Hadang Risiko Besar, Nasib Barisan "Birokrat Pejuang" JFP-Candra Malah Memilukan

PATRONNEWS September 14, 2025 0

Solok, PATRONNEWS.co.id - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Solok, Drs. Bustamar, MM, menegaskan bahwa pemerintahan baru Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu, SH dan Wakil Bupati H. Candra, SH.I telah menegaskan komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Bustamar juga menegaskan JFP-Candra tidak akan mengakomodasi kepentingan suatu kelompok, termasuk kepada para "birokrat pejuang" atau yang mendukung JFP-Candra di Pilkada 27 November 2024 lalu. Menurutnya, tidak ada istilah politik balas budi di pemerintahan JFP-Candra.

"Tidak ada politik balas dendam (dan politik balas budi) di Kabupaten Solok. Rotasi dan evaluasi yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Semua dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Bustamar juga menyatakan, sejumlah isu yang berkembang terkait ketegangan birokrasi dan tudingan marginalisasi terhadap kelompok "birokrat pejuang" pendukung JFP-Candra, justru dipandang sebagai narasi politis yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Menurutnya, pemerintahan JFP-Candra mengedepankan prinsip birokrasi modern dalam rangka menata birokrasi berdasarkan kinerja, integritas, dan kapasitas aparatur, bukan memandang afiliasi politik.

"Tidak ada perlakuan istimewa, semuanya ikut sesuai peraturan yang berlaku. Dalam prosesnya, tidak memandang dari sudut politik. Proses evaluasi tidak berpihak pada kelompok mana pun, melainkan diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada semua pejabat," tegasnya.

Pernyataan Drs. Bustamar, MM, tersebut tentu bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 lalu dan saat puluhan tahun menjadi ASN dan pejabat di Pemkab Solok. Seperti saat Pilkada Kabupaten Solok tahun 2010, Bustamar menjadi barisan "birokrat pejuang" Bupati Incumbent saat itu Gusmal, SE, MM yang berpasangan dengan kakak kandung Epyardi Asda, yakni Edi Erizon. Namun, saat Syamsu Rahim dan Desra Ediwan Anantanur memenangi Pilkada 2010, Bustamar dan barisan "birokrat pejuang" lainnya justru "tabang ambue" atau melarikan diri ke sejumlah daerah di Sumbar bahkan hingga ke luar provinsi. Para pejabat yang "terdiaspora" tersebut, baru kembali ke Pemkab Solok setelah Gusmal dan Yulfadri Nurdin memenangi kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2015. Hal ini, bertolak belakang dengan barisan birokrat pejuang SR-Desra, yang dikenal dengan nama Team Bravo. Mereka "bebas memilih" jabatan sesuai dengan keinginan, syarat dan latar belakangnya.

Saat ini kondisi birokrasi pemerintahan di Kabupaten Solok semakin memanas. Kemenangan Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SH.I dianggap sebagai buah perlawanan terhadap dinasti Bupati Solok sebelumnya, Capt. Epyardi Asda, M.Mar, melalui pasangan Emiko-Irwan Afriadi. Meski berhasil menumbangkan "rezim" Epyardi, namun, para "birokrat pejuang" JFP-Candra, tidak serta-merta memiliki peran sentral di pemerintahan. Justru, para "pejabat lama" malah mampu menancapkan kuku lebih dalam.

Pasangan Bersemi (Bersama Emiko dan Irwan Afriadi) disebut-sebut mendapat dukungan penuh dari para birokrat, terutama dari pejabat eselon II dan eselon III Pemkab Solok. 

Media lokal 7.topone.id, menyatakan Sekda Medison, S.Sos, M.Si, adalah panglima birokrat yang mendukung Emiko dan Irwan Afriadi. Bahkan, Medison, S.Sos, M.Si dituding 7.topone.id sebagai pejabat bermuka tembok, karena Emiko-Irwan kalah, justru merapat ke JFP-Candra. 

Sementara, JFP-Candra hanya didukung secara terang-terangan oleh "segelintir" birokrat saja. Tercatat, pejabat eselon II yang mendukung JFP-Candra adalah Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Effia Vivi Fortuna Adhadi dan suaminya Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Elafki, S.Pd, MM, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Romi Hendrawan, S.Sos, M.Si. 

Birokrasi panas, dimulai sejak pergeseran dan pelantikan sejumlah pejabat eselon III Pemkab Solok, terutama dilantiknya istri Jon Firman Pandu, yakni Kurniati sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokomp) yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Solok. Kemudian berlanjut dengan digesernya Kabag Umum Indra Muchsis yang digantikan oleh Hendri.

Beberapa waktu kemudian, Pemkab Solok melalui Bupati Jon Firman Pandu meminta sejumlah pejabat eselon II untuk mundur dari jabatannya. Sebanyak 7 orang pejabat eselon II yang merupakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) "pasrah" dan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan. Namun, dua orang kepala OPD yakni Asisten III Editiawarman dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Retni Humaira, menolak mundur!

Namun, hanya berselang beberapa hari, Pemkab Solok justru mengirimkan undangan uji kompetensi terhadap 15 pejabat eselon II dari 31 jabatan eselon II yang ada di Pemkab Solok. Bahkan, sebanyak 2 pejabat impor juga diundang untuk mengikuti Jobfit (pengepasan jabatan). 

Lalu, bagaimana dengan barisan "birokrat pejuang" JFP-Candra? Ternyata, perjuangan mereka di Pilkada Kabupaten Solok 2024, sama sekali tak dihargai. Sebanyak tiga orang, yakni Effia Vivi Fortuna Adhadi, Elafki dan Romi Hendrawan, mendapat perlakuan yang sama seperti para birokrat yang melawan JFP-Candra. Vivi, Elafki dan Romi tetap mengikuti Jobfit seperti pejabat lainnya, termasuk dua calon pejabat impor dari Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Bahkan, Kadishub Muhammad Djoni, malah dilakukan "Evaluasi Khusus" oleh Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Pemkab Solok yang diketuai oleh Drs. Bustamar, MM. 

Sehingga, Kabupaten Solok saat ini dinilai sudah menuju birokrasi otoriter bermuka tembok yang dilakukan oleh para birokrat yang ingin mempertahankan oligarki. Yakni dengan mengeliminasi (menghilangkan) jasa para birokrat pejuang. Padahal, para pejuang tersebut, telah mengambil risiko besar. Jika JFP-Candra kalah di kontestasi Pilkada 2024 lalu, mereka lah yang pertama kali "dihabisi".  

Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, langsung menjadi sorotan. Medison disebut-sebut sebagai "pengendali" untuk "mengamankan" para pejabat yang loyal ke mantan Bupati Capt. Epyardi Asda. Dalam laporan 7.topone.id, sejumlah warga menyampaikan kritik tajam terhadap Medison, yang dinilai "bermuka dua" dan mementingkan kelangsungan kariernya dengan bermain aman secara politik.

"Gaya mainnya ke Epyardi Asda dulu, sekarang ke Jon Firman Pandu. Medison ini memang cerdik dalam menyelamatkan jabatan," ujar seorang warga di Solok yang enggan disebutkan namanya, baru-baru ini.

Masyarakat berharap agar Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama Wakil Bupati Candra bersikap tegas dan objektif dalam mengevaluasi posisi Medison sebagai Sekda. Pasalnya, banyak yang menilai bahwa Medison dulunya berada di kubu lawan, namun kini terlihat "merapat" setelah kekuasaan berganti.

"Dulu dia (Medison) menggerakkan ASN untuk mengalahkan Jon Firman Pandu–Candra, sekarang merapat setelah mereka menang. Beginikah mental seorang Sekda?," ucap warga dengan nada kecewa.

Nama Medison juga dikaitkan dengan penempatan Ny. Kurnia Jon Firman Pandu (istri Bupati Solok) sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomp). Padahal, yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan.

"Dia adalah otak di balik penempatan posisi strategis untuk orang-orang dekat pimpinan," kata sumber lain yang ikut mengkritisi kebijakan tersebut.

Tim Pansel JPT Pratama Pemkab Solok terdiri dari Drs. Bustamar, MM, Dr. Devi Kurnia, Medison, S.Sos, M.Si, Dr. Is Prima Nanda, Dr. Sudarman. Sebanyak 16 jabatan tersebut, dua posisi dikabarkan sudah "melarikan diri" ke daerah lain. Yakni Kepala Disduk Capil Ricky Carnova yang mengikuti Selter di Solok Selatan dan Kadis Pariwisata Armen, AP, yang ikut Selter di Pesisir Selatan. (PN-001)