Gubernur Mahyeldi Dukung Pengadaan 14 Ekskavator oleh Bupati Solok Epyardi Asda, Ini Kata Gerindra dan PPP!
Mahyeldi mengatakan, pengadaan ekskavator tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pengembangan sektor pertanian dan bidang lainnya di Kabupaten Solok. Menurutnya, hal itu merupakan langkah yang sangat bagus untuk membuka akses jalan dan perekonomian di Kabupaten Solok.
"Saat saya kunjungan kerja ke Kabupaten Solok, saya sudah apresiasi langkah Bupati Solok dengan program yang menyediakan satu ekskavator di setiap kecamatan. Ini langkah yang sangat bagus. Seperti untuk membuka jalan baru di kawasan Gunung Talang, yang tanahnya sangat subur, tapi aksesnya belum banyak. Jadi, dengan ekskavator itu bisa membuka akses sehingga petani bisa membawa hasil panennya dengan mudah," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi mencontohkan yang pernah dilakukannya di Kota Padang. Di salah satu kawasan di Kecamatan di Pauh, Pemko Padang membuka akses jalan baru untuk pertanian. Hasilnya, masyarakat dengan mudah menjual hasil buminya.
"Jalan baru itu dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Itu di Pauh (salah satu kawasan pertanian) sebelumnya tidak ada jalan ke sana. Kini setelah dibuka, masyarakat bisa membawa hasil pertaniannya dengan mudah. Apalagi di sana banyak durian," tuturnya.
Sebelumnya, pada kunjungan Mahyeldi didampingi Epyardi Asda ke Kabupaten Solok pada ke Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang, Sabtu (25/9). Orang nomor satu di Sumbar itu menganggarkan Rp2 miliar untuk akses jalan dari nagari tersebut ke kawasan puncak Gunung Talang.
"Dengan adanya akses jalan itu, akan mempermudah wisatawan berkunjung dengan aman dan petani pun terbantu dalam membawa hasil perkebunannya," ujarnya.
Epyardi: Pengadaan Ekskavator, Permintaan Para Walinagari dan Tokoh Masyarakat
Sementara itu, Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, saat kampanye Pilkada 2020 lalu, menegaskan dirinya akan memprogramkan satu kecamatan satu ekskavator. Menurutnya, hal itu berdasarkan keinginan seluruh wali nagari dan tokoh masyarakat yang datang menemuinya dan menjelakan kendala dalam pembukaan akses jalan di Kabupaten Solok.
"Itu hasil aspirasi wali nagari dan masyarakat yang menyatakan memang butuh ekskavator, apalagi setiap musim hujan rawan bencana, ada longsor jalan terban dan lainnya. Nah terbukti beberapa waktu lalu ada longsor sementara alat berat terbatas sehingga mengganggu akses warga. Nah saat saya sudah menjadi bupati saya cek memang dibutuhkan sekali ekskavator apalagi dapat mempercepat pengembangan di bidang pertanian," tutur Epyardi.
Gerindra dan PPP: Harus Sesuai Regulasi, Jangan Sampai Bermuara ke Ranah Hukum
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra mengaku DPRD Kabupaten Solok sangat mendukung program pengadaan ekskavator untuk Kabupaten Solok. Namun, legislator dari Partai Gerindra tersebut mengingatkan Bupati Solok untuk mematuhi seluruh regulasi dan aturan dalam pengadaan tersebut. Dodi Hendra juga mengingatkan dalam aplikasinya nanti, Pemkab Solok harus menempatkan ekskavator tersebut di titik-titik yang membutuhkan.
"Tentu kami sangat mendukung program ekskavator ini. Tapi harus diingat, apapun program, harus sesuai dengan regulasi dan berpedoman pada kebutuhan masyarakat. Sebab, tidak semua kecamatan bahkan hingga ke tingkat nagari dan jorong, membutuhkan ekskavator ini. Jika tak sesuai regulasi dan aturan, DPRD siap melakukan pengawasan ke eksekutif," ungkapnya.
Terkait dukungan dari Gubernur Mahyeldi, Dodi Hendra mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi langkah gubernur tersebut. Tapi menurut Dodi, Gubernur mestinya juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap suatu program terhadap keuangan Kabupaten Solok. Sebab, menurutnya, ekskavator dan alat berat lainnya, menyedot anggaran yang cukup besar. Tidak hanya dalam pengadaan, tapi juga untuk prasarana, perawatan, pemeliharaan dan operasional alat-alat berat tersebut.
"Mestinya harus dilihat juga, terkait dukungan anggarannya. Jangan sampai, alat yang sudah dibeli yang sudah menguras APBD, justru tidak memberi efek maksimal, sesuai harapan. Apalagi, alat-alat tersebut juga menyedot anggaran yang sangat besar untuk perawatan, pemeliharaan dan operasional," ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dr. Dendi, S.Ag, MA. Menurut Anggota DPRD Kabupaten Solok tiga periode tersebut, seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Solok sudah menyetujui anggaran pengadaan sebanyak 3 ekskavator dan alat berat di APBD Perubahan 2021. Politisi asal Nagari Gantung Ciri tersebut juga mengharapkan agar program ini tidak malah justru berujung ke masalah hukum.
"Jika hal itu sesuai aturan, kita di DPRD akan siap mendukung. Apalagi hal itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Solok. Tapi, jika hal ini hanya untuk menuntaskan janji-janji kampanye dan dalam aplikasinya tidak maksimal, kita juga siap melaksanakan fungsi kontrol/pengawasan kita. Sehingga, jangan sampai ada stigma dan pandangan picik, bahwa DPRD menghambat pembangunan di Kabupaten Solok. Intinya, kita setuju, sepanjang sesuai dengan aturan dan regulasi. Jangan sampai hal ini justru bermuara ke masalah hukum," tegasnya.
Saat ini, pengadaan 14 ekskavator untuk 14 kecamatan di Kabupaten Solok, sedang menjadi polemik di Kabupaten Solok. Tidak hanya di eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD), tapi juga di masyarakat luas. Masyarakat yang pro terhadap kebijakan ini, menilai dengan adanya ekskavator ini, bisa membuka akses jalan dan perekonomian. Sementara, pihak yang kontra, menilai kebijakan ini terlalu dipaksakan untuk menuntaskan janji kampanye Bupati Epyardi Asda. Di lain pihak, pengadaan ekskavator ini, menyedot anggaran daerah yang sangat besar. Sementara kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Solok sedang morat-marit. Seiring dengan kondisi jalan dan infrastruktur yang dalam kondisi rusak berat. Mereka menilai, seharusnya Pemkab Solok lebih memprioritaskan perbaikan ekonomi masyarakat yang semakin berat karena dampak dari pandemi virus corona (Covid-19). Yakni penguatan di sektor UMKM dan sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat. (PN-001)
Post a Comment