Hamdani, Anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan Apresiasi Lampung Selatan Menuju Swasembada Pangan
Lampung, PATRONNEWS.co.id - Anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati tiap 20 mei bagian terpenting dalam sejarah kita.
"Saya tentu melihat kebangkitan sisi bidang pertanian. Apalagi di Kabupaten Lampung Selatan hampir separo penduduknya mencari hidup hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya.Untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya di Lampung tentu optimis terwujud,"ungkap Hamdani rabu,13 Mei 2025.
Berdasarkan data BPS provinsi Bandar Lampung Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 di Lampung sebanyak 1.372.352 unit yang terdiri atas 1.371.783 Usaha Pertanian Perorangan (UTP), 216 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan 353 Usaha Pertanian Lainnya (UTL).
Jumlah petani milenial yang berumur 19–39 tahun sebanyak 337.487 orang, atau sekitar 25,18 persen dari petani di Provinsi Lampung.
Jumlah Usaha Pertanian dan perkebunan menjadi andalan khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.
Hamdani,pada kesempatan lain,juga melihat hasil pertanian dan perkebunan masyarakat khususnya di Lampung Selatan saat ini mulai baik.
"Tentu ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam pemasaran. Saat ini saya berupaya mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk punya tim koordinasi pupuk subsidi tepat sasaran, karena banyak terjadi dilapangan pupuk langka, padahal stok masih banyak di. Gudang, ungkapnya.
Tentu hal ini bagian perhatian kita bersama.LBH GP Ansor PW Sumatera Barat dan LBH GP Ansor PW Lampung juga kerja sama mewujudkan swasembada pangan, dengan membuat posko pengaduan terkait distribusi pupuk subsidi tepat sasaran.
"Tentu kita adanya dukungan sahabat Hamdani, memberikan suatu kebaikan untuk pertanian Lampung ke depan,"ungkap Eko Kurniawan ketua LBH GP Ansor PW Sumatera Barat ketika di Lampung Rabu 13 Mei 2025.
Di samping itu LBH GP Ansor PW Sumatera Barat dan LBH GP Ansor PW Lampung juga mendampingi perkara tanah di Lampung Tengah pada 10-12 mei 2025,Ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. (*/PN-001)
Post a Comment