Teatrikal Birokrasi Pelantikan Sekda Kabupaten Solok, Dikawal Wakajati dan Mantan Bupati, Rudy Repenaldi ingin Unjuk Nyali atau Menebar Ngeri? (1)
Tengoklah barisan tamu kehormatannya. Alih-alih hanya dihadiri oleh sesama birokrat atau tetua daerah, pelantikan ini justru "dikawal" oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumatera Barat, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., dan mantan Bupati Padang Pariaman periode 2021-2025, Suhatri Bur. Untuk sebuah "alek" internal birokrasi sekelas pelantikan Sekda—yang tugas pokoknya adalah menata tumpukan berkas, mengoordinasikan anggaran, dan membina ASN—kehadiran aparat penegak hukum (APH) level provinsi dan elit politik dari wilayah tetangga jelas sebuah anomali.
Publik berhak bertanya: Apakah ruang kerja Sekda kini telah bergeser menjadi zona rawan konflik tingkat tinggi sehingga sang birokrat perlu didampingi "bodyguard" berseragam yudikatif? Ataukah ini semacam tradisi bursa transfer pemain sepak bola, di mana sang mantan bos harus mengantarkan langsung "pemain cabutan"-nya agar tidak di-bully di klub yang baru?
Kehadiran sosok-sosok ekstra-birokratis ini jelas bukan kebetulan semata. Ini adalah sebuah orkestrasi panggung. Sebuah dramaturgi yang sengaja dipertontonkan untuk mengirimkan sinyal intimidasi psikologis. Seolah ada pesan tak kasat mata yang ingin dipekikkan ke seisi ruangan: "Lihat siapa di belakang Sekda baru ini!"
Birokrat Hebat atau 'Korban Buangan' Rezim Baru?
Narasi kehebatan sang Sekda baru yang seolah menuntut pengawalan VVIP ini memicu sebuah paradoks menggelitik jika kita membedah peta politik wilayah asalnya. Ada logika birokrasi yang sangat sederhana: aset terbaik tidak akan pernah dilepas oleh tuannya.
Jika Rudy Repenaldi Rilis memang seorang "jenderal" birokrasi yang luar biasa tangguh, cemerlang, dan tak tertandingi di Padang Pariaman, mustahil ia "dibuang" atau dibiarkan lepas begitu saja oleh Bupati Padang Pariaman periode 2025-2029, John Kennedy Aziz. Seorang kepala daerah yang baru memegang tampuk kepemimpinan tentu akan memagari birokrat-birokrat briliannya untuk mengeksekusi visi-misi daerahnya, bukan malah membiarkan mereka eksodus ke kabupaten lain.
Fakta bahwa Rudy kini harus "mengungsi" ke Solok, dan ironisnya justru diantarkan oleh mantan Bupati yang sudah tidak lagi berkuasa (Suhatri Bur), justru memercikkan narasi miring. Publik wajar curiga: jangan-jangan sang Sekda hanyalah bagian dari "gerbong sisa" yang tak lagi terpakai oleh rezim John Kennedy Aziz?
Lalu, demi menutupi status "eksodus" atau "buangan" tersebut, diciptakanlah panggung ilusi megah di Solok. Dihadirkanlah Wakajati Sumbar untuk memberi ilusi legitimasi hukum, dan dibawalah sang mantan bupati sebagai mentor spiritualnya. Sebuah panggung mahal agar kehadirannya terlihat seperti anugerah terbesar yang turun dari langit untuk Rang Solok, padahal di tempat asalnya ia gagal dipertahankan oleh bupati yang baru.
Menghina Nalar dan Mengusik Marwah 'Rang Solok'
Jika memang pamer relasi kuasa atau flexing bekingan ini yang ingin disajikan, maka sang sutradara acara telah melakukan kesalahan sosiologis yang sangat fatal. Mereka gagal membaca karakter Rang Solok. Masyarakat dan aparatur sipil di Kabupaten Solok bukanlah kumpulan entitas subordinat bermental inlander yang bisa ditundukkan dengan gertakan pamer lencana atau gelar mantan pejabat. Masyarakat Solok adalah komunitas egaliter yang memegang teguh filosofi duduak samo randah, tagak samo tinggi. Mereka punya marwah. Mereka punya harga diri.
Secara historis, bumi Solok selalu menjadi daerah yang inklusif dan ramah. Siapa pun birokratnya, dari penjuru Nusantara mana pun ia berasal, akan selalu disambut dengan tangan terbuka dan karpet merah, selama ia membawa niat tulus untuk membangun daerah.
Rudy Repenaldi Rilis sejatinya Insyaallah akan diterima dengan sangat hangat di Solok. Ia tidak perlu menyeret-nyeret mantan bupatinya, apalagi meminjam wibawa pinjaman dari seorang elit Kejaksaan Tinggi, hanya untuk menutupi rasa kurang percaya diri di mata para bawahan barunya. Menggunakan instrumen APH untuk menakut-nakuti birokrasi adalah taktik usang dari era feodal yang justru merendahkan martabat birokrat itu sendiri. Birokrasi Kabupaten Solok bukanlah rimba belantara yang butuh pengawalan aparat penegak hukum untuk memasukinya.
Siapa Sutradara Cemas di Balik Layar?
Kejanggalan ini lantas menyeret nalar kita pada teka-teki yang jauh lebih esensial. Jika bukan Rudy Repenaldi Rilis yang merasa "kurang nyali" hingga harus memanggil APH dan sang mantan bupati untuk mengamankan langkah perdananya, lalu syahwat politik siapa yang sedang dipuaskan di panggung ini?
Apakah ada ketakutan yang menjalar di ubun-ubun elit eksekutif Kabupaten Solok saat ini terhadap soliditas internal ASN-nya sendiri, sehingga mereka merasa perlu meminjam "tangan besi" aparat penegak hukum sebagai orang-orangan sawah untuk mendisiplinkan barisan?
Dalam sambutannya di mimbar pelantikan, Wakajati Sumbar Dr. Mukhlis memang menyinggung soal transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Secara normatif, kalimat itu bagaikan sabda yang suci. Namun, konteks selalu berbicara lebih nyaring daripada teks. Menyampaikan petuah hukum spesifik di mimbar pelantikan administratif ibarat memberikan ceramah bahaya kebakaran di tengah acara memotong kue ulang tahun—sangat tidak pada tempatnya. Pesan mulia itu terdistorsi menjadi semacam ancaman terselubung, sebuah pedang Damocles yang sengaja dipamerkan agar menggantung di atas kepala para ASN Solok. Tanpa sadar, institusi yudikatif telah ditarik murah ke dalam pusaran teater politik lokal.
Kembali ke Khittah: Birokrasi Bukan Arena Sirkus
Pemerintah Kabupaten Solok harus segera menghentikan kebiasaan memainkan gimik politik recehan di ruang birokrasi. Masyarakat sudah terlampau muak dengan tontonan unjuk gigi yang absurd. Sekretaris Daerah adalah motor penggerak pelayanan publik, bukan instrumen kekuasaan yang harus dijaga ketat oleh aparat penegak hukum agar bisa bekerja.
Tugas berat kini berada di pundak Rudy Repenaldi Rilis. Ia harus segera membuktikan bahwa dirinya benar-benar seorang Panglima ASN yang independen, tangguh, dan merdeka—bukan sekadar "korban buangan" daerah tetangga, dan bukan pula pion birokrasi yang hanya berani melangkah karena dikawal "beking" elit di kanan-kirinya.
Masyarakat Kabupaten Solok akan terus menonton dan mengawasi. Mereka tidak peduli seberapa mentereng tamu yang hadir di acara pelantikan, atau seberapa keras gertakan yang tersirat dari balik mikrofon. Yang dinanti publik Solok saat ini adalah birokrasi yang bersih, pelayanan publik yang memanusiakan manusia, dan pimpinan yang bekerja sungguh-sungguh dalam sunyi.
Sebab, harga diri masyarakat Solok tidak akan pernah tunduk pada arogansi kekuasaan mana pun, apalagi hanya pada sebuah teater intimidasi murahan yang jelas-jelas salah alamat. (Rijal Islamy)
){kind=link}
Post a Comment