LBH GP Ansor Sumbar, KMJKS dan Perwakilan Masyarakat Jadi Sahabat Pengadilan untuk Yogi
Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mentawai mendakwa Yogi melakukan usaha telekomunikasi tanpa izin berdasarkan Laporan Polisi Model A Polres Mentawai.
Dalam sidang nanti, beberapa kawan kawan kawan dari Lembaga Bantuan Hukum LBH GP Ansor PW Sumatera Barat Koalisi Masyarakate Jaringan Komunikasi Sikakap (KMJKS) akan jadi sahabat pengadilan atau dikenal dengan sebutan amicus curae, tentunya memberikan dukungan penuh untuk Yogi dalam persidangan hingga putusan.
"kasus dugaan tindak pidana "Penyediaan Jasa Internet Tanpa Izin Lengkap" yang menimpa saudara Yogi gilang arya di Sikakap Mentawai. kita punya sikap yaitu ikut jadi sahabat pengadilan. Hal mendasar dikarenakan ada rasa bentuk kepedulian dan ingin memberikan sumbangsih terhadap proses hukum sedang berjalan.Sahabat pengadilan atau amicus curiae adalah pihak ketiga di luar orang yang berperkara yang memberikan pendapat, analisis hukum, atau informasi tambahan kepada majelis hakim untuk membantu proses pertimbangan. Pendapat ini bersifat memberi masukan dan tidak mengikat hakim dalam memutus suatu perkara.,"jelas Eko Kurniawan Ketua LBH GP Ansor PW Sumatera Barat kepada wartawan Jumat, 28 Agustus 2026.
Isi surat sahabat pengadilan antara lain perkara pada proses hukum dirasa janggal karena secara prinsip korban telah memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan, dan telah melengkapi izin usahanya.
Hal senada juga diungkapkan perwakilan KMJKS Eki Butman.
"Yogi sangat membantu keterbatasan masyarakat dalam mengakses internet dengan menghadirkan jaringan online di beberapa daerah blind spot diwilayah pulau Pagai yang menderita keterbatasan sinyal telekomunikasi.
Sejak adanya jaringan Sikakap Online (Saat ini dibawah nauangan PT. MENTAWAI NETWORK PROVIDER), masyarakat di tiga kecamatan (Pagai Utara, Pagai Selatan & Sikakap) sangat terbantu. Dan sampai saat ini telah menikmati jaringan internet dan berbagai segmen , seperti guru, siswa, dinas kesehatan, PLN, perkantoran pemerintah, seperti kamla, Polsek, Polres, Camat, Koramil, SD,SMP, SMA, Puskesmas, pedagang yg Wirausaha, dan sebagainya," ungkapnya. (PN-001)
Dia juga menjelaskan surat petisi juga sudah mulai diberikan kepada pihak terkait.
"kami juga percaya bahwa penegakan hukum yang paling mulia adalah penegakan hukum yang mampu melihat manusia, keadaan masyarakat, serta tujuan hukum itu sendiri.Putra daerah kami yang telah membangun keterbatasan sinyal di daerah kami harus dipenjarakan?,""tambah Eki yang juga sudah mulai mengumpulkan dukungan dari berbagai kelompok perwakilan masyarakat di Mentawai.
Koalisi Masyarakat Jaringan Komunikasi Sikakap (KMJKS) sudah mulai bergerak sejak sidang Yogi bergulir juli lalu.
Post a Comment