MOI Solok Pertanyakan Ketidakhadiran Bank Nagari dalam Pengentasan Kemiskinan di Solok
Menurut Ega, Bank Nagari sebagai mitra utama Pemerintah Kabupaten Solok dalam transaksi keuangan, baik di tingkat kabupaten hingga ke pemerintahan nagari, memiliki tanggung jawab sosial yang tidak bisa diabaikan. Ia menyebutkan bahwa perusahaan milik daerah tersebut harus lebih berkontribusi dalam pembangunan sosial masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Bank Nagari yang selama ini diandalkan sebagai mitra pengelola keuangan pemerintah daerah, sudah seharusnya mengambil peran aktif dalam menjawab persoalan sosial melalui implementasi program CSR,” tegas Ega.
Ega menegaskan bahwa ketentuan mengenai CSR diatur dalam perundang-undangan, di mana perusahaan wajib mengalokasikan minimal 3% dari keuntungan bersih untuk kegiatan sosial, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Solok Masih Mengkhawatirkan
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok tercatat sebesar 7,13%, atau sekitar 27.330 jiwa dari total ±405.700 jiwa penduduk. Angka tersebut menempatkan Solok sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pesisir Selatan.
Sementara itu, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok mencapai 0,49%, atau setara dengan 1.890 jiwa, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 70,63, masih di bawah rata-rata IPM provinsi yang berkisar di atas 72.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam keterbatasan. Inilah mengapa CSR dari Bank Nagari harus diarahkan untuk program-program strategis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ungkap Ega.
DPD MOI Solok Usulkan 3 Program CSR Prioritas
Sebagai bentuk kontribusi nyata, DPD MOI Solok mengusulkan tiga program utama untuk dijadikan fokus penyaluran dana CSR oleh Bank Nagari:
1. Program Kelompok Usaha Bersama-Fakir Miskin (KUBE-FM)
Program ini ditujukan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok usaha produktif dengan dukungan modal, pelatihan, dan pendampingan.
2. Program Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (SPAMs)
Mengatasi keterbatasan akses air bersih dan fasilitas sanitasi di daerah yang masih belum terlayani secara optimal, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Program Pembangunan Irigasi Pertanian
Memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah dengan membangun dan memperbaiki jaringan irigasi, khususnya di lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, Kabupaten Solok diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
Post a Comment