Gubernur Murad Ismail dan Analisis Masa Depan Maluku
Oleh: Abdul Kadir Pelu, SH
Tanggal 24 April 2019, Gubernur Maluku Murad Ismail dilantik di Istana Negara, dengan pelantikan ini terjawab sudah ekspektasi publik di Maluku yang menginginkan Gubernur baru. Sesuai dengan survey beberapa lembaga yang mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan figur Gubernur yang baru untuk menjawab keresahan selama ini yang belum terselesaikan untuk permasalahan permasalahan Daerah di Maluku. Nawacita besar untuk kemaslahatan Maluku bisa terlihat dari gagasan Visi dan Misi yang tertuangkan dalam lembaran agenda Dearah, namun sejauh ini kurang sedikit yang berasumsi bahwa potret perjalan pemerintahan tidak berjalan efektif yang dinilai lewat beberapa tulisan dan kritikan di media cetak maupun media online yang berkelana kita temukan.
Namun apapun yang menjadi problem dan kritikan membentuk wajah ekpsektasi anak daerah harus wajib selaras dengan analisis fakta yang kontemporer untuk menjadi legitimasi nilai suatu landasan dalam mengarungi samudera harapan dan prospek kedepan, agar apa yang diasumsikan tidak menjadi narasi kosong dalam bahan kritikan dan evaluasi. Di sini saya coba menguraikan dan pemetaan terkait nalar masa depan Maluku di tangan Gubernur yang mempunyai visi strategis untuk memperhatikan kaum miskin, prioritas sosial dan membangun ekonomi, serta networking nasional dan Birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena Dia (Gubernur) mempunyai akan hal itu.
Kritik Evaluasi 100 Hari Kerja
Banyak mata tertuju pada etape awal pemerintahan sebagai rujukan kesuksesan dan monitoring menajemen pengelolaan yang dimana ada pemberlakuan standar penilaian khusus untuk 100 hari kerja. Hal ini merupakan hal yang lumrah dalam berbagai Value Good Governance. Dalam konteks ini, ada benarnya namun yang agak keliru dari patokan ini adalah dengan langsung menjustice dengan asumsi Gubernur lalai dengan tidak mempertimbangkan hal kondisonal, karena dalam pengelolaan Daerah apalagi skala Provinsi pasti butuh waktu, serta prinsip perspektif dan mekanisme formal yang indicator nya ada pada aturan main sehingga kredibilitas memang harus dapat teruji dalam kebijakan.
Dari sinilah kita dapat mengetahui muatan pada prospek jangka pendek dan jangka panjang dalam realisasi program, jadi sungguh naïf bagi kita menilai dan mengukur angka keberhasilan lewat 100 hari kerja. Kita harus sadari bahwasanya Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai visi tidak bisa semua nya terealisasi dalam waktu yang singkat. Apalagi perlu struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong nya terwujudnya system menajemen yang baik dan terstruktur. Disini kita harus tahu bersama bahwa dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Maluku sedang mengalami perombakan setelah masa pemerintahan transisi dari Gubernur sebelumnya ke Gubernur Baru untuk mewujudkan Visi dan Misi, jadi berdampak sistematis untuk kebijakan dalam roda pemerintahan. Jadi, Perencanaan yang realistis dan terkonsep pasti akan terwujud dengan waktu tak ditentukan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan (Gubernur Murad Ismail).
Menagih Janji Pemindahan Ibukota
Kritik yang disampaikan terkait menagih janji Gubernur Murad Ismail Dan Wakil Gubernur Barnabas Orno untuk pemindahan ibukota dari Ambon ke Makariki dengan tidak memperhatikan aspek procedural adalah merupakam hal yang keliru, kenapa ? semua kebijakan harus mempunyai koridor hukum dan mekanisme yang harus didudukan. Disini kita lihat secara analisis, Gubernur Murad Ismail bukan berarti tidak menginginkan pemindahan ibukota, namun harus diketahui semua bahwasanya wajib mempunyai syarat dan mekanisme yang dimana gubernur juga harus memperhatikan hal teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai penelitian dan perancangan persiapan nya apakah layak sesuai aspek prioritas procedural ataukah tidak. Karena sebagaimana kita ketahui melakukan pemindahan ibukota bukan seasuatu perkara yang mudah sesuai apa yang dipikirkan seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi dia berdampak besar terhadap keberlangsungan masyarakat dan Daerah ke depan.
Contoh konkret di Maluku Utara, kebijakan terkait pemindahan ibukota dari Ternate ke Sofifi mengalami kendala besar dan pengamat kebijakan pemerintah banyak melihat sebagai kebijakan yang tidak efektif dan salah pada sasaran sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Hal ini dan hal lainya kemungkinan menjadi bahan pertimbangan menurut analislis hemat yang diperkirakan, karena kita masyarakat dan Para pemangku jabatan serta stakeholder lainya pada prinsipnya menginginkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat dapat tercapai.
Gubernur MI & Networking
Sosok yang terlahir dari kesederhanaan keluarga dan berbekal Komandan Korps Brimob Polri menjadikan satu satu nya orang Maluku yang pernah menjabat Jabatan tersebut sebelum menjabat Gubernur Maluku. Hampir tiga tahun lebih menjabat dari 31 desember 2015 sampai dengan 5 januari 2018, sehingga sudah tak asing lagi namanya dalam peredaran sirkulasi pejabat pejabat Negara.
Di Indonesia, proses pemerintahan di daerah tidak terlepas pisahkan dari kebijakan dari pimpinan pusat karena ini menyangkut dengan roda pemerintahan secara kesinambungan. Dan akses itu tidak terlepas dari garansi undang-undang yang mengatur dan juga wajib ditopangi dengan nilai bergening yang kuat secara personal kepala daerah maupun bergening nilai daerah secara umum. Karena lakon pemerintahan politik di Indonesia selalu berlandaskan Networking dan nilai personal kedaerahan.
Sosok Gubernur MI diuntungkan secara figuritas untuk Maluku, kenapa ? keresahan yang selama ini diasumsikan dan dibangun bahwa Maluku selalu dan sering dianaktirikan oleh pemerintah pusat bisa terjawab sesuai ekspektasi dan harapan public Maluku lewat sisi personal Gubernur MI yang mumpuni lewat eksistensi proses perjalanan nya di kancah nasional. Kebijakan kebijakan strategis untuk nawacita kesejahteraan dan kemakmuran public Maluku dapat terealisasi dengan baik lewat loby dan bergening yang maksimal, agar harapan public dapat teratasi terlepas dari landasan otonom dari yang sudah pasti dalam genggaman tangan nya. Lumbung ikan Nasional (LIN) maupun undang undang Provinsi kepualuan dan poin-poin strategis lainya adalah merupakan topic yang selama ini selalu diusulkan dari khalayak publik untuk di akomodir oleh pemerintah pusat.
Kepemimpinan yang gigih bekerja niscaya akan menghasilkan perubahan yang jelas. Membuka pintu komunikasi, siapapun bisa langsung berkonsultasi dari Gubernur MI adalah membuktikan kepemimpinan ini tak berjarak. Maluku mempunyai sosok yang besar untuk sebuah harapan yang besar. Rekam jejak kesuksesan kepemimpinan adalah keteladanan yang nyata, sangat banyak kepala daerah yang bekerja nyata, namun sorot lampu hanya ke Jakarta, dan dia (Gubernur) pernah melakukan itu di pasar Mardika bahwa Maluku juga bisa langsung konfirmasi ke Menteri langsung melalui telepom genggam untuk mengkonfirmasi apa yang jadi kebutuhan dan permasalahan di daerah ini. Kedekatan kedekatan emosional dengan pihak istana, jajaran mentri dan para petinggi lembaga negara lainya, terlepas dari amanah undang-undang adalah merupakan angin segar untuk Maluku kedepan lewat tangan Gubernur.
MI & Potret karakter anak Maluku
Lakon nya yang tegas, berwibawa dan terbuka dalam tutur kata adalah merupakan gambaran potret anak Maluku secara utuh. Dengan Sisi personal jati diri seperti ini, menjadikan dirinya beda dengan politisi politisi lain. Kenapa ? ada yang lain dalam sosok ini yang membedakan dirinya dengan politisi lain yang banyak terlihat jaga image, banyak pencitraan, dan menutup diri. Dari anatomi psikologi politik dapat menggambarkan kejujuran lewat karakternya terbuka dan dan arah pembicaraan nya yang lepas tanpa memoles argument seperti kepala daerah yang lain.
Di era milenial abad ke-21 seperti sekarang jarang sekali kita menemukan karakterisik pemimpin seperti sedemikian rupa. Orang banyak melihat dan berasumsi bahwa Gubernur merupakan sosok yang arogan, padahal kita harus melihat secara logika terbalik bahwasanya ini merupakan sosok karakter asli anak Maluku yang jujur dan terbuka tanpa sandiwara.
Salah satu ukuran keberhasilan demokrasi nya adalah akses yang terbuka, kepemimpinanya terlahir tanpa terikat dengan yang lama, kemunculan namanya tanda sirkulasi kepemimpinan ada di jalur yang benar. Ia menunjukan bahwa kekuasaan bukan digenggam melainkan dipakai untuk kemaslahatan. Dia mampu mendobrak keadaan dengan tidak terjebak pada akses kaum kaum konglomerat yang biasanya menyuplai dana segar dan setelah terpilih akan menjadi penyembah mereka, seperti kita orang Maluku yang ingin hidup bebas seperti orang terdahulu yang merdeka dalam keberlangsungan hidup.
Sekarang tugas kita adalah mendukung kebijakan pemerintah daerah dengan menganalisis deskriptif dimana melihat kebijakan dan perkembngan nya dibawah tangan Gubernur Murad Ismail. Keberlangsungan daerah di dapat dengan kebijakan pemerintah daerah sesuai aspek kondisonal kedaerahan dan Visi Misi yang telah dicanangkan. Karena tujuan dan sasaran kebijakan adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat Maluku.
(***)
Abdul Kadir Pelu, SH
Fungsionaris Pengurus Besar HMI/Pemuda Jasirah)
FOLLOW THE PATRONNEWS AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow PATRONNEWS on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram