News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Athari Gauthi Ardi Bawa Program PISEW ke Kabupaten Solok dan Sijunjung

Athari Gauthi Ardi Bawa Program PISEW ke Kabupaten Solok dan Sijunjung

SOLOK - Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Athari Gauthi Ardi berhasil menarik dana pusat sebesar Rp 13,4 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR RI) guna membiayai sejumlah program peningkatan perekonomian masyarakat di daerah pemilihan (Dapil 1) Sumbar. Salah satunya proyek Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Untuk tahun 2020 ini, program PISEW dari Athari tersebar di dua kabupaten, yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung, sebanyak 14 paket dengan nilai masing-masing Rp 600 juta.

"Alhamdulillah. Untuk tahun 2020 ini kita bisa menarik dana pusat sekitar Rp 13,4 miliar untuk membiayai sejumlah program peningkatan perekonomian masyarakat. Tahun anggaran 2020 ini, program PISEW tersebar di Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung. Di tahun-tahun berikutnya program setlrupa akan disebar juga di daerah-daerah lain. Utamanya di Dapil 1," ujar putri tertua tokoh Kabupaten Solok, Epyardi Asda ini.

Sebelumnya, Athari juga sudah membawa sejumlah program ke Sumbar, khususnya di Dapil 1 Sumbar. Di antaranya program bedah 1.000 rumah tidak layak, serta pembangunan dan perbaikan irigasi dalam program penguatan petani pemakai air (P3A). Selain itu, Athari juga menyebutkan ada program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu) di 5 titik di Sumbar, dengan nilai Rp 1 miliar.

"Khusus program KOTAKU ada 5 titik yang disetujui oleh Pemerintah Pusat, masing-masing titiknya bernilai 1 miliar. Tapi program ini belum bisa direalisasikan karena anggaran belum tersedia," sebut anggota DPR RI dari Komisi V ini.

Di bagian lain, Athari menjeaskan, memasuki fase baru (New Normal), setelah PSBB selama beberapa bulan ini, pemerintah mulai melakukan  pemulihan dan mempersiapkan pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah. Hal itu dikhususkan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Menurutnya, Pembangunan ini perlu disertai dengan peningkatan human capital-nya atau kualitas sumber daya manusianya. SDM ini diperlukan agar pembangunan infrastruktur ini tetap terpelihara. Serta membuka peluang investor masuk ke Sumbar.

"Saya harap pemerintah  bisa membuat kebijakan yang melindungi masyarakat lokal. Contohnya membuat kebijakan yang mengharuskan perusahaan untuk mempekerjakan 30 persen masyarakat lokal. Sehingga, investasi yang masuk memberikan efek pada masyarakat lokal," tambahnya. (PN-001)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment