Fraksi PKS Usulkan Penggabungan OPD dan Pelayanan Berbasis Digital
Solok, PATRONNEWS.co.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Solok, Ari Rafika WD, S.Pd.I, mengusulkan Pemkab Solok melakukan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mewujudkan efisiensi anggaran. Di samping itu, F-PKS juga meminta Pemkab Solok untuk meningkatkan pelayanan berbasis digital.
"Visi Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera" diturunkan ke dalam 5 misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Saat ini, DPRD melalui Pansus-Pansus sedang melakukan pembahasan bersama OPD yang dikomandoi Bapelitbang. RPJMD 2025-2029 ini adalah acuan pembangunan jangka menengah selama masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Pandu-Candra. Program Prioritas dan Unggulan Kepala Daerah tertuang disini kemudian diturunkan dalam bentuk kegiatan," ungkapnya.
Ari Rafika menyatakan, pembahasan dimulai sejak Rabu, 30 Juli 2025 hingga Sabtu, 2 Agustus 2025, walaupun tidak di hotel legislatif dan eksekutif tetap semangat dan serius melakukan pembahasan demi kesempurnaan Ranperda RPJMD. Menurutnya, kegiatan seluruh OPD tidak boleh asal-asalan apalagi dilaksanakan tidak berdasarkan RPJMD. Dalam RPJMD termuat turunan dari Visi yaitu Misi. Khusus Misi 1 tentang "mewujudkan pemerintahan smart Government dan berintegritas melayani," ungkap Ari Rafika yang juga Sekretaris Pansus Satu.
"Walaupun efisiensi anggaran oleh pusat, yang namanya visi wajib diusahakan agar terwujud. Pandu-Candra terpilih karena Visinya yang bagus. Apapun tantangannya jangan menbuat masyarakat Solok kecewa" tegas Ari Rafika WD, S.Pd.I.
Ari Rafika juga mengatakan, bahwa Visi-Misi Bupati Solok mesti terwujud dalam bentuk program dan kegiatan yang kreatif dan inovatif. Menurutnya, target harus tetap dapat dicapai walaupun di tengah tantangan efisiensi anggaran oleh pusat.
"Jika perlu kita lakukan peleburan atau penggabungan OPD kita, supaya hemat belanja pegawai kita," ujarnya.
Peningkatan PAD menjadi salah satu alternatif untuk pembiayaan kegiatan. Disamping manuver 'manjuluak lansuang' ke pusat yang terus dilakukan pak Bupati-Wakil Bupati. Selain itu agar efisien Ari menambahkan bahwa pelayanan publik wajib berbasis Aplikasi yang mudah dan Gratis. Kalaupun ada proses yang diperlukan tatap muka cukup sampai kantor camat saja jika perlu selesai di kantor Wali Nagari saja.
"Luar biasa Visi kepala daerah kita saat ini. Ini wajib kita dukung bersama. Kita optimis jika seluruh OPD bahu membahu mewujudkan Visi ini maka tidak ada yang sulit satupun. Semoga kabinet yang sedang dipersiapkan oleh kepala daerah kita adalah SDM yang siap mewujudkan Visi-Misi Bupati-Wakil Bupati kita," ungkapnya. (PN-001)
Post a Comment