Fraksi Partai Golkar Dukung Penuh Program Pemkab Solok
Padang, PATRONNEWS.co.id – Menjawab nota penjelasan Bupati Solok tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok 2025 – 2045, Fraksi Golkar sampaikan pandangan umumnya pada Paripurna pembahasan LKPJ Kabupaten Solok di Hotel Truntum, Kota Padang, Sabtu (19/04).
Trio Karno Vivo, Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Golkar menyampaikan agar secara bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pembangunan dan terjaminnya pertumbuhan ekonomi daerah dimasa yang akan datang dan berkelanjutan dengan berkontribusi aktif dalam setiap program Pembangunan yang telah dan akan dirancang.
Vivo menuturkan, “Fraksi Partai Golkar pada dasarnya dapat memahami dan menyatakan setuju untuk dilanjutkan ke Tingkat pembahasan, Upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama dalam setiap pembuatan kebijakan”
Ia berharap semua pemangku kepentingan berkolaborasi dan melibatkan aspirasi kebutuhan Masyarakat di daerah untuk dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan Pembangunan di Kabupaten Solok.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, pengembangan agrowisata dan agroindustri harus memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat atas lahan dan sumber daya alam. Mengingat, lahan yang potensial untuk agrowisata dan agroindustri beberapa sudah digunakan oleh sektor lain seperti perumahan, resort, tempat rekreasi, atau bahkan bangunan semi permanen tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pemerintah daerah harus mencari solusi, membuat kebijakan yang tepat, dan melakukan pengawasan yang sangat ketat untuk menjamin ancaman alih fungsi lahan, agar pengelolaan lingkungan di kawasan agrowisata tetap lestari dan tidak tercemar serta terhindar dari bencana.
Pemerintah daerah harus memfokuskan dalam mengelola limbah pertanian dan limbah domestik dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Serta, menyediakan tempat sampah yang memadai dan melakukan pengelolaan sampah secara teratur di tiap kecamatan/nagari.
Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan mengedukasi masyarakat serta memberikan penghargaan bagi tiap Nagari yang bisa mengimplentasikan pengelolaan limbah secara efektif, berupa dana ataupun barang yang dikelola oleh perangkat Nagari setempat bersama masyarakat.
Pemerintah daerah harus membuat program/kebijakan berupa agrowisata berwawasan pendidikan, seperti dalam agroindustri dimana proses pengolahan hasil pertanian misalnya, pembuatan kopi, teh, memetik buah langsung dari kebun atau kerajinan tangan dari hasil perkebunan) dapat menjadi daya tarik wisata yang unik.
Sehingga, Wisatawan dapat melihat langsung proses produksi, belajar tentang bahan baku, dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Pemerintah daerah harus bisa memastikan kesiapan masyarakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Mengadakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan petani, pengelola agrowisata, pekerja agroindustri, dan masyarakat dalam berbagai aspek seperti pertanian modern, pengolahan hasil, pariwisata, manajemen, pemasaran, dan kewirausahaan.
Pemerintah daerah dalam pembuat regulasi harus jelas dan konsisten terkait dengan standar kualitas produk, keamanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan hak-hak pekerja. Serta, Pemerintah daerah melakukan pengawas berkala terhadap kualitas produk dan layanan agrowisata untuk memastikan kepuasan wisatawan dan menjaga citra agrowisata daerah Kab. Solok.
Fraksi Golkar melihat kondisi sekarang dan keluhan wisatawan untuk ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, parkir, toilet, listrik, sanitasi, dan pengelolaan limbah yang tidak memadai seperti di Kebun teh dan Danau Atas.
Keterbatasan infrastruktur ini dapat menjadi hambatan signifikan, melihat beberapa tahun terakhir Kabupaten Solok menjadi destinasi yang menarik wisatawan saat libur lebaran dengan keindahan alam sekitarnya. Oleh kerena itu, menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Solok untuk mencarikan solusi dan strategi untuk menarik wisatawan datang dengan aman dan nyaman, serta melakukan pengawasan dan perbaikan berkala terhadap infrastruktur umum yang ada.
Diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan Identifikasi potensi risiko bencana alam yang mungkin terjadi di tiap kecamatan atau nagari dan pertimbangkan dampaknya terhadap agrowisata dan agroindustri. Integrasikan langkah-langkah mitigasi bencana dalam RTRW, termasuk penentuan zona rawan bencana dan rencana evakuasi.
Melakukan Optimalisasi Pendapatan Daerah, seperti Menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal dan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi yang sudah ada, diantaranya pajak restoran/rumah makan/cafe, penginapan, serta pariwisata. Serta memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat, sehingga memberikan motivasi lebih terhadap masyarakat yang akan membayar pajak.
Dalam melakukan suatu perencanaan pemerintah daerah harus berbasis data berupa gambaran yang objektif mengenai kondisi riil di lapangan, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghindari asumsi yang keliru.
Untuk menjadikan setiap data kemiskinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu data terintegrasi. Identifikasi seperti nama kepala keluarga, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), indikator kemiskinan yang diukur oleh masing-masing SKPD, status penerimaan bantuan, dan periode data. Hal ini bertujuan, agar perencanaan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Status kesehatan di Kabupaten Solok menunjukkan adanya perhatian dan perlu upaya dari pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penurunan angka kematian ibu dan anak serta stunting. Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus dalam membuat program atau kebijakan yang bersifat promotif dan preventif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit. (*/PN-001)
Post a Comment