Cawako Solok, Yutris Can Mendaftar di DPW NasDem Sumbar

SOLOK - Ketua DPD Partai Golkar Kota Solok yang juga Ketua DPRD Kota Solok tiga periode, Yutris Can, SE, secara resmi mendaftar di DPW Partai NasDem Sumbar, sebagai Calon Walikota Solok, Senin (18/11/2019). Yutris Can datang sekira pukul 14.30 WIB, didampingi Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Golkar, Nasril In Dt Malintang Sutan, Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Partai NasDem, M Hidayat, B.Sc, dan Wakil Ketua DPD Golkar Kota Solok Armon Amir. Rombongan diterima langsung Sekretaris DPW Partai NasDem Sumbar, Muzmaizer Dt Gamuak dan sejumlah Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sumbar, di antaranya Maspul dan Syamsir.

Yutris Can dalam sambutannya di hadapan pengurus DPW Partai NasDem Sumbar menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pengurus Partai NasDem Kota Solok. Sebelumnya, DPD Partai NasDem Kota Solok telah membuka pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok yang telah berakhir pada tanggal 23 Oktober 2019 lalu.



"Kami dari Partai Golkar pada waktu pendaftaran tersebut tidak sempat menyiapkan persyaratan karena kesibukan. Namun dengan mendaftarnya kami di DPW Partai NasDem Sumbar, tidak mengurangi persayaratan untuk mencalonkan diri untuk diusung sebagai calon Walikota Solok pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 mendatang. Kami siap untuk membangun komunikasi dengan Partai NasDem," tegasnya.

Sebelumnya, Yutris Can secara resmi mengambil formulir pendaftaran Bakal Calon Walikota Solok ke DPD Partai Amanat Nasional Kota Solok, Selasa (12/11/2019). Pengambilan formulir tersebut diwakili oleh Sekretaris Partai Golongan Karya Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, MM, beserta beberapa orang pengurus lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Partai Amanat Nasional Kota Solok, Jon Hendra, beserta pengurus DPD PAN Kota Solok. Termasuk Wakil Ketua DPW PAN Sumbar, Irman Yefri Adang.



Ikutnya Yutris Can dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok tahun 2020 mendatang, langsung mengubah peta politik Pilkada Kota Solok. Yutris Can yang akrab disapa Boris tersebut, disebut-sebut bakal menjadi kuda hitam di kontestasi BA 1 P. Pasalnya, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode, pamor dan kapasitas Yutris Can sudah teruji. Termasuk saat mempertahankan Partai Golkar tetap menjadi pemenang Pileg di Kota Solok.

Hubungannya dengan sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di Kota Solok terbilang sangat padu. Sehingga, saat ini, Yutris Can dinilai sudah pantas memegang kendali eksekutif. Bukan lagi di legislatif yang telah tiga kali dibuktikannya via Pileg 2009, 2014, dan 2019.

Sebagai figur yang sangat mengerti kondisi Kota Solok, Yutris Can juga memiliki hubungan kekerabatan dan sosial dengan para mantan Walikota Solok. Seperti dengan Syamsu Rahim yang sebelumnya sama-sama kader Golkar. Dengan Walikota Solok saat ini, Zul Elfian, sebagai mitra eksekutif dan legislatif. Bahkan dengan Wako Solok periode 2010-2015, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, yang kini menjadi Anggota DPRD Sumbar. Antara Yutris Can dan Irzal ada hubungan bapak dan anak dalam keluarga besar di KTK Kota Solok.



Apalagi, sebagai Ketua Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can saat ini memiliki kekuatan kuat untuk maju. Dalam Pileg 17 April 2019 lalu, Partai Golkar meraih tiga kursi, yakni Yutris Can, Ramadhani Kirana Putra, dan Nasril In Dt Malintang Sutan. Untuk menjadi calon walikota Solok, minimal harus empat kursi. Artinya, Yutris butuh minimal satu kursi lagi untuk menjadi Cawako Solok 2020.

Hingga saat ini, selain Yutris Can, ada setidaknya tiga kandidat Walikota Solok yang telah mengungkapkan keinginannya maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Mereka adalah petahana, Wakil Walikota Solok Reinier, Ketua Partai Gerindra Kota Solok Ismael Koto, dan calon dari perseorangan Fauzi Ella Sliano. (rijal islamy)

Serap Aspirasi, Legislator Gerindra, Harizal, Reses ke Dapil I Lubuk Sikarah

SOLOK - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok dari Partai Gerindra, Harizal, melakukan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) I Lubuk Sikarah, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di kelurahan VI Suku, Sabtu (16/11/2019). Dalam reses ini, Harizal yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Solok mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat yang belum bisa dipenuhi dari hasil kinerja Pemerintah Daerah Kota Solok.

"Hari ini saya melakukan reses di dapil II Kecamatan Lubuk Sikarah, untuk menyerap aspirasi masyarakat, khusus daerah pemelihan kelurahan VI Suku," ujarnya di hadapan ratusan warga.

Menurutnya, kegiatan Reses ini adalah suatu tahapan kerja dari semua anggota dewan pada tahun 2019 yang akan dilaksanakan di setiap wilayah kota Solok.

"Jadi pada saat pertemuan ini kita dapat menjalin silaturahmi bersama warga, yang bertujuan sebagai suatu sarana menampung aspirasi, dan kami sebagai anggota dewan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di Dapil I," jelasnya.

Dijelaskannya, kegiatan reses itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan merupakan kewajiban bagi anggota DPRD, turun ke Daerah Pemilihan untuk bertemu konstituen untuk menjaring informasi yang kemudian dibawa ke sidang untuk dibahas.

"Kami (DPRD) selaku fungsi pengawasan dan penganggaran akan memperjuangkan apa yang diperlukan masyarakat terkait dengan pembangunan di Kota Solok," ungkapnya. (rijal islamy)

Pergerakan Milenial Minang Segera Dideklarasikan

Representasi Wadah Kaula Muda Minang Bertukar Ide dan Fungsi Bagi Kemajuan Pemuda-pemudi Indonesia

PADANG - Sejumlah pemuda kreatif Ranah Minang akan mendeklarasikan sebuah wadah bertukar ide dan gagasan, sebagai wujud pergerakan zaman. Wadah yang akan dinamakan Pergerakan Milenial Minang (PMM) tersebut akan dideklarasikan awal Desember 2019 mendatang.

Berdirinya Pergerakan Milenial Minang nantinya diharapkan menjadi representasi wadah para mahasiswa-mahasiswi dan pemuda-pemudi untuk bertukar ide dan gagasan, serta peran strategis bagi kemajuan Indonesia. Khususnya kalangan generasi milenial Minangkabau.

Salah satu pengagas Pergerakan Milenial Minang (PMM), Fikri Haldi mengungkapkan, harapan besar PMM hendaknya nanti dapat bersinergi bersama-sama untuk kemajuan pembangunan kemajuan pemuda Indonesia, terkhusus kalangan muda-mudi Minangkabau

"Sesuai dengan visi yang dibangun Pergerakan Milenial Minang bahwa komitmen menjaga dan mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai konstitusional Pancasila dan UUD 1945 menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Fikri Haldi juga menyatakan bahwa mahasiswa-mahasiswi/pemuda-pemudi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini menurutnya terlihat bagaimana mahasiswa/pemuda senantiasa menjadi katalisator transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"PMM menegaskan kaum mahasiswa/pemuda hendaknya senantiasa tampil sebagai kekuatan pemersatu yang berspirit multikultural kenusantaraan di tengah situasi dan kondisi kehidupan kebangsaan yang hari ini sedang mengalami berbagai deviasi. Maka dari itu, kaum muda harus senantiasa menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dari berbagai ancaman gerakan-gerakan yang bermisi di luar bingkai NKRI," jelasnya.

Kehadiran Pergerakan Milenial Minang menurut Fikri merupakan bentuk nyata daripada kontribusi pemuda untuk menjaga komitmen kebangsaan yang telah dibangun oleh para generasi pendahulu kita.

"Sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama kita untuk berpartisipasi aktif dalam mengisi kemajuan pembangunan pemuda-pemudi Indonesia," ungkapnya.

Penggagas lainnya, Randa Afrizal Sandra menyatakan Pergerakan Milenial Minang ini nantinya untuk tahap awal akan dideklarasikan dan dibentuk kepengurusan juga di beberapa di kota besar di Indonesia. Seperti diketahui, para pemuda Minang menyebar di seluruh Indonesia dan menganut sikap dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung.

"PMM nantinya juga akan ikut berperan aktif berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan gagasan serta memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah di manapun berada," ujar Randa. (PN-001)

Pemkab dan KPU Solok Sepakati Dana Hibah Pilkada Rp 25 Miliar

SOLOK - Setelah sempat ditunda dan terjadi perdebatan alot, Pemerintah Kabupaten Solok dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, menyetujui anggaran Pilkada 2020. Pemkab Solok dan KPU akhirnya mencapai titik tengah sebesar Rp 25 miliar. Kesepakatan itu, setelah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan mediasi. Semula Pemkab ingin memberikan hibah sebesar Rp 17 miliar, sementara KPU Kabupaten Solok ingin diberikan hibah sebesar Rp 32 miliar.

"Telah disetujui Rp 25 miliar. Kami telah selesai pembahasan di Kemendagri, dan secepatnya akan dilakukan penandatanganan NPHD," ujar Komisioner KPU Kabupaten Solok, Jons Mannedi.

Dengan disetujuinya anggaran sebesar Rp25 miliar tersebut, maka berakhirlah pembahasan alot mengenai anggaran Pilkada, sebab awalnya Pemkab Solok hanya mematok Rp17 miliar dari usulan awal KPU  Kabupaten Solok sebesar Rp32 miliar. Bahkan, KPU Kabupaten Solok secara terang-terangan tidak sanggup menggelar Pilkada jika hanya dengan anggaran sebesar Rp17 miliar tersebut.

Meski telah sama-sama menyetujui angka tersebut, Jons Mannedi menyatakan anggaran sebesar Rp 25 miliar tersebut, tidaklah besaran yang ideal bagi Kabupaten Solok. Jons Mannedi beralasan, pihaknya sebelumnya bersikukuh di angka Rp 27 miliar. Hal itu menurutnya sesuai dengan penganggaran realistis dan efesien yang diminta Pemkab Solok, yang dirancang dengan memakai standar minimal anggaran pembiayaan untuk proses Pilkada. Namun Pemkab Solok enggan menyanggupi angka Rp 27 miliar tersebut.

Kemudian, setelah di mediasi oleh Kemendagri, Pemkab Solok menawarkan lagi sebesar Rp 19 miliar, lagi-lagi KPU keberatan dengan anggaran itu, dan mengajukan lagi sebesar Rp 26 miliar. Membalas pengajuan itu, setelah dilakukan pembahasan, Pemkab Solok menaikkan menjadi sebesar Rp 23 miliar.

Akhirnya, setelah dikaji ulang bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pihak Kementrian menemukan bahwa Pemkab Solok sebenarnya bisa menganggarkan Rp25 miliar, dengan catatan KPU harus menyetujui juga besaran tersebut.

"Dan kita setuju, dengan catatan kita akan memangkas beberapa kegiatan dan proses Pilkada, seperti sewa kendaraan, jaminan kesehatan dan pengurangan Alat Peraga Kampanye, serta beberapa program lainnya," katanya.

Ketua KPU Kabupaten Solok, Gadis (tiga dari kiri), bersama Kemendagri dan Kepala Bappeda Kabupaten Solok, Syaiful (paling kanan) dari unsur Pemkab Solok saat menyepakati Dana Hibah untuk Pilkada Kabupaten Solok 2020, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Solok, Gadis, mengatakan Pemkab Solok juga akan menanggung biaya santunan panitia ad hoc, jika ada kejadian penyelenggara yang jatuh sakit seperti Pemilu 2019 yang lalu dan peminjaman gudang logistik serta mobil untuk distribusi logistik.

"Kita ucapkan terimakasih kepada Kemendagri yang telah memfasilitasi untuk yang kedua kalinya terkait pembahasan anggaran Pilkada serentak 2020 untuk kabupaten Solok. Walupun NPHD Kabupaten Solok terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan akhirnya disetujui," sebutnya.

Diketahui, dalam Pilkada 2020 nanti, KPU Kabupaten Solok merancang lebih kurang 969 Tempat Pemungutan suara (TPS), adapun jumlah tersebut lebih sedikit dibanding jumlah TPS pada pemilu serentak tahun 2019, yang berjumlah hingga 1315 TPS.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengakomodasi keseluruhan penyelenggaraan segala kebutuhan Pilkada, mulai dari pengadaan logistik seperti bilik suara dan kotak suara serta kelengkapan pemilu lainnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok tak ingin dituding sengaja memperlambat pengesahan anggaran Pilkada 2020. Pemkab menilai, anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok terlalu besar. Akibatnya, tidak ada titik temu dan kesepakatan antara Pemkab dan KPU Kabupaten Solok.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Aswirman mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menganggarkan Rp 17 miliar untuk Pilkada 2020. Setelah itu kembali dibahas dan dilakukan perbaikan hingga dinaikan menjadi Rp 23 miliar. Namun KPU Kabupaten Solok tetap kukuh meminta Rp 28 miliar.

"KPU tidak menerima, padahal sudah dihitung, juga sudah kami naikkan angkanya Rp 6 miliar. katanya. Angka Rp 23 miliar tersebut sudah dianggap pas. Dengan nominal tersebut seluruh tahapan Pilkada bisa dilakukan. Bahkan angka tersebut juga disepakati oleh Kemendagri saat mediasi dan dinilai wajar. Sudah kami hitung, tidak ada item tahapan yang dikurangi. Seremonial kami buang, Kemendagri juga setuju itu, tapi KPU juga tidak mau," katanya. (rijal islamy)

Yutris Can Tegaskan Maju di Pilkada Kota Solok 2020

SOLOK - Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Solok, Yutris Can, secara resmi mengambil formulir pendaftaran Bakal Calon Walikota Solok ke DPD Partai Amanat Nasional Kota Solok, Selasa (12/11). Pengambilan formulir tersebut di wakili oleh Sekretaris Partai Golongan Karya Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, MM, beserta beberapa orang pengurus lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Ketua Partai Amanat Nasional Kota Solok, Jon Hendra, beserta pengurus DPD PAN Kota Solok.

Sekretaris Partai Golkar Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, MM menyatakan bahwa pengambilan formulir tersebut tidak dapat dihadiri langsung oleh Ketua Partai Golkar, Yutris Can, SE, karena berkebetulan sedang melaksanakan agenda kedewanan yang saat ini dalam tahap pembahasan anggaran APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2020.

"Insya Allah kami akan segera mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Amanat Nasional.Partai Golongan Karya Kota Solok akan mengusulkan Yutris Can,SE untuk bisa diusung oleh Partai Amanat Nasional," ujar Fauzi.



Ketua Panitia Seleksi DPD PAN Kota Solok, Rusdi Saleh, membenarkan tim Yutris Can, SE telah mengambil formulir pendaftaran ke rumah Partai Amanat Nasional pada selasa tanggal 12 November 2019 jam 10.30 WIB. Menurut Saleh, Partai Amanat Nasional telah membuka pendaftaran Bakal Calon Walikota Solok dan Wakil Walikota Solok semenjak tanggal 1 November dan bakal berakhir pada 20 November 2019.

"Sampai saat sekarang baru ada tiga bakal calon yang telah mengambil formulir pendaftaran yaitu Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, SE, Ketua Partai Gerindra Kota Solok, Ismael Koto dan Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional, Irman Yefri Adang, SH, MH," ujarnya.

Rusdi Saleh juga menjelaskan tahapan selanjutnya para bakal calon akan menyerahkan kembali formulir pendaftaran untuk didaftarkan ke Partai Amanat Nasional Kota Solok dan akan dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi bakal calon. Setelah itu Panitia Seleksi akan melaporkan ke Dewan Pimpinan Wilayah untuk diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional untuk direkomendasikan.



Ikutnya Yutris Can dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solok tahun 2020 mendatang, langsung mengubah peta politik Pilkada Kota Solok. Yutris Can yang akrab disapa Boris tersebut, disebut-sebut bakal menjadi kuda hitam di kontestasi BA 1 P. Pasalnya, sebagai Ketua DPRD Kota Solok tiga periode, pamor dan kapasitas Yutris Can sudah teruji. Termasuk saat mempertahankan Partai Golkar tetap menjadi pemenang Pileg di Kota Solok.

Hubungannya dengan sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di Kota Solok terbilang sangat padu. Sehingga, saat ini, Yutris Can sudah pantas memegang kendali eksekutif. Bukan lagi di legislatif yang telah tiga kali dibuktikannya via Pileg 2009, 2014, dan 2019.

Sebagai figur yang sangat mengerti kondisi Kota Solok, Yutris Can juga memiliki hubungan kekerabatan dan sosial dengan para mantan Walikota Solok. Seperti dengan Syamsu Rahim yang sebelumnya sama-sama kader Golkar. Dengan Walikota Solok saat ini, Zul Elfian, sebagai mitra eksekutif dan legislatif. Bahkan dengan Wako Solok periode 2010-2015, Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, yang kini menjadi Anggota DPRD Sumbar. Antara Yutris Can dan Irzal ada hubungan bapak dan anak dalam keluarga besar di KTK Kota Solok.



Apalagi, sebagai Ketua Partai Golkar Kota Solok, Yutris Can saat ini memiliki kekuatan kuat untuk maju. Dalam Pileg 17 April 2019 lalu, Partai Golkar meraih tiga kursi, yakni Yutris Can, Ramadhani Kirana Putra, dan Nasril In Dt Malintang Sutan. Untuk menjadi calon walikota Solok, minimal harus empat kursi. Artinya, Yutris butuh minimal satu kursi lagi untuk menjadi Cawako Solok 2020.

Hingga saat ini, selain Yutris Can, ada setidaknya tiga kandidat Walikota Solok yang telah mengungkapkan keinginannya maju di kontestasi Pilkada Kota Solok 2020. Mereka adalah petahana, Wakil Walikota Solok Reinier, Ketua Partai Gerindra Kota Solok Ismael Koto, dan calon dari perseorangan Fauzi Ella Sliano. (rijal islamy)

Alex Noerdin Dukung Penuh Iriadi Dt Tumanggung Jadi Bupati Solok 2020

Gubernur Sumatera Selatan Dua Periode, Alex Noerdin, Dukung Penuh Iriadi Dt Tumanggung di Kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020

SOLOK - Menanjaknya popularitas Iriadi Dt Tumanggung, sebagai salah satu kandidat Bupati Solok tahun 2020 mendatang, membuat masyarakat Kabupaten Solok ingin mengenal dirinya lebih dalam. Sebagai sosok yang lama berkiprah di luar Kabupaten Solok dan Sumatera Barat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, kiprah Iriadi senantiasa menjadi bahan pertanyaan bagi masyarakat di Kabupaten Solok.

Salah satu cara efektif mengenal dan menilai kapasitas seseorang, adalah dengan mencari tahu ke orang-orang terdekatnya. Sebagai birokrat senior dan mengabdikan diri selama 35 tahun di Pemprov Sumsel, ternyata Iriadi memegang jabatan penting dan strategis. Seperti Kacabdin Pertanian Pasang Surut Kabupaten Musi Banyuasin, Kabag Pemerintahan Kantor Pembantu Gubernur Wilayah Musi Banyuasin, Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin selama 11 tahun, Kepala Samsat Kota Palembang dan saat ini masih menjabat sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



Mantan Gubernur Sumsel dua periode, Alex Noerdin, mengaku dirinya sangat mengapresiasi kemampuan Iriadi dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Alex Noerdin melihat sosok Iriadi sebagai figur yang memiliki kemampuan manajerial tinggi dan selalu dapat melaksanakan tugas dengan tuntas dan baik.

"Sejak saya menjabat Bupati Musi Banyuasin sudah cukup mengenal sosok Iriadi ini. Penilaian saya, beliau (Iriadi –red) sangat berpengalaman dan mumpuni. Malah saat menjabat Gubernur, Iriadi menjadi Kepala UPTD Samsat yang berhasil gemilang dengan memaksimalkan target pemasukan pajak sebesar Rp 100 miliar perbulan. Ini tentunya sebuah prestasi tersendiri," tutur Alex Noerdin.



Ditambahkan Alex Noerdin yang pada tahun 2005 telah diberi gelar Dipertuan Datuk Sri Baginda dari Yang Dipertuan Agung Raja Alam Pagaruyung ini, dirinya mengapresiasi positif pencalonan Iriadi sebagai Bupati Solok mendatang.

"Saya sangat memahami karakter masyarakat Minang yang tidak sembarangan dalam memiliki pemimpin. Tentu dengan terlebih dulu melihat track record para kandidat yang ada. Nah, Iriadi ini merupakan sosok yang berpengalaman dalam birokrasi dan memiliki pergaulan luas baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Saya rasa cocok untuk kebutuhan Kabupaten Solok sekarang ini," ujar Alex Noerdin yang juga Ketua Partai Golkar Sumsel ini.

Dukungan dari Alex Noerdin ini, bagi Iriadi, menjadi spirit baginya untuk meraih kemenangan dalam Pilbup tahun 2020 mendatang.



"Saya belajar banyak dari kepemimpinan Pak Alex Noerdin baik sebagai Bupati Musi Banyuasin terutama saat beliau menjabat Gubernur Sumsel 2 periode," ujarnya.

Menurut Iriadi, salah satu keberhasilan Alex Noerdin mampu menarik investor dan dana dari Pusat untuk membangun Sumsel.

"Kalau hanya mengandalkan APBD Sumsel, tentu tidak seperti yang dapat kita lihat sekarang ini hasilnya. Contoh nyata, Sumsel atau Palembang pertama kali di Indonesia yang memiliki LRT. Bayangkan berapa triliun dana yang digelontorkan untuk membangunnya? Dipastikan jika menggunakan dana APBD tentu tak akan mampu," tukuk Iriadi.



Iriadi yang memiliki kuda pacu bernama Dewi Gunung Talang dan pernah menjuarai lomba pacuan kuda di Bukit Tinggi ini, dirinya akan mengadopsi kemampuan kepemimpinan Alex Noerdin yang mampu membawa nama Sumatera Selatan dalam kancah internasional.

"Solok ini sangat banyak potensinya. Di samping mengoptimalkan produksi bareh solok (beras unggulan dari Solok), saya juga akan mengembangkan kawasan danau Singkarak sebagai kawasan wisata nasional yang dilengkapi resort dan hotel berbintang. Jika kawasan ini maju dan mampu menarik banyak wisatawan lokal dan mancanegara tentunya perekonomian masyarakat akan semakin meningkat," kata Iriadi.

Di samping itu, Iriadi juga melirik potensi besar produksi sayuran di lahan sejuk yang berlokasi di Alahan Panjang, kampung kelahiran mantan Bupati Solok mantan Gubernur Sumbar dan mantan Mendagri Gamawan Fauzi.



Sekilas Iriadi Dt Tumanggung

Nama Iriadi Dt Tumanggung, tidak muncul secara tiba-tiba di bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020. Jauh hari, nama Iriadi sudah menjadi pembicaraan, khususnya di Nagari Selayo, Kecamatan Kubung. Kiprahnya sebagai birokrat senior dan disegani di Pemprov Sumsel, ternyata juga berdengung hingga ke Kabupaten Solok. Layaknya warga Minangkabau yang suka merantau, keinginan pulang kampung dan berbakti di tanah kelahiran, membuat Iriadi menegaskan niat menjadi bakal calon Bupati Solok.

Iriadi Dt Tumanggung lahir di Selayo pada 11 November 1962. Alumni Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Palembang ini, hingga kini, dipercaya Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel. Kedekatannya dengan Gubernur Sumsel sebelumnya, Alex Nurdin, membuat Iriadi Dt Manggung dipercaya memimpin jabatan-jabatan strategis di Pemprov Sumsel.



Menjadi kandidat unggulan di bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020, Iriadi dikesankan sebagai sosok pekerja keras yang sukses dalam "kompetisi hidup" di tanah rantau. Pengalamannya Iriadi Dt Tumanggung di Sumsel, membuatnya dianggap sebagai figur yang mampu dan layak mengganti Bupati Solok saat ini, Gusmal Dt Rajo Lelo. Sosok Iriadi yang selama ini banyak mengabdikan diri di Sumsel dinilai sebagai pekerja keras yang memiliki komitmen terhadap tugas yang diembannya. Apalagi dalam berbagai jabatan terakhir Iriadi banyak berkecimpung dalam tugas ke-Pemilu-an yang menuntut integritas tinggi.

Dengan luas wilayah 3.738 km2, Kabupaten Solok memiliki banyak Sumber Daya Alam unggulan terutama pertanian dan pariwisata. Menurut Iriadi, Bupati mendatang haruslah sosok pekerja keras yang mampu mengoptimalkan potensi yang ada.
"Saya menegaskan diri bakal maju di bursa Pilkada Kabupaten Solok tahun 2020 mendatang," ujarnya, Selasa (6/8).



Pilkada Kabupaten Solok dijadwalkan pelaksanaannya berbarengan dengan 170 wilayah lain se-Indonesia pada September 2020 mendatang. Dalam berbagai polling yang digelar media online, nama Iriadi selalu mengungguli para kandidat lainnya. Dikonfirmasi wartawan saat itu, Iriadi mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Solok.

"Mudah-mudahan dukungan ini akan membawa kemenangan riil dalam Pilkada tahun depan. Insyaallah, beberapa partai juga telah berkomitmen akan mengusung saya sebagai calon Bupati Solok mendatang," ujarnya optimistis.

Ibarat kata pepatah, kalau ingin mengetahui sosok seseorang, tanyakan ke teman dan orang dekatnya, sejumlah sejawat Iriadi memberikan sejumlah testimoni terhadap kepribadian Iriadi. Mantan Ketua KPU Sumsel, Maramis, SH, M.Hum, menyebutkan Iriadi sebagai sosok yang sangat berintegritas.

"Saya mengenal beliau (Iriadi, red) sudah cukup lama. Kami sama-sama menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 lalu dengan penuh dinamikanya. Saya mengenalnya sebagai pekerja keras yang tak kenal lelah. Di samping itu sosok Iriadi juga selalu tertib administrasi dalam setiap pelaporan hasil kerjanya," ujar Maramis, Selasa (6/8) pagi.



Ditambahkan Maramis yang juga mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini, dalam beberapa kesempatan dirinya sering bepergian bersama melaksanakan tugas. Iriadi sangat peduli sesama teman, terkadang dirinya merasa tak nyaman saat ada teman dalam masalah.

"Hal ini sangat sering saya saksikan langsung dalam berbagai momen bersama Iriadi," ujarnya.

Direktur Lintas Politika Indonesia, Kemas Khoirul Mukhlis, juga memberikan kesan positif ke Iriadi. Pria yang akrab disapa Mukhlis ini, mengungkapkan Iriadi memiliki visi besar dalam membangun Kabupaten Solok.

"Beliau menginginkan kesejahteraan masyarakat sana lebih meningkat, apalagi Solok merupakan sentra industri beras utama di Sumbar. Belum lagi potensi pertanian lain seperti sayur dan bawang yang tumbuh subur di sana. Beliau ingin Solok menjadi Kabupaten yang diperhitungkan dalam kancah nasional, bahkan Internasional," tutur Mukhlis.



Dari sejumlah diskusi bersama Iriadi, Mukhlis mengungkapkan Iriadi ingin berbakti ke tanah kelahirannya dan membangun kampung halamannya. Mukhlis menyebut, Iriadi seringkali mengedepankan konsep mengangkat potensi pariwisata dan pertanian Kabupaten Solok.

"Memahami konsep dan niat besar beliau, saya yakin Kabupaten Solok akan semakin maju. Apalagi Iriadi memiliki relationship dan pergaulan luas di legislatif maupun eksekutif nasional. Ini penting, karena pasti akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan Solok mendatang," ungkapnya, Jumat (9/8). (rijal islamy)

Zul Elfian Maju, Nofi Candra Mundur dari Bursa Pilkada Kabupaten Solok 2020

SOLOK - Kabar mengejutkan datang dari mantan senator Sumbar asal Solok, Nofi Candra. Di saat bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Solok baru saja ditabuh, tokoh muda Kabupaten Solok tersebut mundur dari bursa bakal calon Bupati Solok 2020. Ikut majunya Walikota Solok, Zul Elfian di bursa Pilkada Kabupaten Solok, menjadi alasan khusus bagi pengusaha muda sukses itu. Sebagai orang yang sama-sama berasal dari Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Nofi Candra memilih untuk "mengalah".

Nofi Candra menegaskan, dirinya tidak ingin Pilkada 2020 malah merusak hubungannya dengan Zul Elfian, yang merupakan pamannya sendiri. Apalagi, Zul Elfian, belakangan ini sibuk berkampanye di daerah Kabupaten Solok.

"Saya berpolitik untuk memperokokoh persaudaraan, jangan sampai persaudaraan malah jadi rusak. Saya lihat Paman saya (Walikota Solok Zul Elfian) tampaknya tidak hanya berniat, tetapi sangat berminat menjadi bupati, setelah selesai jadi Walikota. Tidak mungkin saya melawan paman sendiri. Lebih baik saya mendoakan yang terbaik saja untuk beliau," ujar Nofi di Bakerindo Mart, Grosir bahan kue di Jl. Raya Hankam No. 39 Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/11/2019).

Menurut Nofi, keputusan ini akan membuat banyak pendukungnya kecewa. Tetapi, dia yakin secara perlahan orang-orang yang sudah banyak membantunya dapat memahami berbagai pertimbangan tersebut.

"Ya pasti banyak yang kecewa. Saya dan realwan selama ini sudah banyak bekerja sama, sejak pencalonan saya di DPD RI, sampai saya selesai menjabat. Banyak orang yang selama ini sudah ikhlas berjalan bersama berbagi manfaat dan kebaikan bagi warga Kabupaten Solok, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya," tambah Nofi.

Terkait langkah politiknya ke depan, Nofi masih belum punya rencana khusus. Dia ingin ikut terlibat melahirkan kepemimpinan terbaik untuk Kabupaten Solok.

"Semua kita serahkan kepada Allah. Kekuasaan itu Allah yang beri, Allah yang mengambil. Yang jelas, dengan apa yang saya punya, tenaga dan pikiran, saya ingin selalu bekerja bersama warga Solok, ikut menghadirkan dan menemukan kepemimpinan terbaik untuk Solok, entah siapapun itu. Bupati Solok ke depan memang orang yang saya daerah ini, bukan hanya kejar jabatan di sini," tutup Nofi. (rijal islamy)