Tepat 6 Bulan Usai Dilantik, Wako Solok Tegaskan Akan Mencopot Kepala OPD Tak Kompeten
SOLOK - Walikota Solok, Zul Elfian Umar, SH, M.Si bersama wakilnya Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM menegaskan pihaknya mencopot Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Solok yang tidak memiliki kompetensi. Hal itu ditegaskan Zul Elfian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para Kepala OPD Pemko Solok, di Ruang Rapat Walikota Solok, Kamis (26/8/2021). Zul Elfian menegaskan, Pemko Solok dan masyarakat Kota Solok hanya membutuhkan pejabat yang memiliki pengetahuan, sikap, nilai, pemahaman, dan kemauan untuk bekerja.Pernyataan Walikota Zul Elfian ini, seakan menjadi sinyal terkait mutasi yang akan segera dilakukan di Pemko Solok. Pasalnya, tepat hari ini, duet Zul Elfian - Ramadhani Kirana Putra, sudah 6 bulan memimpin Kota Solok, usai dilantik Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada 26 Februari lalu.
"Ibarat dalam sebuah tim sepak bola, apabila ada pemain yang cedera, wajib untuk diistirahatkan. Daripada mengganggu alur permainan yang telah direncanakan," ungkap Zul Elfian.
Pernyataaan Zul Elfian itu, sontak membuat suasana Rakor OPD menjadi panas. Rakor yang sebelumnya diagendakan untuk melakukan evaluasi, koordinasi, ataupun konsultasi terhadap beberapa permasalahan terkait dengan Tupoksi yang ada pada masing masing OPD tersebut, mendadak hening.
Penegasan Walikota Zul Elfian itu, dikuatkan oleh Wawako Ramadhani Kirana Putra. Ditegaskannya, bahwa amanah merupakan sebuah kepercayaan yang harus dipertanggung jawabkan. Menurut Ramadhani, di saat seseorang mau dan menerima amanah yang diberikan, memiliki arti bahwa ia mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi Tupoksi dalam amanah yang diberikan.
"OPD harus mampu menjalankan kewenangan yang telah diberikan. Kesuksesan dalam menjalankan Tupoksi yang ada, akan menjadi tolak ukur untuk masa mendatang. OPD harus membangun komunikasi yang baik dengan Forkopimda, dan unsur masyarakat lainnya, dan dari komuniksi yang terbangun, akan membantu OPD dalam menjalankan Tupoksi yang harus dipertanggung jawabkan tersebut," ungkap Ramadhani. (PN-001)
Post a Comment