Inyiak Rajo: Pemkab Padang Pariaman Jangan Rugikan Rakyat
Respons itu diungkapkan Rangkayo Rajo Sampono yang lebih dikenal dengan Inyiak Rajo, menyikapi viralnya di media sosial, pengusiran Wabup Padang Pariaman Rahmat Hidayat, di kantor walinagari Kapalo Hilalang, pasca aksi demo masyarakat Tarokcity, pekan lalu.
Terlepas dari niat baik Wakil Bupati, untuk mendegar aspirasi masyarakat Tarokcity, Kepala Hilalang, terjadinya pengusiran itu, bisa diartikan sebagai luapan ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tidak mendengar suara hati masyarakat.
"Seharusnya Pemkab Padang Pariaman, mempelajari secara seksama apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat, berdialog secara khusus dengan tokoh masyarakat. Termasuk mensosialisasikan apa pentingnya pembangunan Batalyon Kesehatan di kawasan Tarokcity. Apalagi kalau tanah yang direncanakan, termasuk sebagian tanah yang dikuasai masyarakat. Mestinya, sebelum di SK-kan Bupati, ada sosialisasi kepada masyarakat.
Begitu juga, terhadap ganti tanah dan tanaman masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan, yang sebelumnya di era Bupati Suhatri Bur dijanjikan akan dibayar, mestinya dituntaskan, tidak sampai berlarut-larut.
Bupati JKA harus ingat, bahwa jabatan yang diembannya, adalah jabatan publik, bukan sekedar jabatan politik. Artinya, berhadapan dengan masyarakat tidak sama dengan berhadapan dengan pejabat. Masyarakat memerlukan pelayanan maksimal dari pemerintah. Harus cepat, tegas dan tuntas. Sebab, pada hakekatnya pemimpin rakyat, baik bupati maupun gubernur dipilih oleh rakyat. Artinya, duduk dijabatan itu, karena rakyat yang memilihnya.
"Kami melihat, aksi demo masyarakat Tarokcity terjadi, karena adanya keran yang tersumbat. Mestinya, harus selesai melalui komunikasi dari tingkat pemerintahan terendah, korong,nagari dan kecamatan dalam konteks musyawarah untuk mufakat. Bila, ada yang tersumbat, pada saat nya akan.mendera terjadinya kegelisahan sosial," ujar Inyiak Rajo.
Rajo Sampono yang berpengalaman dalam pembebasan lahan Bandara Internasional Minangkabau, berharap Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Azis, untuk bekerja dengan skala prioritas. Urusan masyarakat harus dinomor satukan. Apalagi sudah menjadi aksi. Cari akar masalahnya dengan jeli, dan segera tuntaskan secara efektif. Jangan dibiarkan mengambang, karena akan jadi bola liar. Kita, khawatir karena JKA masih memakai staf orang-orang lama, tidak dapat informasi yang komprehensif tentang keberadaan Tarokcity. Termasuk janji bayar ganti rugi ke masyarakat menyangkut penggantian tanah yang sudah dibangun jalan di kawasan Tarokcity , dan ini salah satu tuntutan aksi demo.
Rajo Sampono juga mengingatkan tentang janji kampanye JKA-RAHMAT, diantaranya menuntaskan sertifikat lahan Ibukota Kabupaten (IKK) di Paritmalintang, ini juga perlu segera direalisir. Alangkah naif nya ibukota kabupaten tidak memiliki legalitas. Berdiri diatas tanah yang belum bersertifikat, dengan demikian bangunan diatasnya bisa disebut bangunan liar, karena tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)."Walaupun ini warisan pemerintah terdahulu, tapi termasuk janji JKA-RAHMAT dalam Pilkada, untuk menyelesaikan. Dan, janji adalah wajib hukumnya untuk ditunaikan," tegas Inyiak Rajo menutupi percakapan. ***
Post a Comment