News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Terima Saweran di TikTok, Trubus Minta KPK Periksa Mantan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Terima Saweran di TikTok, Trubus Minta KPK Periksa Mantan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Solok, PATRONNEWS.co.id - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu segera memanggil Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta klarifikasi terkait hadiah atau saweran yang diterimanya saat siaran langsung melalui TikTok bersama putranya, Yuda Purboyo Sunu.

Menurut Trubus, pemanggilan tersebut krusial untuk memperjelas persoalan tersebut dan menjaga prinsip transparansi serta akuntabilitas pejabat publik. "Kalau menurut saya, persoalan itu harus segera diklarifikasi. KPK juga harus transparan dan terbuka terhadap persoalan uang saweran ini karena menyangkut reputasi lembaga maupun reputasi Pak Purbaya," ujar Trubus pada Kamis, 17 September 2026.

Sebelumnya, KPK telah meminta Purbaya untuk berkonsultasi atau melaporkan hadiah tersebut jika terdapat keraguan mengenai potensi gratifikasi. Lembaga antirasuah itu juga mengapresiasi kehati-hatian Purbaya dan menyarankan fitur penerimaan hadiah dimatikan apabila kembali melakukan siaran langsung di TikTok.

Trubus menekankan pentingnya kejelasan penanganan agar tidak muncul persepsi di masyarakat bahwa persoalan tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian. "Kalau tidak ada kejelasan, publik bisa membangun asumsi seolah-olah persoalan ini masuk angin atau tidak ditindaklanjuti. Karena itu, paling tidak harus ada klarifikasi dan koordinasi dengan KPK," jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai pejabat publik, Purbaya memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara terbuka, yang merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. "Sebagai pejabat publik ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena itu, seharusnya ada niat untuk mengklarifikasi dan berkoordinasi dengan KPK supaya persoalannya menjadi terang," katanya.

Penyelesaian yang transparan juga dinilai penting untuk memberikan standar yang jelas bagi pejabat publik lainnya ketika menghadapi situasi serupa. 

"Kalau persoalan seperti ini tidak dijelaskan secara tuntas, itu bisa menjadi preseden yang kurang baik bagi birokrasi karena dapat dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan kemudian ditiru pihak lain," pungkas Trubus. (*/PN-001)


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment