Tinjau Pascagalodo Arosuka, Zigo Rolanda Minta Pemkab Solok Prioritaskan Normalisasi Sungai dan Sabo Dam

PATRONNEWS October 22, 2026 0

Arosuka, PATRONNEWS.co.id – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok, Kamis (22/10/2026). Kunjungan legislator daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I ini bertujuan membahas langkah penanganan dan pemulihan pascabencana galodo (banjir bandang) yang melanda kawasan Arosuka beberapa waktu lalu.

​Kedatangan Zigo Rolanda disambut langsung oleh Asisten II Setdakab Solok, Jefrizal, S.Pt., M.T., didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok Effia Vivi Fortuna, S.T., M.M., Direktur PDAM Kabupaten Solok Febri Fauza, S.Pt., M.M., perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, serta sejumlah jajaran instansi terkait.

​Dalam pemaparannya, Asisten II Setdakab Solok, Jefrizal, menjelaskan bahwa bencana galodo di kawasan Arosuka telah mengakibatkan kerusakan cukup parah pada sejumlah gedung perkantoran pemerintah, rumah warga, serta fasilitas umum lainnya. Mengingat kawasan pusat pemerintahan terdampak langsung, muncul wacana dan usulan untuk merelokasi gedung perkantoran Pemkab Solok ke lokasi yang lebih aman.

​Menanggapi wacana tersebut, perwakilan BWS Sumatera V memberikan catatan teknis bahwa relokasi pusat perkantoran bukan perkara mudah. Langkah itu membutuhkan anggaran yang sangat besar, ketersediaan lahan yang luas, serta kajian komprehensif yang memakan waktu panjang—mulai dari aspek risiko kebencanaan, struktur geologi, hingga pemetaan jalur sesar atau patahan gempa.

​Merespons dinamika pembahasan tersebut, Zigo Rolanda menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok sebaiknya lebih memprioritaskan penanganan hulu dan aliran sungai ketimbang terburu-buru memindahkan pusat perkantoran. Sebagai anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur dan pekerjaan umum, ia menilai normalisasi sungai serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan sedimen—seperti sabo dam atau check dam—jauh lebih mendesak untuk meminimalkan risiko bencana serupa di masa depan.

​Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan tersebut, fokus utama pemerintah saat ini haruslah berorientasi pada keselamatan dan perlindungan masyarakat yang bermukim di zona rawan bencana.

​"Kalau pemerintah hanya fokus pada pemindahan gedung kantor, lalu bagaimana dengan nasib masyarakat? Ini juga harus dipikirkan secara matang. Artinya, jika bicara relokasi, masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana juga perlu dikaji kemungkinan relokasinya agar mereka aman," tegas Zigo.

​Kendati demikian, Zigo menegaskan bahwa keputusan akhir terkait jadi atau tidaknya relokasi maupun opsi renovasi gedung perkantoran tetap berada di tangan Pemkab Solok, tentunya dengan berpedoman pada hasil kajian teknis dan kebutuhan daerah. Ia memastikan pihak DPR RI siap mengawal dan memberikan dukungan penuh dari sisi penganggaran di tingkat pusat.

​"Kami di DPR RI, sesuai dengan lingkup kerja Komisi V, siap mendukung dari sisi anggaran untuk pemulihan dan pembangunan di Kabupaten Solok ini, baik nantinya diputuskan melalui skema relokasi maupun renovasi," tutup Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat tersebut. (PN-001)