Kapolda Sumbar: Terkait Dana Desa, Aparatur Nagari Jangan Risih dengan Kehadiran Bhabinkamtibmas
BUKITTINGGI - Dalam rangka optimalisasi pengawasan untuk mewujudkan kualitas pengguna dana desa menuju Sumatera Barat unggul, Pemprov Sumbar menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dengan narasumber Kapolda Sumbar di Hotel Rocky Bukittinggi, Rabu (4/9/2019).
Pada Rakor hari kedua ini, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Fakhrizal, M.Hum, didampingi oleh PJU Polda Sumbar masing-masing Dir Binmas, Dir Pam Obvit, Dir Intel serta para Kapolres dan Kasat Reskrim Sejajaran Polda Sumbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov Sumbar, Inspektorat Prov Sumbar, Inspektorat Kota/Kabupaten penerima dana desa, Camat dan Kepala Desa/Wali Nagari Penerima Dana Desa, dan tenaga ahli/pendamping desa penerima dana desa se-Sumbar.
Dalam arahannya, Kapolda Sumbar di hadapan para peserta menyampaikan untuk mengurangi kejadian penyimpangan pengelolaan dana desa oleh Kepala desa/Walinagari mengenai Duplikasi anggaran, Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pemotongan dana desa, Pengurangan volume serta Kepentingan pribadi maka dilakukan pendampingan oleh para Bhabinkamtibmas.
"Para aparatur desa dan nagari tidak usah risih dan ragu atas kehadiran Bhabinkamtibmas. Karena Bhabinkamtibmas adalah sebagai pendamping serta mengawasi supaya tidak ada penyimpangan. Diharapkan ada kerjasama yang baik antara Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa/Walinagari dan aparatur desa dan nagari," harapnya.
Sebelum mengakhiri amanatnya Kapolda Sumbar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat atas kerjasamanya selama ini sehingga Sumbar menjadi daerah teraman di Indonesia,
"Mari kita jaga dan bangun Sumbar untuk lebih maju dan unggul dari daerah lain," ujarnya.
Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab antara Kapolda Sumbar sebagai narasumber dengan para peserta Rakor tentang masalah-masalah yang dihadapi di daerahnya. Serta peran dan tugas Bhabinkamtibmas dalam pendampingan pengelolaan dana desa. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi dan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengelolaan dana desa.
Sementara itu,Tan Rajo Khairul Anwar, selaku Konsultan Ahli Program Inovasi Desa Sumbar menilai hadirnya Kapolda pada Rakor memberikan dampak ke-pede-an bagi walinagari dalam mengelola dana desa secara baik, clear and clean.
"Pada paparan Kapolda, Pak Fakhrizal jelas mengatakan bahwa Dana Desa penting dan Polisi sangat mendukung penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan," ujarnya. (Humas Polda Sumbar)
Post a Comment