Rakorbangwil di Kemendagri, Wako Solok Usulkan Percepatan JLU
Sebelumnya Pemerintah Kota Solok melalui Balitbang telah menghimpun usulan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN yang difasilitasi oleh Balitbang Provinsi Sumatera Barat.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri oleh Kementerian terkait antara lain : Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr. Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Dr H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H, beberapa Kementerian terkait, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P, dan Pemkab Mentawai, Pemkab Pasaman Barat, Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Solok, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Dharmasraya, Pemkab Agam, Pemkab Sijunjung, Pemkab Pasaman.
Pemerintah Kota Solok mengusulkan pembiayaan untuk percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang telah dimulai sejak tahun 2005 yang lalu. Pembangunan Jalan Lingkar Utara yang belum selesai direncanakan saat ini dengan panjang 8,2 m. JLU ini bertujuan untuk mengalihkan jalur dan mempercepat mobilitas tonase kendaraan berat yang saat ini melalui Kota Solok. Diharapkan dari pembangunan Jalan Lingkar Utara ini dapat memicu munculnya kawasan pertumbuhan pembangunan di bagian utara Kota Solok, agar tidak terpusat di bagian selatan saja.
Selain itu keberadaan Jalan Lingkar Utara kedepannya memiliki peran penting bagi arah pembangunan Kota Solok kedepannya karena dapat mengakomodir kebutuhan Kota Solok terlebih sudah ada perkantoran pemerintah, GOR, TPA Regional, rusunawa, dan akses ke beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Solok.
Selanjutnya dilaksanakan pertemuan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si yang didampingi oleh Sekretaris BPP Kemendagri Dr. Kurniasih, SH, M.Si membahas sinkronisasi program/kegiatan BPP-Kemendagri pada tahun 2021 ini.
Sebelumnya BPP-Kemendagri merilis kegiatan prioritas pada tahun 2021 antara lain:
1. Pembinaan Inovasi Daerah melalui penerapan inovasi di daerah 3T dan Penerapan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)
2. Indeks inovasi daerah
3. Indeks pengelolaan keuangan daerah
4. Indeks kepemimpinan KDH
5. Indeks tata kelola pemerintahan daerah
6. Konsep kebijakan smart city menuju penerapan ekonomi digital
7. Reviu penyempurnaan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Proyeksi/ Prakiraan Stratejik Nasional
9. Kajian Penyelesaian konflik pertanahan
10. Kajian pilkada biaya tinggi
11. Kajian manajemen ASN daerah
12. Kajian dan evaluasi pilkada
13. Pembinaan litbang daerah
Dalam kesempatan itu Wako mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan ke Kota Solok atas penghargaan sebagai kota inovatif pada ajang Innovative Government Award yang diterima 18 Desember 2020 yang lalu. Ajang serupa sebelumnya juga diterima Kota Solok pada tahun 2018 yakni salah satu kota terinovatif yang berkat penghargaan itu, Kota Solok menerima Dana Insentif Daerah Kategori Inovasi Pemerintah Daerah (DID-KIPD) sebanyak 4,5 milyar rupiah pada tahun 2020.
"Kita harus berpacu dalam tiga tahun kedepan untuk kemajuan daerah terutama dalam memenuhi ekspektasi masyarakat yang besar, sehingga dengan melihat potensi keuangan daerah terbatas ditambah pandemi Covid-19, disamping perlu lebih berinovasi dan tentunya mencari peluang-peluang lain terutama dari pemerintah pusat, diharapkan dapat ikut menjawab keterbatasan yang dimiliki Kota Solok," ungkap Wako
Kepala BPP Agus Fatoni juga mengucapkan selamat atas prestasi Kota Solok. "Inovasi daerah dimulai dan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sumber daya yang dimaksud tentunya adalah aparatur di daerah itu sendiri. Jika seluruh pejabat struktural maupun fungsional setiap tahunnya mampu menghasilkan 1 (satu) inovasi setiap tahunnya, maka sudah dapat dipastikan jumlah inovasi tersebut akan mampu meningkatkan daya saing daerah, dan secara tidak langsung akan berdampak pada kinerja daerah," ungkap Agus.
Agus juga menyampaikan bahwa hal utama yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah agar setiap inovasi tersebut ada didokumentasikan dan dilaporkan karena BPP-Kemendagri menilai sebuah daerah itu inovatif berdasarkan evidence-based. Perlu dirumuskan mekanisme di daerah untuk menjaga kesinambungan semangat OPD untuk berinovasi, bila perlu jadikan inovasi sebagai indikator kinerja OPD dan perorangan.
Selain itu, Wako beserta rombongan juga berkesempatan beraudiensi dengan pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kantor Pusat DPN APEKSI Jakarta, dalam rangka menjalin komunikasi untuk mendapatkan dukungan apeksi dalam pelaksanaan program-program strategis dan inovasi daerah. (PN-001)
Post a Comment