Ironi Hukum di Sawahlunto: Proses Lamban, Polisi Diduga Biarkan 2 Ton Hasil Panen Dibawa Terduga Pelaku
Proses hukum yang berjalan lamban dan terkesan berbelit-belit berujung pada sebuah tragedi keadilan. Hasil panen padi milik korban diduga dirampas oleh terduga pelaku, Syafrizal (42) Cs, dan ironisnya, aksi tersebut dibiarkan terjadi tepat di depan mata puluhan personel kepolisian.
Peristiwa memilukan itu memuncak pada 15 September 2026. Laporan tindak pidana pencurian yang dilayangkan Ekonomi Malin Marajo (Nomor: STTLP/B/48/IX/2026/SPKT) seolah tak bertaji. Saat sekitar 25 orang dari kelompok Syafrizal memanen lahan sawah sengketa menggunakan mesin raksasa Combine Harvester, sekira 20 personel Polres Sawahlunto turut hadir di lokasi.
Namun, alih-alih menghentikan tindakan yang dilaporkan sebagai tindak pidana tersebut, aparat diduga malah membiarkan perampasan terjadi. Pihak keluarga korban dilarang mendekat dengan dalih 'mencegah bentrok fisik', memaksa mereka hanya bisa menonton haknya dirampas di siang bolong.
Lebih mengejutkan lagi, pihak kepolisian membiarkan terduga pelaku membawa pulang sekira 2 ton padi hasil panen tersebut. Satreskrim Polres Sawahlunto diketahui "hanya" menyita 4 karung padi dan beberapa genggam jerami sebagai barang bukti. Bahkan, mesin Combine Harvester yang menjadi alat utama aksi tersebut sama sekali tidak disita.
Pengacara Korban Kecam Kinerja Kepolisian
Penasihat hukum korban, Hj. Emma, S.H., M.H., menyayangkan matinya wibawa penegak hukum dalam kasus ini. Ia menilai telah terjadi pembiaran yang nyata oleh aparat di lapangan.
"Saat kegiatan panen dilakukan, ada sekitar 20 aparat di lokasi tindak pidana, dan jelas-jelas panen itu bukan dilakukan oleh klien kami. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan tertulis bahwa klien kami yang berhak memanen, dan pihak sana sudah berjanji tidak mengganggu," tegas Emma.
Emma juga menyoroti keras raibnya barang bukti utama berupa panen 2 ton dan mesin panen. "Hasil panen adalah milik klien kami sepenuhnya. Tapi pihak Polres justru membiarkan hasil panen tersebut dibawa oleh terduga pelaku. Mesin Combine Harvester juga tidak dijadikan barang bukti. Ini kejanggalan yang sangat nyata," tuntutnya.
Perjanjian Bermeterai yang Dikhianati dan Hukum yang Lamban
Tindakan perampasan ini sebenarnya merupakan buntut panjang dari proses hukum yang mandek. Pada Mei 2026, korban sempat melaporkan intimidasi dari kelompok Syafrizal. Namun pada 17 Juli 2026, Kasatreskrim Iptu Doni Rahmadian justru menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SKP2) dengan alasan belum ditemukan unsur pidana, padahal pihak Syafrizal saat itu secara bebas menanami sawah milik kaum Ekonomi.
Karena penyelidikan dihentikan, korban menempuh jalur mediasi pada 31 Juli 2026. Di hadapan Kepala Desa Rantih, kedua pihak sepakat bahwa sawah tersebut adalah sah milik kaum Ekonomi Malin Marajo.
Sebagai wujud itikad baik dan ketaatan hukum, Ekonomi bahkan mentransfer uang ganti rugi biaya tanam sebesar Rp5 juta kepada kelompok Syafrizal di hari yang sama, demi mendapatkan kembali hak penuh untuk memanen sawah pusakanya. Namun, kesepakatan mutlak bermeterai itu nyatanya dilanggar begitu saja saat masa panen tiba, dan negara melalui kepolisian seolah gagal memberikan perlindungan.
Klarifikasi Kasat Reskrim
Menanggapi tudingan pembiaran tersebut, Kasat Reskrim Polres Sawahlunto, Iptu Doni Rahmadian, S.E., membantah keras tuduhan yang dialamatkan kepada jajarannya. Ia berdalih bahwa keberadaan puluhan personel di lokasi semata-mata untuk menjaga kondusivitas.
"Tidak ada pembiaran oleh Polres. Justru pihak kami yang mengurus ini itu, agar tidak terjadi peristiwa lain, seperti bentrokan fisik. Terkait kasus ini, kami telah menindaklanjutinya," ungkap Doni.
Kini, nasib dan keadilan bagi petani kecil Ekonomi Malin Marajo masih terkatung-katung. Publik kini menanti ketegasan Kapolda Sumbar dan institusi Polri untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar bisa tajam ke atas dan melindungi rakyat kecil, bukan sebaliknya: menjadi tontonan saat hak warga dirampas di depan mata. (PN-001)
Post a Comment