Dinilai Bikin Gaduh dan Merusak Tatanan Pemerintahan, Pj Wako Pariaman Dituntut Mundur
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB ini diikuti puluhan pemuda yang menyebut berasal dari berbagai organisasi seperti KNPI, HMI, PMII, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) dan Gema Keadilan.
Berbagai orasi yang disampaikan secara bergantian menyebut menuntut Pj Wako Pariaman Roberia untuk mundur dari jabatannya. Mereka menyebut Roberia menimbulkan kekacauan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Pariaman. Termasuk kegaduhan di internal dalam pemerintahan.
Aldino salah satu orator menyampaikan Pj Wako Roberia mengambil kebijakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya mengelola keuangan selaku PA gaji dan belanja pegawai. Sedangkan untuk kegiatan tidak diberikan wewenang dalam SK tersebut.
"Secara aturan tidak ada keterlibatan kepala daerah soal keuangan. Itu adalah tanggungjawab OPD. Hal ini menyebabkan kegiatan OPD terhambat termasuk pelayanan publik," ujar Aldino.
Selain itu Aldino menyebut Roberia telah menggunakan mobil dinas yang disopiri kakak Roberia dengan menggunakan plat hitam atau plat pribadi ke Jakarta. Saat menggunakan mobil itu rusak di jalan yang kemudian membutuhkan anggaran cukup besar untuk memperbaikinya.
Mobil dinas yang digunakan sedan Camry hybrid. Kehadiran Roberia di Pariaman sudah mengacaukan tatanan pemerintahan di Kota Pariaman yang membuat gaduh Kota Pariaman.
Beberapa tulisan spanduk yang mereka bentangkan berisikan tuntutan "Copot Jabatan PJ Wako Pariaman" dan "Keadilan Sedang Tidur" serta "Percuma Orang Hukum tapi Melanggar Hukum".
Aksi demonstasi yang berlangsung hingga pukul 17.30 WIB.
Massa meminta agar Pj Wako Pariaman Roberia menemui mereka, namun hingga aksi demonstrasi tidak ada jawaban Roberia maupun perwakilan. Massa membubarkan diri dengan tertib.
"Kami akan kembali menggelar aksi lanjutan setelah ini," ujar Aldino yang diamini orator lainnya.
Ketika ditanya kenapa jadwal demonstrasi yang awalnya dijadwalkan pukul 10.00 mundur hingga ke pukul 16.00, Aldino mengaku banyak mendapat intervensi. Meski demikian ia menyebut tetap menjalankan aksi tersebut.
Sementara itu Pj Wako Pariaman Roberia saat dihubungi, tengah berada di BIM untuk penerbangan ke Jakarta dalam tugasnya sebagai salah satu direktur di Kemenkum HAM. Menjawab tuntutan pendemo, ia menjawab hal yang wajar jika ada menyampaikan aksi yang menuntutnya mundur. Itu hak semua orang dalam menyampaikan pendapat.
"Cuma yang membuat saya ragu mereka yang menamakan aksinya dari KNPI itu tidak jelas KNPI-nya karena stempel yang digunakan untuk surat izin demo stempel Musda," ujarnya.
Ketika aksi masa berlangsung, Roberia menyebut tengah berada di Padang menghadiri pelantikan Pj Wako Payakumbuh. Ia menampik SK yang menyatakan tidak adanya kewenangan Kepala OPD dalam penggunaan anggaran.
Kepala OPD masih memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran, namun ia menyebut mengarahkan dan meminta untuk melaporkan kepadanya dan kepala OPD tentu harus memahami itu. Kemudian tentang mobil dinas yang rusak dalam perjalanan dengan menggunakan plat hitam bukan plat dinas, ia menyebut hal tersebut ibarat kaset kusut yang diulang-ulang.
Hal tersebut sudah dilaporkan pertanggungjawabannya ke DPRD Pariaman.
"Sudah saya laporkan ke DPRD masalah mobil dinas tersebut. Sudah didengar oleh anggota DPRD ada rekamannya di DPRD," ujarnya. (*/nia/PN-001)
Sumber: padek.jawapos.com
Post a Comment