Ada Kapolres di Tengah Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Payakumbuh
Sorot Tiga RUU Hingga Karhutla, Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Payakumbuh
* Mahasiswa Apresiasi Kapolres
Ibarat bola salju, unjuk rasa mahasiswa di terus bergulir di sejumlah daerah di tanah air. Tak terkecuali di Sumbar dan sejumlah daerah di Ranah Minang. Di Kota Padang, khususnya di DPRD Sumbar, aksi unjuk rasa berakhir rusuh, Rabu (25/9/2019). Para pendemo bertindak anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas di Gedung DPRD. Namun, di Payakumbuh, Kamis (26/9/2019), demo berlangsung damai. Ada "setitik" peran Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan, S.I.K, MH di dalamnya. Seperti apa?
Laporan RIJAL ISLAMY, Payakumbuh
Kabut asap di wilayah Payakumbuh mulai menipis, Kamis (26/9/2019). Seiring turunnya hujan beberapa hari terakhir. Kondisi yang sangat mendukung, bagi mahasiswa menggelar aksi. Ya, demonstrasi, sejak reformasi bergulir, merupakan salah satu cara menunjukkan bahwa mahasiswa itu ada, dan peduli ke masyarakat. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa merupakan agent of change (pembawa perubahan).
Berselang sehari usai unjuk rasa yang berujung rusuh di Gedung DPRD Sumbar, mahasiswa dari enam fakultas dan perguruan tinggi di Payakumbuh juga menggelar aksi. Di antaranya, Fakultas Ekonomi Unand Payakumbuh, STKIP, STTP, STIH, UMSB dan STAIDA. Jumlahnya ribuan.
Sesuai dengan surat pemberitahuan kepolisian, para mahasiswa mulai menggelar aksi pada pukul 10.00 WIB. Mereka mulanya berkumpul di Kampus II Unand Payakumbuh di Kawasan Kubugadang, kemudian mulai melakukan longmarch menuju kantor DPRD di Jalan Soekarno Hatta, Koto Nan Ampek.
Dalam aksi long march tersebut, ribuan mahasiswa dikawal ketat aparat kepolisian dan aparat keamanan. Setiba di gedung DPRD, para mahasiswa yang sudah ditunggui belasan anggota DPRD langsung melakukan orasi. Para mahasiswa juga membawa spanduk dan alat peraga berupa kertas betuliskan tuntutan mereka.
Di barisan terdepan, terlihat jelas Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan, S.I.K, MH. Seragam kepolisian yang dipakainya, tampak kentara dengan jaket almamater yang dipakai para mahasiswa. Dengan postur yang gagah dan wajah simpatiknya, Kapolres yang baru hitungan hari bertugas di Payakumbuh tersebut, mengawal aksi mahasiswa agar berlangsung tertib.
Hadirnya, perwira asal Kertapati, Palembang tersebut di tengah-tengah mahasiswa, menjadi sebuah pemandangan yang unik. Sekaligus, menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa. Selama aksi unjuk rasa, Dony terlihat berdiri dan bahkan duduk bersila bersama dengan mahasiswa. Sekadar diketahui, AKBP Dony, belum lama menjadi Kapolres Payakumbuh. Sebelumnya, ia merupakan Kapolres Solok Kota.
Saat pindah ke Payakumbuh, Dony diantar 200-an personelnya dari Solok. Beragam kesuksesan dan pembaharuan dilakukannya di Mapolres Solok Kota dan masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Kota. Di Payakumbuh, Dony gampang berbaur dengan elemen masyarakat. Dia juga kerap kepergok kamera, blusukan ke sudut perkampungan dan kelurahan.
"Senang hati melihat Kapolres rendah hati, bersahaja itu hadir di tengah-tengah aksi unjuk rasa. Untuk memastikan tidak ada gangguan Kamtibmas. Ini perlu ditiru," kata Basril Djabar, salah satu tokoh Sumbar.
Mahasiswa dan pelajar yang melakukan unjuk rasa, terlihat berjalan iringan dengan Kapolres Dony Setyawan.
"Pak Kapolres memfasilitasi penyampaian pendapat dengan cara-cara yang baik, dan elegan," kata para mahasiswa.
Aksi penyampaian tuntutan mahasiswa berlangsung dengan tertib. Audiensi penyampaian tuntutan pun berlangsung di ruangan sidang DPRD. Selain belasan anggota DPRD juga terlihat Kapolres Payakumbuh, AKBP Dony Setiawan, Sekdako Rida Ananda serta Wakil Ketua DPRD, Wulan Denura. Sedikitnya ada 4 tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada DPRD dalam audiensi itu.
"Diantara tuntutan kami menyangkut pernyataan sikap menolak beberapa rancangan UU, yang kami anggap, itu keliru," kata koordinator lapangan aksi, Ahmad Rozali.
"Kami ingin, para wakil rakyat kami yang ada di DPRD Kota Payakumbuh, dapat segera menyampaikan tuntutan kami ke pusat," sambung salah seorang koordinator lapangan lainnya.
Sebelumnya, untuk menghindari aksi anarkis, polisi bersama personil Sat Pol PP sempat membuat pagar betis. Mereka berorasi di hadapan belasan anggota DPRD yang diketuai politisi Partai PKS, Hamdi Agus. Setengah jam berorasi, DPRD kemudian meminta perwakilan dari masing-masing universitas menggelar audiensi.
Sedikitnya ada empat poin tuntutan dan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Payakumbuh kepada DPRD Payakumbuh. Pertama, perihal penolakan terhadap revisi UU KPK yang dianggap hanya dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kedua, penijauan ulang RUU Pertanahan, karena sangat bersinggungan dengan Gerakan Mahasiswa Petani Wilayah Sumatera Barat (GEMA PETANI SUMBAR).
"GEMA PETANI SUMBAR berpandangan RUU Pertanahan pada dasarnya mesti dilihat sebagai upaya penyempurnaan dan melengkapi UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Reforma Agraria (UUPA 1960)," kata Ahmad Rozali.
Tuntutan ketiga, mahasiswa menolak RUU KUHP yang sedang dibahas pemerintah pusat dengan DPR RI. Karena, ada sejumlah pasal dianggap bisa menjadi pasal karet, untuk membungkam demokrasi serta mengancam kehidupan warga negara. Seperti pasal penghinaan presiden, pasal hewan peliharaan, pasal gelandangan, pasal aborsi dan alat kontrasepsi.
"Adapun keempat, kita juga meminta agar pemerintah dapat membuat kajian tentang penanganan Karhutla, yang berdampak ke wilayah Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota," tambah juru bicara mahasiswa lainnya.
Menanggapi tuntutan dan pernyataan sikap mahasiswa, Ketua DPRD Hamdi Agus menyebut akan menyampaikan perihal tuntutan Aliansi Mahasiswa Payakumbuh ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.
"Tentunya, tuntutan untuk penyempurnaan UU ini tidak hanya menyangkut kepentingan kami di legislatif dan pemerintah saja, tetapi ini demi kepentingan hidup kita bersama. Kami akan sampaikan dan akan menyurati DPR RI dan Presiden soal tuntutan ini," janji politikus PKS tersebut.
Hingga pukul 12.30 WIB, diskusi pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan DPRD berlangsung alot dan tertib. Para mahasiswa meminta Ketua DPRD menandatangani surat pernyataan bersama, terkait penyampaian aspirasi tuntutan mereka ke pemerintah pusat. (***)
Post a Comment