DPRD Desak Walikota Tambah Anggaran Darurat dan Relokasi Anggaran
Simpang siur data penanganan pandemi virus corona jenis baru, Covid-19 di Padang Panjang menemukan titik terang. DPRD telah memanggil Walikota orang nomor satu Padang Panjang dan jajarannya, sebagai instansi yang menangani untuk mengklasifikasi data yang dilaporkan pemerintah dan yang beredar di masyarakat.
Sebagai kota persimpangan arah tujuan kota yang banyak disinggahi pengunjung Padang Panjang perlu persiapan yang lebih matang ujar Hukemri ketua komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang itu pada Khazanah di gedung dewan terhormat Jumat (3/4/2020) saat hearing usai.
Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang yang terdiri dari Hukemri, (ketua) Nasrullah Nukman, SH (wakil Ketua), Hendra Saputra ,Kiki Anugrah Dia.SE., Herman, dan Mahdelmi, S.Sos yang tak hadir) mereka mendesak Pemko memastikan langkah konkrit antisipasi wabah Covid-19. Desakan para wakil rakyat itu, setelah melakukan pemantauan lapangan dan menemukan kondisi yang belum sesuai harapan.
Komisi 1 membahas sejumlah agenda terkait penanganan Covid-19. Hukemri selaku Ketua Komisi 1 mengatakan pihaknya memanggil Walikota dan OPD untuk menyinkronkan data dan sekaligus mengetahui sudah sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pelayan masyarakat memberikan kenyaman pada masyarakat dalam kondisi saat ini.
"Dari hasil pemantauan bersama pimpinan dan beberapa anggota DPRD, khususnya komisi 1 )kita lihat belum sesuai yang diharapkan, dalam hal langkah kongkrit untuk pencegahan Corona," tutur Nasrullah Nukman SH.
Sementara, Srikandi dari Partai Nasdem mengatakan langkah kongkret yang seharusnya sudah dilakukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sebagai bentuk keseriusan pencegahan Corona, sesuai perintah gubernur, ternyata tidak sesuai yang diharapkan.
"Malah, OPD masih berkutat soal anggaran yang seharusnya tidak menjadi hambatan," tutur Srikandi politisi Partai Nasdem tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah memberi petunjuk bahwa tidak boleh ada hambatan soal anggaran untuk tanggap darurat Covid-19. Presiden Jokowi pun sudah beberapa kali menekankan hal itu.
"DPRD Kota Padang Panjang pun sudah menyatakan dukungan untuk persetujuan prinsip pergeseran anggaran penanganan Covid-19," jelas Hendra Saputra.
Sementara Nasrullah menekankan , Hingga kini, PadangPanjang masih zona hijau dalam penyebaran virus Corona. Namun, daerah yang berbatasan langsung dengan Padang Panjang yaitu Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah terpapar COVID-19.dengan jumlah ODP terbanyak kedua
"Mudah-mudahan Pemko sadar wilayah kita dikelilingi daerah terpapar," katanya.
Menurut Nasrullah, jika masih zero PDP COVID-19, harus dimanfaatkan untuk lebih sigap segera melakukan langkah konkrit.dalam kata lain ACT (Akurat, Cepat, Tanggap).
Saat ini, sebagai langkah yang telah diambil Pemko guna memutus rantai virus corona yaitu menerapkan berbagai himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat alias social distancing. Mulai dari imbauan bekerja di rumah bagi pekerja dan karyawan yang memungkinkan, meliburkan sekolah hingga membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri. Tak hanya itu, perekonomian secara global otomatis juga terganggu.
"Untuk itu ini perlu perhatian serius kita bersama pemerintah daerah, rakyat boleh ada yang kelaparan," ujar Nasrullah.
Selanjut yang tak kalah penting adalah , penyebaran informasi secara terpola melalui media cetak maupun online ,media sosial juga penting dilakukan pemerintah. Agar masyarakat mendapat informasi yang jelas juga menghindari berita bohong atau hoaks.
"Kita harapkan walikota langsung yang bicara agar tak simpang siur di tengah masyarakat," ujar Nasrullah
Sementara itu di tempat yang sama Fadly Amran Walikota Padang Panjang didampingi Sekda Soni Budaya Putra dan beberapa OPD-nya menyatakan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menggelontorkan dana tanggap darurat penanganan wabah Covid-19 sebanyak Rp 14 miliar rupiah. Dana yang diprioritaskan untuk operasionalisasi penanganan pasien Covid-19 dan upaya pencegahan mewabahnya Covid di Kota Padang Panjang tersebut, dirasa masih belum optimal mengcover kinerja penanganan Covid-19.
"Kita ingin mengeksplorasi upaya penanganan wabah virus Covid-19, agar lebih optimal. Kami merasa untuk ukuran kota, dana tersebut belum memadai, karena dalam perjalanan kita menemui beberapa kendala dilapangan, yaitu sarana dan prasarana yang masih minim, seperti APD (alat pelindung diri-red.) bagi tim medis, masker, rapid test, bahan desinfektan, dan lainnya. Ini prioritas yang harus kami dahulukan dan segerakan, agar tim yang bekerja lebih aman dan optimal," jelas Fadly
Selanjutnya, Wali Kota termuda tu menjelaskan, telah melakukan upaya efisiensi dan rasionalisasi dana dari berbagai pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas penanganan wabah Covid-19 tersebut.
"Di antaranya kita telah memangkas 30 persen dana perjalanan dinas. Kita harap pihak legislatif pun menyusul ujarnya. (PN-012)
Post a Comment