Kabupaten Solok Menuju Birokrasi Otoriter Bermuka Tembok
Solok, PATRONNEWS.co.id - Kondisi birokrasi pemerintahan di Kabupaten Solok, Sumbar, semakin memanas setelah beberapa bulan Bupati Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SH.I dilantik pada 20 Februari 2025. Kemenangan JFP-Candra di Pilkada 27 November 2024, dianggap sebagai buah perlawanan terhadap dinasti Bupati Solok sebelumnya, Capt. Epyardi Asda, M.Mar, melalui pasangan Emiko-Irwan Afriadi. Meski berhasil menumbangkan "rezim" Epyardi, namun, para "birokrat pejuang" JFP-Candra, tidak serta-merta memiliki peran sentral di pemerintahan. Justru, para "pejabat lama" malah mampu menancapkan kuku lebih dalam.
Pasangan Bersemi (Bersama Emiko dan Irwan Afriadi) disebut-sebut mendapat dukungan penuh dari para birokrat, terutama dari pejabat eselon II dan eselon III Pemkab Solok. Media lokal 7.topone.id, menyatakan Sekda Medison, S.Sos, M.Si, adalah panglima birokrat yang mendukung Emiko dan Irwan Afriadi. Bahkan, Medison, S.Sos, M.Si dituding 7.topone.id sebagai pejabat bermuka tembok, karena Emiko-Irwan kalah, justru merapat ke JFP-Candra.
Sementara, JFP-Candra hanya didukung secara terang-terangan oleh "segelintir" birokrat saja. Tercatat, pejabat eselon II yang mendukung JFP-Candra adalah Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Effia Vivi Fortuna Adhadi dan suaminya Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Elafki, S.Pd, MM, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Romi Hendrawan, S.Sos, M.Si.
Birokrasi panas, dimulai sejak pergeseran dan pelantikan sejumlah pejabat eselon III Pemkab Solok, terutama dilantiknya istri Jon Firman Pandu, yakni Kurniati sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokomp) yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Solok. Kemudian berlanjut dengan digesernya Kabag Umum Indra Muchsis yang digantikan oleh Hendri.
Beberapa waktu kemudian, Pemkab Solok melalui Bupati Jon Firman Pandu meminta sejumlah pejabat eselon II untuk mundur dari jabatannya. Sebanyak 7 orang pejabat eselon II yang merupakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) "pasrah" dan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan. Namun, dua orang kepala OPD yakni Asisten III Editiawarman dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Retni Humaira, menolak mundur!
Namun, hanya berselang beberapa hari, Pemkab Solok justru mengirimkan undangan uji kompetensi terhadap 15 pejabat eselon II dari 31 jabatan eselon II yang ada di Pemkab Solok. Bahkan, sebanyak 2 pejabat impor juga diundang untuk mengikuti Jobfit (pengepasan jabatan).
Lalu, bagaimana dengan barisan "birokrat pejuang" JFP-Candra? Ternyata, perjuangan mereka di Pilkada Kabupaten Solok 2024, sama sekali tak dihargai. Sebanyak tiga orang, yakni Effia Vivi Fortuna Adhadi, Elafki dan Romi Hendrawan, mendapat perlakuan yang sama seperti para birokrat yang tidak mendukung JFP-Candra. Vivi, Elafki dan Romi tetap mengikuti Jobfit seperti pejabat lainnya, termasuk dua calon pejabat impor dari Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Bahkan, Kadishub Muhammad Djoni, malah dilakukan "Evaluasi Khusus" oleh Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Pemkab Solok yang diketuai oleh Drs. Bustamar, MM.
Sehingga, Kabupaten Solok saat ini dinilai sudah menuju birokrasi otoriter bermuka tembok yang dilakukan oleh para birokrat yang ingin mempertahankan oligarki. Yakni dengan mengeliminasi (menghilangkan) jasa para birokrat pejuang. Padahal, para pejuang tersebut, telah mengambil risiko besar. Jika JFP-Candra kalah di kontestasi Pilkada 2024 lalu, mereka lah yang pertama kali "dihabisi".
Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, langsung menjadi sorotan. Medison disebut-sebut sebagai "pengendali" untuk "mengamankan" para pejabat yang loyal ke mantan Bupati Capt. Epyardi Asda. Dalam laporan 7.topone.id, sejumlah warga menyampaikan kritik tajam terhadap Medison, yang dinilai "bermuka dua" dan mementingkan kelangsungan kariernya dengan bermain aman secara politik.
"Gaya mainnya ke Epyardi Asda dulu, sekarang ke Jon Firman Pandu. Medison ini memang cerdik dalam menyelamatkan jabatan," ujar seorang warga di Solok yang enggan disebutkan namanya, baru-baru ini.
Masyarakat berharap agar Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama Wakil Bupati Candra bersikap tegas dan objektif dalam mengevaluasi posisi Medison sebagai Sekda. Pasalnya, banyak yang menilai bahwa Medison dulunya berada di kubu lawan, namun kini terlihat "merapat" setelah kekuasaan berganti.
"Dulu dia (Medison) menggerakkan ASN untuk mengalahkan Jon Firman Pandu–Candra, sekarang merapat setelah mereka menang. Beginikah mental seorang Sekda?," ucap warga dengan nada kecewa.
Nama Medison juga dikaitkan dengan penempatan Ny. Kurnia Jon Firman Pandu (istri Bupati Solok) sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomp). Padahal, yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan.
"Dia adalah otak di balik penempatan posisi strategis untuk orang-orang dekat pimpinan," kata sumber lain yang ikut mengkritisi kebijakan tersebut.
Sementara itu, Pemkab Solok sejauh ini telah menggelar uji kompetensi (Ukom) yang sering disebut dengan Jobfit (pengepasan jabatan) terhadap 15 pejabat eselon II. Selain itu, juga dilakukan evaluasi khusus terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Muhammad Djoni, S.STP, M.Si, karena sudah memimpin Dinas Perhubungan Kabupaten Solok di tiga masa kepemimpinan Bupati. Yakni dimulai dari Dr. H. Gusmal, SE, MM - Yulfadri Nurdin, SH (2018-2021), Capt. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu, SH (2021-2025), dan Jon Firman Pandu, SH - H. Candra, SH.I (2025-sekarang).
Ketua Pansel JPT Pratama Pemkab Solok Drs. Bustamar, MM, 15 orang yang mengikuti jobfit (penyesuaian jabatan) pada Kamis dan Jumat (28-29 September 2025), seluruhnya dipastikan aman! Mantan Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Baso, tersebut juga menegaskan tidak ada demosi (penurunan jabatan) terhadap peserta Jobfit.
"Tidak ada demosi. Para peserta Jobfit tetap di jabatan Eselon II, hanya dilakukan rotasi atau pergeseran jabatan saja. Setelah hasil Jobfit ini keluar dan pejabat baru dilantik, kemudian dilakukan evaluasi di 16 jabatan tersisa. Hasil evaluasi ini, akan ada demosi dan jabatan Eselon II lowong. Kekosongan jabatan eselon II inilah yang akan dilelang atau seleksi terbuka (Selter) JPT Pratama," tegasnya.
Tim Pansel JPT Pratama Pemkab Solok terdiri dari Drs. Bustamar, MM, Dr. Devi Kurnia, Medison, S.Sos, M.Si, Dr. Is Prima Nanda, Dr. Sudarman. Sebanyak 16 jabatan tersebut, dua posisi dikabarkan sudah "melarikan diri" ke daerah lain. Yakni Kepala Disduk Capil Ricky Carnova yang mengikuti Selter di Solok Selatan dan Kadis Pariwisata Armen, AP, yang ikut Selter di Pesisir Selatan. (PN-001)
Post a Comment