Salip Reputasi "Menteri Segalanya" Luhut? Adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo Disorot Pegang 26 Jabatan Sekaligus
Jakarta, PATRONNEWS.co.id – Nama Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan hangat publik. Sorotan itu mencuat setelah beredar daftar yang mencatat pengusaha sekaligus politisi senior tersebut mengemban sedikitnya 26 jabatan dan posisi strategis di berbagai sektor, mulai dari lingkar pemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan, yayasan sosial, hingga perusahaan swasta.
Besarnya jumlah posisi yang melekat pada Hashim membuat publik ramai membandingkannya dengan sosok senior di pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan—tokoh yang selama satu dekade terakhir identik dengan julukan "orang tersibuk" dan "Menteri Segalanya".
Di lingkar pemerintahan Presiden Prabowo, Hashim tercatat mengemban sejumlah tugas strategis, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Ketua Satgas Perumahan, serta Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Di luar pemerintahan, namanya tercantum sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII), serta Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Selain aktif di berbagai yayasan sosial dan organisasi kemasyarakatan, di dunia usaha Hashim dikenal sebagai pendiri sekaligus Chairman Arsari Group dan tercatat pernah menjabat Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).
Beda Pola dengan Luhut Binsar Pandjaitan
Jika dibandingkan dengan Luhut Binsar Pandjaitan, terdapat perbedaan mendasar pada pola penugasan dan sumber pengaruh keduanya di pemerintahan.
Pada era Presiden Joko Widodo, reputasi Luhut sebagai pejabat "serba bisa" terbangun dari rangkap jabatan formal di dalam struktur birokrasi negara. Selain menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut tercatat tiga kali merangkap jabatan menteri ad interim—yakni Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan—sekaligus memimpin berbagai komite penanganan krisis dan proyek strategis nasional.
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peran Luhut memang lebih terfokus pada fungsi strategis dan penasihatan, yakni sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Sebaliknya, daftar 26 jabatan yang dikaitkan dengan Hashim tidak didominasi oleh jabatan struktural kementerian, melainkan akumulasi posisi lintas sektor. Sebagian besar di antaranya merupakan jabatan dewan pembina, dewan penasihat, dan ketua kehormatan di organisasi profesi, asosiasi bisnis, ormas, yayasan sosial, serta entitas swasta, yang beririsan dengan beberapa mandat khusus dari Istana.
Perlu Verifikasi dan Catatan Publik
Banyaknya posisi strategis yang melekat pada Hashim memunculkan diskusi publik mengenai luasnya rentang kendali serta potensi benturan kepentingan, mengingat sebagian perannya bersinggungan langsung dengan agenda prioritas pemerintah dan sektor bisnis.
Meski demikian, daftar 26 jabatan yang beredar luas tersebut tetap perlu dicermati secara proporsional. Pasalnya, kompilasi tersebut mencampurkan jabatan aktif di pemerintahan, posisi kehormatan di organisasi non-pemerintah, jabatan terdahulu, hingga posisi yang status terkininya belum seluruhnya terverifikasi. (PN-001)

Post a Comment