Kisah Menyayat Hati Vivi Yulistia Rahayu, Ibu Dibentak-Bentak, Ayah Diturunkan Eselon, Perintah Partai Harus Dijalankan
Ibunda Viral Dibentak-Bentak, Ayahanda Diturunkan Eselon, Perintah Partai Haruskan Mendukung Sang Bupati
Setiap orang punya harga diri. Dari relung hati yang paling dalam, tak seorangpun mau diremehkan, apalagi dihinakan. Namun, ketika perintah partai mengharuskan mendukung sang penguasa, jatuh ke dalam si air mata, makan hati berulam jantung. Profesionalisme berpolitik, membuat Vivi Yulistia Rahayu dipaksa menelan empedu kehidupan. Bagaimana kisahnya?
PEMILIHAN Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Solok 17 April 2019, melahirkan beragam cerita manis bak madu, bagi para pemenang. Sebanyak 35 orang kontestan Pileg dari empat daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Solok, dinyatakan berhak menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024. Separuhnya adalah wajah baru, dengan kisah-kisah yang dahsyat. Mengalahkan sejumlah incumbent (petahana) di Dapil masing-masing. Sejumlah tokoh muda, sukses menoreh sejarah, mengalahkan para politisi berpengalaman dan menjadi cerita yang layak dikisahkan ke generasi berikutnya.
Renaldo Gusmal dari Dapil I (Gunung Talang, Kubung, IX Koto Sungai Lasi) menjadi peraih suara terbanyak se-Kabupaten Solok dengan 4.020 suara diusung Partai Amanat Nasional (PAN). Vivi Yulistia Rahayu, mewakili Partai Golkar dari Dapil II (meliputi Kecamatan X Koto Singkarak, X Koto Diateh, Kecamatan Junjung Sirih) menjadi Anggota DPRD Kabupaten Solok termuda periode 2019-2024. Yusferdizen wakil PKS dari Dapil III (Bukit Sundi, Pagung Sekaki, Lembang Jaya, Danau Kembar, Tigo Lurah) menjadi yang tertua. Arlon Sutan Sati legislator Gerindra dari Dapil IV (Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin) menjalani periode keempat di DPRD Kabupaten Solok.
Sebanyak 35 Anggota DPRD Kabupaten Solok dilantik dan diambil sumpahnya untuk menjalani pengabdian sebagai wakil rakyat terhormat. Setelahnya, masa-masa indah dirasakan para politisi baru, sembari menyesuaikan diri dengan status baru mereka. Manisnya "bulan madu" dirasakan para legislator baru, termasuk keluarganya. Status kini sudah terangkat beberapa tingkat. Kata-katanya sudah didengarkan masyarakat, tempat duduknya di berbagai kegiatan daerah di barisan depan dan pakaiannya bersafari atau baju kurung bagi perempuan, necis!
Bagi Vivi Yulistia Rahayu, sebagai anggota dewan termuda, dirinya ternyata langsung bisa menyesuaikan diri. Perempuan kelahiran 20 Juli 1993 itu, didukung oleh latar belakang orang tuanya yang merupakan "pejabat" di Kabupaten Solok. Ayahnya, Si Is, SP, adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok. Sementara, ibundanya, Yuliarni, adalah Kepala Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung. Beberapa waktu setelah dilantik, Vivi sudah bisa berkomentar dengan bahasa yang terstruktur rapi.
"Saya ingin mengajak generasi muda, terutama kalangan perempuan untuk tidak takut berpolitik. Mungkin banyak yang mengatakan politik itu seram, tapi itu tidak benar, karena politik itu indah dan manis. Jika ada yang jahat, mungkin itu adalah oknum yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan," ujarnya seperti dikutip dari jarbatnews.com.
Dinamika Pilkada 9 Desember 2020 Membuat Perubahan Drastis
Masa-masa indah hidup baru para legislator yang ibarat bulan madu, tiba-tiba berubah saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Solok dimulai. Singkat cerita, keberpihakan dan pengusungan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok, membuat tensi politik bergerak dinamis, bahkan disebut cukup liar bergerak. Kontestasi akhirnya memunculkan empat pasang calon.
Partai Golkar mengusung Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbar yang juga mantan Wakil Bupati Solok dua periode, Drs. Desra Ediwan Anantanur, MM, berkoalisi dengan kader PKS Dr. Adli. Mantan Anggota DPD RI Nofi Candra bergandengan dengan Wakil Bupati petahana Yulfadri Nurdin, SH, diusung Partai NasDem dan PPP. Partai Pemenang Pileg Kabupaten Solok 2019, Gerindra dan PAN mengusung Capt. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH. Kontestan terakhir, Ir. Iriadi Dt Tumanggung dan Agus Syahdeman diusung Demokrat, PDI Perjuangan dan Hanura.
Capt. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, tampil sebagai kampiun dengan perolehan sekira 59 ribu suara, dengan selisih 814 suara dibanding pasangan Nofi Candra, SE dan Yulfadri Nurdin, SH. Hasil ini kemudian diputuskan dan dikuatkan melalui keputusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Desra Ediwan Anantanur - Dr. Adli meraih sekira 28 ribu suara berada di posisi ketiga. Sementara, Ir Iriadi Dt Tumanggung - Agus Syahdeman yang menjadi kontestan yang masuk belakangan, hasil keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, secara spektakuler, meraih sekira 22 ribu suara.
Kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020 yang penuh dinamika, memberikan perubahan besar bagi sejumlah kalangan. Jon Firman Pandu, yang sebelumnya adalah Ketua DPRD, digantikan oleh Dodi Hendra, legislator Gerindra peraih suara terbanyak se-Kabupaten Solok, dari Dapil 1. Renaldo Gusmal yang merupakan anak dari Bupati Solok dua periode (2005-2010 dan 2016-2021), Gusmal Dt Rajo Lelo, dilengserkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok. Saat Pilkada, Gusmal disebut-sebut berada di barisan Nofi Candra - Yulfadri Nurdin, bukan di koalisi Gerindra-PAN, yang merupakan partai Renaldo Gusmal. Jabatan Renaldo, kemudian digantikan oleh Ivoni Munir, seiring dengan berubahnya kepengurusan di DPD PAN Kabupaten Solok.
Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu akhirnya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok pada 26 April 2021. Ternyata, pelantikan tersebut tidak menjadi akhir dari polemik, justru sebaliknya, menjadi awal berbagai konflik di Kabupaten Solok. Sehari sebelum dilantik, Epyardi dan tim kuasa hukumnya secara resmi melaporkan Gusmal Dt Rajo Lelo ke Sat Reskrim Polres Solok Kota pada 25 April 2021. Hal ini, terkait persoalan utang Gusmal dan Yulfadri saat maju di Pilkada tahun 2015. Bahkan, di masa kampanye Pilkada 2020, orang suruhan Epyardi Asda melakukan penyegelan terhadap rumah pribadi Yulfadri Nurdin yang berada di Kota Solok.
Sebagai politisi berlevel nasional dengan tiga periode di DPR RI (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019), ternyata Epyardi Asda setelah menjadi bupati, justru memunculkan "lawan-lawan" baru di Kabupaten Solok. Terutama dengan para mantan bupati Solok, khususnya Gusmal Dt Rajo Lelo. Bahkan dengan Syamsu Rahim (Bupati Solok periode 2010-2015) yang ikut mendukung Asda-Pandu di Pilkada 2020. Bahkan, muncul kata populer dari mulut Syamsu Rahim; "Bupati bukan raja, jangan sampai terjadi chaos di Kabupaten Solok". Dengan Bupati Solok periode 1995-2005, Gubernur Sumbar 2005-2009 dan Menteri Dalam Negeri 2009-2014, Dr. Gamawan Fauzi, SH, MM, hubungan Epyardi Asda juga tidak bisa dikatakan "baik-baik saja".
Ibunda Dibentak, Ayah Diturunkan Eselon
"Radiasi" dari tensi Epyardi Asda yang seakan semakin tinggi, makin luas merambah ke segala arah. Secara langsung maupun tidak langsung, tindakan dan kebijakan yang dilakukan Epyardi Asda berikutnya kian mengoyak sisi sosial masyarakat. Termasuk hubungan antara eksekutif dan legislatif, bahkan di internal kepegawaian di Pemkab Solok. Seperti mosi tak percaya kepada Ketua DPRD Dodi Hendra, pemberhentian 1.700 tenaga harian lepas (THL), penghentian kerja sama dengan media cetak, penarikan mobil ambulans dari nagari-nagari, penarikan mobil dinas dan pencabutan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) terhadap sejumlah pejabat Pemkab Solok, meminta UMMY Solok dan STAI Solok Nan Indah mengembalikan bangunan milik Pemkab yang sudah dipakai dua kampus itu puluhan tahun, memeriksa Aqua pabrik Solok, hingga mengamuk di Puskesmas Tanjung Bingkung.
Khusus peristiwa mengamuknya Epyardi Asda di Puskesmas Tanjung Bingkung, ternyata hal itu tentu saja memberi luka tersendiri bagi Vivi Yulistia Rahayu. Epyardi Asda mencak-mencak dan membentak-bentak Yuliarni, Kepala Puskesmas (Kapus) Tanjung Bingkung, yang merupakan ibu kandung dari Vivi Yulistia Rahayu. Tentu saja, sebagai anak, Vivi Yulistia Rahayu tidak akan pernah mampu menerima orang tuanya dibentak-bentak, apalagi ditonton jutaan orang di media sosial, youtube, bahkan menjadi berita viral di media-media level nasional. Padahal, Partai Golkar tempat Vivi berkarier, adalah bagian dari koalisi pemerintah.
Bahkan, hingga saat ini, tidak ada "pembelaan" dan upaya "penyelesaian" dari DPD Partai Golkar Sumbar yang diketuai oleh Bupati Solok Selatan Khairunnas, ataupun dari Sekretaris DPD Golkar Sumbar, Desra Ediwan Anantanur yang merupakan putra asli Kabupaten Solok. Apalagi dari Ketua DPD Golkar Kabupaten Solok Mukhlis, SH. Yakni dalam membela kader termasuk keluarga besarnya.
Bahkan, pada 29 Oktober lalu, Bupati Solok, Sumbar, Epyardi Asda, M.Mar, menyatakan banyak dajjal di Kabupaten Solok, yang menghalangi pemerintahannya mengabdi untuk masyarakat. Hal itu dikatakan Epyardi dalam pidatonya usai melantik pejabat eselon III dan eselon IV Pemda Kabupaten Solok di bekas Kompleks Kantor Bupati Solok, Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Jumat (29/10/2021). Dalam pelantikan itu, ayah dari Vivi Yulistia Rahayu, Si Is, SP, diturunkan jabatan dan eselonnya dari eselon II sebagai Kepala Dinas Pertanian ke eselon III sebagai Kabid di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
"Jangan Melukai Perasaan Masyarakat"
Salah satu warga asal Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, T (50), menilai tindakan ayah kandung dari Anggota DPR RI dari PAN, Athari Gauthi Ardi tersebut, sangat tidak bijak dan melukai perasaan masyarakat. Terutama para tenaga kesehatan (Nakes) dan keluarganya. Menurutnya, hal itu telah merendahkan harga diri membuat malu para Nakes dan keluarganya, karena saat ini, dengan di-posting di media sosial dan TV nasional, semua orang bisa tahu dan menyaksikan sendiri.
"Ini sesuatu yang sangat tidak layak dipertontonkan ke publik. Menghardik, menunjuk-nunjuk dan membentak-bentak bawahan yang dilakukan Epyardi sangat merendahkan harga diri para Nakes. Tindakan yang sangat tidak pantas oleh seorang pemimpin daerah, apalagi ke ibuk-ibuk," ujarnya.
T mengaku heran dengan sikap netizen yang justru mendukung tindakan "agresif" Epyardi tersebut di media sosial. Menurutnya, dari kronologis kejadian, terlihat jelas hal ini di-framing untuk memberikan rasa malu dan pencitraan untuk popularitas Epyardi, serta membenarkan tindakan-tindakan kontroversial Epyardi sebelumnya. Seperti memecat 1.700 THL, menarik 9 ambulans nagari, mengandangkan mobil dinas, hingga menggelar kegiatan Pemkab Solok di Kawasan Wisata Chinangkiek milik Epyardi yang disinyalir tidak memiliki izin operasional.
"Ini seperti di-framing, untuk membenarkan tindakan-tindakan kontroversial Epyardi sebelumnya. Herannya, komentar-komentar netizen di Medsos seakan juga di-framing melegitimasi tindakan itu. Coba renungkan kembali, jika yang dihardik dan dibentak-bentak itu adalah istri, anak, adik, kakak, bahkan orang tua anda. Dan itu dilihat semua orang di Medsos dan televisi nasional. Tentu anda akan beriba hati, jika anda masih manusia," ujarnya.
T juga mengharapkan Epyardi ke depannya bisa lebih selektif menerima laporan dari masyarakat dan bawahannya. Apalagi dari para pembisik yang mungkin pernah "terluka" dengan pelayanan dari pemerintah. Menurutnya, Bupati semestinya juga memiliki pertimbangan matang dan menjalani mekanisme sebagai pimpinan dalam menegur anak buah. Di antaranya dengan memanggil bawahan yang dilaporkan secara baik-baik.
"Tegur dengan cara baik-baik. Jangan ditanggapi dengan emosional, apalagi kasar. Harusnya dipanggil ke kantor, dilakukan klarifikasi, kemudian tegur dengan mekanisme yang elegan dan santun. Setiap anak buah, jika ditegur dengan santun, dengan pendekatan dari hati ke hati, akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi jika ditegur secara agresif, akan terjadi pembangkangan. Bupati kecewa terhadap layanan boleh saja. Mungkin selama ini pelayanan mengecewakan. Tapi menyikapinya harus bijak, santun dan elegan," ungkapnya.
Lebih lanjut, T berharap Epyardi Asda untuk juga mendengarkan kendala dan kesulitan para tenaga kesehatan tersebut, sehingga bisa adil dalam bertindak. Misalnya, apakah jumlah tenaga kesehatan mencukupi, peralatan kesehatan apakah memadai, apakah keamanan dan kenyamanan terjamin.
"Tenaga medis juga manusia, bukan robot. Mereka memiliki beragam keterbatasan dan kendala. Nantinya, jika pola dan mekanisme ini tidak dievaluasi, nantinya, tidak hanya di layanan medis. Di bidang-bidang lainnya bisa terjadi. Bahkan, bisa-bisa masyarakat ikut mengeluarkan kata-kata yang melecehkan aparatur sipil negara yang bertugas di bidang pelayanan lainnya," ujarnya.
Bupati Mengamuk di Puskesmas
Sebelumnya, Epyardi Asda, mengamuk kepada pimpinan dan pegawai Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sabtu (12/6/2021). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang "loncat pagar" ke Partai Amanat Nasional (PAN) menghardik dan marah-marah ke pegawai Puskesmas, karena menilai pelayanan kesehatan di Puskesmas itu sangat buruk.
Bahkan, seakan "kecanduan" dengan unggahan video, kemarahan Epyardi Asda itu "dikemas" dalam bentuk video di akun youtube tvSUMBAR, dengan alamat: https://youtu.be/l0IUAvwOJTk. Awalnya, video itu berjudul: "Pelayanan Kesehatan Amburadul, Bupati Solok Mengamuk di Puskesmas Tanjung Bingkung", kemudian diubah menjadi: "Bupati Solok Mengamuk karna Pelayanan Kesehatan Amburadul di Puskesmas Tanjung Bingkung".
Dalam video berdurasi 29 menit 5 detik itu, dimulai dengan cuplikan-cuplikan video sekitar tiga menit, yang menunjukkan begitu kesalnya Epyardi Asda dengan kinerja tenaga medis di Puskesmas Tanjung Bingkung. Video kemudian beralih dengan "pembukaan" oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Mardanus, yang menyebutkan inspeksi mendadak (Sidak) Epyardi Asda berawal dari adanya laporan dari warga yang mengalami kecelakaan saat sore hari, beberapa waktu sebelumnya di Jalan Lintas Solok-Bukittinggi, depan Puskesmas Tanjung Bingkung. Disebutkannya, korban itu tidak dilayani oleh tenaga medis Puskesmas, karena Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas sudah tutup.
Usai memgamuk, di depan UGD Puskesmas, Epyardi kemudian membuat rekaman pernyataan dan mengaku sangat kesal karena buruknya pelayanan abdi negara termasuk pelayanan instansi kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Apalagi dengan hasil pemeriksaan Ombudsman baru-baru ini.
"Pelayanan ASN kita rendah. Saya sebagai putra daerah Solok, sedih sekali dan kesal. Saya sangat inginkan bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Harus ada reformasi birokrasi, tapi saya tidak bisa menindak lantaran ada aturan dan keterbatasan kewenangan soal ASN. Misalnya, saya tidak boleh mengganti pejabat sebelum waktu enam bulan usai dilantik. Sudah saya utus orang mengurus ke Jakarta dan Padang, tapi tidak juga bisa," ungkap Epyardi. (*/PN-001)
Sumber: jarbatnews.com, patrolmedia.com, patronnews.co.id, hantaran.co
Tinggi rendahnya kinerja bawahan juga tidak terlepas dari cara menjalankan "kepemimpinan" itu sendiri
ReplyDelete