News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Penanganan Covid-19 Tak Terukur, Kota Solok Rentan Gejolak Sosial

Penanganan Covid-19 Tak Terukur, Kota Solok Rentan Gejolak Sosial

DPRD Kota Solok Tinjau Posko Penanganan Covid-19 di Seluruh Kantor Kelurahan
Tak Selaras dan Tak Terukur, Kota Solok Rentan Gejolak Sosial


Penanganan dan penanggulangan wabah virus corona (Covid-19) di Kota Solok tidak memiliki keselarasan, tidak terukur dan termenej dengan baik. Posko Covid-19 tingkat kelurahan, yang dikatakan Pemko Solok sudah aktif per 1 April, ternyata tidak terbukti. Struktur dan bidang tugas sama sekali belum terbentuk. Penanganan Covid-19 dan rrncana "subsidi" terhadap masyarakat terdampak, diyakini bakal menimbulkan gejolak dan gesekan sosial di Kota Solok, jika tidak segera ditata.

Gerimis turun di malam Jumat (2/4/2020). Sejumlah Anggota DPRD Kota Solok menggelar pertemuan di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Solok. Pertemuan itu, dihadiri Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, Wakil Ketua Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma. Sejumlah Anggota DPRD dari Dapil Lubuk Sikarah juga tampak hadir, yakni Ramadhani Kirana Putra, Deni Nofri Pudung, Rusdi Saleh, Harizal, Wazadly, dan Andi Eka Putra. Sementara, dari Dapil Tanjung Harapan ada Nasril In Dt Malintang Sutan dan Irwan Sariin.

Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng (tengah) saat mengunjungi Posko Covid-19 Kota Solok di Banda Panduang, malam Jumat (2/4/2020).

Pertemuan singkat langsung digelar, membahas teknis peninjauan ke Posko-Posko penanganan Covid-19 di 13 kelurahan di Kota Solok. Tim langsung dibagi dua kelompok, yakni ke Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Peninjauan ke Kecamatan Lubuk Sikarah, dipimpin langsung Ketua DPRD Yutris Can, sementara ke Tanjung Harapan dipimpin oleh Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma.

Peninjauan di Lubuk Sikarah diawali di Kantor Lurah Tanah Garam. Di kelurahan dengan penduduk terbanyak di Kota Solok tersebut, tim menemukan kondisi yang sangat memiriskan. Kantor Lurah dalam kondisi tertutup dan tak ada aktivitas. Maksud para legislator meninjau posko, jauh panggang dari api.

Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can saat mengunjungi Kantor Lurah Tanah Garam, malam Jumat (2/4/2020).
Lurah Tanah Garam, Asril, yang datang beberapa saat kemudian setelah dihubungi, menyatakan pihaknya sangat bersyukur dengan kedatangan Anggota DPRD. Asril mengakui, posko di Kelurahan Tanah Garam belum terbentuk, dengan alasan, belum ada surat tugas dari Pemko Solok. Meski begitu, pihaknya, sesuai instruksi dari Pemko Solok, sudah mengumpulkan data masyarakat terdampak Covid-19, melalui RT dan RW.

"Posko kita belum ada, karena belum ada anggarannya. Surat tugasnya juga belum ada. Saat ini, kita hanya melakukan pendataan warga yang terdampak, dan warga yang pulang kampung. Sebab, warga terdampak akan diberikan subsidi beras dan uang tunai. Saat ini, ada sekitar 60 orang warga asal Jawa dan daerah lain di Sumatera yang pulang kampung ke Kelurahan Tanah Garam. Baru sebatas itu," ujarnya.

Rombongan DPRD Kota Solok saat mengunjungi Kantor Lurah VI Suku, malam Jumat (2/4/2020).

Kelurahan VI Suku, menjadi lokasi kedua yang dikunjungi. Namun, kantor dalam kondisi tutup dan tanpa penerangan. Pagar dalam kondisi terkunci dan tidak ada jawaban dari dalam gedung saat rombongan mengucapkan salam.

Rombongan DPRD Kota Solok saat mengunjungi Kantor Lurah Sinapa Piliang, malam Jumat (2/4/2020).

Rombongan kemudian bergerak mengunjungi Kelurahan Sinapa Piliang. Di kantor ini, rombongan diterima langsung oleh lurah, personel Linmas yang berjaga di sejumlah titik, serta staf kelurahan. Lurah dan staf menyatakan pihaknya sangat terkejut dengan kunjungan DPRD. Mereka menjelaskan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan menjawab langsung berbagai pertanyaan di masyarakat terkait Covid-19. Pihaknya juga memantau dan mendata para perantau yang pulang kampung dan mengarahkan mereka agar diperiksa di Posko kesehatan atau Puskesma terdekat. Termasuk, pendataan warga terdampak.

Rombongan DPRD Kota Solok saat mengunjungi Kantor Lurah Simpang Rumbio, malam Jumat (2/4/2020).

Kunjungan berikutnya, di Kelurahan Simpang Rumbio, rombongan mendapati kondisi kantor yang remang-remang. Sejumlah lampu dalam kondisi mati. Rombongan hanya diterima oleh lurah dalam kondisi perbincangan sambil berdiri dalam suasana minim penerangan.

Rombongan DPRD Kota Solok saat mengunjungi Kantor Lurah KTK, malam Jumat (2/4/2020).

Rombongan kemudian bergerak ke Kantor Lurah Kampai Tabu Karambie (KTK). Rombongan juga menemukan kantor dalam kondisi kosong, meski pintu pagar tidak terkunci. Tak beberapa lama, rombongan kemudian menuju Kantor Lurah Aro IV Korong. Di kantor ini, rombongan diterima oleh lurah, RT, RW, Linmas dan sejumlah warga.

Rombongan DPRD Kota Solok saat mengunjungi Kantor Lurah Aro IV Korong, malam Jumat (2/4/2020).

Di saat rombongan akan menuju ke Kantor Lurah IX Korong, salah satu anggota DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh, mendapat kontak dari Lurah KTK, Noviardi Yusaf, yang menyatakan bahwa Posko penanganan Covid-19 KTK, tidak ada di Kantor Lurah, tapi berada di tiga titik. Akhirnya, rombongan menuju posko yang disebut Noviardi di depan Surau Latieh. Rombongan diterima oleh Lurah, Linmas dan para pemuda di lokasi yang sebelumnya adalah Pos Pemuda.

"Para pemuda dan masyarakat sebelumnya meminta posko tidak di kelurahan, tapi di tiga tempat. Salah satunya di sini. Kita secara swadaya bersama pemuda dan masyarakat, sudah melakukan upaya-upaya penangan Covid-19 ini, berdasarkan informasi yang beredar di media massa di tingkat pusat, serta instruksi dan arahan dari Pemko Solok. Hal ini karena seluruh masyarakat sangat khawatir dan wasapada dengan wabah ini, agar tidak masuk ke KTK," ungkap Noviardi.

Rombongan DPRD Kota Solok saat mengunjungi Posko Pemuda di depan Surau Latieh, KTK, malam Jumat (2/4/2020).

Kunjungan rombongan ditutup dengan kunjungan ke Kantor Lurah IX Korong. Di kantor lurah yang merupakan "Kelurahan Ibukota" ini, rombongan memilih berjalan kaki dari KTK, meski dalam kondisi gerimis. Mereka melewati jembatan gantung setelah sejenak singgah di salah satu pos pemuda yang berada di pangkal jembatan.

Rombongan DPRD Kota Solok saat mengunjungi Kantor Lurah IX Korong, malam Jumat (2/4/2020).

Di Kantor Lurah IX Korong, rombongan kembali terkejut, karena mereka disambut dengan fasilitas dan personel yang sangat lengkap. Di samping lurah, juga hadir Linmas, staf kelurahan, pemuda, bahkan Bhabin Kamtibmas IX Korong dan Babinsa Kodim 0309/Solok. Pertemuan berlangsung sangat akrab dalam durasi waktu yang paling lama.

"Dukungan moril seperti ini sangat berarti bagi kami. Sebelum ada Satgas, di IX Korong, seluruh elemen masyarakat sudah bergerak. Misalnya, laporan bahwa per 31 Maret, kita sudah mendata ada 19 warga yangvpulang kampung dan sudah memeriksakan diri ke pos kesehatan. Sekarang, mereka sudah menjalani karantina pribadi di rumah masing-masing. Meski begitu, kami sangat beriba hati, karena dalam struktur Satgas, tidak melibatkan unsur kepemudaan. Kami minta DPRD Kota Solok untuk memperjuangkan pemuda. Sebab, mereka sangat aktif. Terkait data Program Keluarga Harapan (PKH) dan data warga yang terdampak, kita sudah punya dan jumlahnya cukup besar," ujar lurah IX Korong.

Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can (tengah) saat mengunjungi Kantor Lurah Simpang Rumbio, malam Jumat (2/4/2020).

Dalam setiap kunjungannya, Ketua DPRD Kota Solok dan rombongan mewanti-wanti pihak kelurahan, bahwa kunjungan tersebut bukan bentuk intervensi dari legislatif terhadap eksekutif (Pemko Solok). Menurutnya, hal ini murni untuk mendukung personel di kelurahan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19. Serta memantau kesiapan kelurahan menghadapi wabah ini. Meski dalam sejumlah kunjungan, didapati tidak ada keselarasan perintah dan struktur kerja yang jelas.

"Ternyata Posko Covid-19 di seluruh kelurahan sama sekali belum terbentuk. Kecuali, sejumlah kelurahan yang memiliki inisiatif sendiri dengan swadaya pemuda dan masyarakat. Inisiatif ini sangat kita apresiasi. Sebab, kelurahan adalah garda terdepan. Segala hal seperti administrasi, kelengkapan, hingga dukungan anggaran. Dana yang diajukan Pemko Solok sebesar Rp 7,2 miliar, menurut kami sangat tidak sesuai dengan kondisi personel dan dampak yang akan timbul di masyarakat nantinya. Minimal penganggarannya bisa Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar. Karena, dampaknya akan sangat besar pada masyarakat," ujarnya.

Rombongan DPRD Kota Solok saat mengunjungi Kantor Lurah IX Korong, malam Jumat (2/4/2020).

Anggota DPRD Rusdi Saleh menambahkan, sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini, personel di tingkat kelurahan harus dibekali dengan pemahaman yang jelas dari Pemko Solok dan elemen terkait. Sehingga, mereka bisa memberikan pemahaman serupa ke masyarakat, dan tidak terprovokasi atau bahkan termakan berita bohong atau hoaks.

"Kami di DPRD siap memberikan dukungan penuh. Terutama terkait penganggaran. Kita tidak ingin, wabah ini menjadi gejolak sosial baru di masyarakat. Efeknya, terutama di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan akan berlangsung panjang, jika tidak segera dipintas. Harus bergerak sigap. Semua elemen harus bersatu padu, jangan bergerak sendiri-sendiri. Libatkan semua pemangku kepentingan," ujarnya.

Rusdi Saleh
Anggota DPRD Kota Solok

Rusdi Saleh juga menegaskan, kebijakan pergeseran anggaran tersebut, sudah tertuang dalam Surat Edaran Kemenkeu No.6 Tahun 2020, tertanggal 15 Maret 2020. Isinya, antara lain agar memindahkan pos pembiayaan, yang tadinya untuk perjalanan dinas agar diperuntukan untuk menangani covid-19.

"Kita siap relokasi anggaran untuk Covid-19 ini. Termasuk anggaran di DPRD Kota Solok. Sebab, saat ini penanganan Covid-19 di Kota Solok harus jadi skala prioritas," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Solok Ramadhani Kirana Putra (kiri) saat mengunjungi Posko di KTK, malam Jumat (2/4/2020).

Hal senada juga diungkapkan Ramadhani Kirana Putra. Menurut Dhani, Pemerintah Daerah Kota Solok bisa segera melakukan pengadaan APD dengan cara menggeser kebutuhan anggaran guna penanganan virus covid-19 ini. Pemerintah Daerah tidak perlu khawatir untuk mengambil kebijakan dengan menggeser beberapa anggaran guna kebutuhan penanggulangan virus Covid-19, karena Anggaran belanja instansi harus diprioritaskan untuk penanganan virus covid-19.

"Penyebaran virus corona ini terjadi dengan cepat. Belanja harus diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dengan memfokuskan kembali kegiatan dan Realokasi Anggaran dari kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan. Relokasi anggaran masing-masing instansi ini bisa dilakukan lewat pengalihan anggaran yang tidak prioritas atau yang tidak terlalu mendesak. Agar dapat di gunakan untuk penanganan virus corona," ungkapnya.

Rapat Darurat di DPRD Kota Solok bersama Walikota Solok, OPD dan Forkopimda, Selasa sore (31/3/2020).

Sebelumnya, berlarutnya permasalahan dalam penanganan virus corona (Covid-19) di Kota Solok, membuat DPRD Kota Solok menggelar Rapat Darurat, di Ruang Rapat Besar Sekretariat DPRD Kota Solok, Selasa sore (31/3/2020). DPRD Kota Solok memanggil Walikota Solok Zul Elfian, bersama jajaran terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Bappeda, Pol PP, Dinas Sosial, Camat, Inspektorat, BKD, Ketahanan Pangan, dan Dinas Perhubungan Kota Solok. Turut diundang Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.IK, Dandim 0309/Solok Letkol ARM Reno Triambodo, Kasi Intel Kejari Solok Ulfan Yustian Arif, Ketua LKAAM Rusli Khatib Sulaiman, Bundo Kandung, dan pimpinan DPRD Kota Solok.

Rapat darurat itu, berawal dari peninjauan DPRD di lapangan, yang menemukan berbagai keluh kesah petugas medis dan personel TNI-Polri, Dishub, Sat Pol PP, serta masyarakat terkait Covid-19 di masyarakat. Di antaranya tidak dilengkapinya para petugas dan personel dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai, konsumsi, hingga suplemen.

Rapat Darurat di DPRD Kota Solok bersama Walikota Solok, OPD dan Forkopimda, Selasa sore (31/3/2020).

Walikota Solok Zul Elfian Dt Tianso menyatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19, sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi. Terkait dengan isu bahwa ASN Pemko Solok yang dimintai sumbangan, Zul Elfian menegaskan bahwa hal itu adalah sumbangan yang tidak ada paksaan. Saat ini menurutnya, sudah terkumpul sumbangan dari ASN Pemko Solok sebesar Rp 100 juta.

"Kita mengapresiasi DPRD Kota Solok yang telah menginisiasi rapat ini. Sehingga, penanganan Covid-19 di Kota Solok bisa dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh elemen. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan provinsi. Terkait dengan sumbangan dari ASN Pemko Solok, saya tegaskan itu adalah sumbangan seikhlasnya, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Apa salahnya kita berbagi. Bahkan, saya menyumbangkan 50 persen gaji saya untuk penanganan Covid-19 di Kota Solok," ungkapnya.



Zul Elfian juga menegaskan, Pemko Solok juga melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban masyarakat yang semakin berat akibat dampak dari Covid-19 ini. Di antaranya dengan membebaskan retribusi dan sewa kios di Pasaraya Solok yang milik Pemko Solok. Kemudian, pengurangan setoran retribusi parkir dari pengelola perparkiran di Kota Solok.

"Di samping pembebasan sewa kios dan pengurangan setoran parkir ke kas daerah, kita juga saat ini akan mencoba mengusahakan penangguhan angsuran ke perbankan dan lembaga pembiayaan lain. Dalam waktu dekat, kita akan berkomunikasi dengan bank-bank dan leasing di Kota Solok untuk mencari solusi. Sebab, dengan adanya Covid-19 ini, perekonomian dan pemasukan warga jelas sangat menurun," ungkapnya.

AKBP Ferry Suwandi, S.IK
Kapolres Solok Kota

Sementara itu, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi meminta seluruh elemen untuk bergerak bersama. Kapolres mengapresiasi inisiatif DPRD Kota Solok untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan ini. Ferry meminta Pemko Solok untuk fokus pada penanganan wabah, dibanding program-program pembangunan. Karena menurutnya, dalam kondisi seperti saat ini, program pembangunan juga tidak akan berjalan maksimal.

"Program-program dari kepolisian, TNI dan elemen-elemen lain, harusnya disinergiskan untuk penanganan ini. Mari bergerak bersama, jangan sendiri-sendiri. Saat ini, kita melawan musuh tak kasat mata. Vaksin belum ada, artinya belum teratasi. Tapi, yang terpenting dilakukan adalah memberikan rasa aman ke masyarakat. Bahwa negara ada untuk melindungi rakyat. Jangan sampai terjadi gejolak sosial, seperti penjarahan dan perampokan oleh masyarakat untuk bertahan hidup," ungkapnya.

Letkol ARM Reno Triambodo
Dandim 0309/Solok

Dandim 0309/Solok Letkol ARM Reno Triambodo, menyatakan dari perspektif pertahanan kondisi darurat saat ini merupakan ancaman stabilitas. Meskipun di Kota Solok permasalahan ke arah itu belum terlihat, namun harus tetap waspada. Dandim yang memegang komando di Kodim 0309/Solok sejak pertengahan Januari 2020 ini, menyatakan yang paling utama dilakukan adalah memberikan edukasi dan penyadaran ke masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Apapun profesinya, tidak ada yang kebal dengan virus ini. Tidak peduli dokter, tentara, polisi, olahragawan, atau apapun statusnya, semuanya bisa terkena. Karena itu, kewaspadaan dan upaya pencegahan harus diutamakan. Berikan edukasi, pemahaman dan kesadaran ke masyarakat. Terkait dengan petugas dan personel yang berada di perbatasan dan petugas medis yang berhadapan langsung dengan hal ini, harus dilengkapi dengan APD yang memadai," ujarnya.



Letkol Reno juga mengatakan sejumlah program Kodim 0309/Solok yang akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di wilayah teritorialnya, yakni di Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Reno mengharapkan program-program tersebut dapat sinergis dengan program pemerintah di wilayah teritorial tersebut.

"Mari bergerak bersama. Jangan sendiri-sendiri," tegasnya. (PN-001)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment