Bahas Ranperda Olahraga, Mario Syah Johan: Kompetisi Rutin dan Kepastian Anggaran Kunci Prestasi Sumbar
Persoalan fundamental ini menjadi sorotan utama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Mario Syah Johan, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keolahragaan di DPRD Sumbar, Kamis (29/10/2026).
Berbekal pengalaman delapan tahun memimpin roda organisasi olahraga, Mario menekankan bahwa regulasi yang tengah disusun ini tidak boleh hanya berujung sebagai produk hukum administratif. Perda tersebut harus menjadi instrumen nyata bagi penguatan pembinaan atlet, kepastian penyelenggaraan kompetisi rutin, dan peningkatan prestasi olahraga Sumatera Barat di kancah nasional.
Salah satu poin krusial yang ditekankan Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar ini adalah kepastian kalender kompetisi, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Menurutnya, pembinaan tanpa kompetisi ibarat belajar tanpa ujian; kompetisi adalah ruang esensial untuk mengukur kemampuan dan mengevaluasi hasil pemusatan latihan.
"Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) dan Pekan Olahraga Kota (Porkot) harus dilaksanakan dua tahun sekali di tahun ganjil. KONI kabupaten dan kota yang bertanggung jawab melaksanakannya. Porprov pun dilaksanakan dua tahun sekali, di tahun genap," tegas Mario di hadapan anggota Komisi V, tim ahli, pengurus KONI, akademisi, dan praktisi olahraga yang hadir.
Ia mengingatkan agar karut-marut penundaan kompetisi panjang yang pernah terjadi di Sumatera Barat tidak kembali terulang. "Hal ini tidak hanya mengecewakan para atlet, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap kemunduran prestasi olahraga di Sumbar," ujarnya.
Kompetisi Rutin sebagai Fondasi Pembinaan
Bagi mantan Ketua KONI Solok Selatan (2013-2019) ini, kepastian penyelenggaraan kejuaraan bukan sekadar pemenuhan kalender kegiatan. Kompetisi merupakan jantung dari ekosistem pembinaan yang menentukan arah masa depan seorang atlet.
Tanpa kejuaraan yang teratur, atlet kehilangan panggung untuk menguji kemampuan, pelatih kehilangan parameter evaluasi, dan pemerintah daerah tidak memiliki tolok ukur atas anggaran pembinaan yang telah dikucurkan. Sebaliknya, kompetisi berkala akan memacu kedisiplinan, memupuk iklim persaingan sehat, dan membuka keran regenerasi talenta muda.
Mario menggagas pola pembinaan terstruktur yang berakar dari tingkat kecamatan, berjenjang ke kabupaten/kota, provinsi, hingga bermuara di tingkat nasional dan internasional. Pembinaan di tingkat kecamatan menjadi jaring awal penjaringan bibit potensial. Mereka kemudian dipoles melalui Porkab/Porkot, sebelum bertarung di Porprov demi merebut tiket ke Pekan Olahraga Nasional (PON).
"Pola berjenjang ini memperluas akses bagi anak-anak muda untuk unjuk gigi, tanpa harus bergantung pada proses seleksi instan yang tidak ditopang pembinaan berkelanjutan. Kita ingin daerah mampu mencetak atlet binaan sendiri, bukan sekadar 'membeli' atlet matang dari daerah lain," urainya.
Kepastian Regulasi dan Dukungan Anggaran
Mario menggarisbawahi bahwa grand design pembinaan ini mustahil berjalan tanpa dukungan anggaran yang proporsional. Penyelenggaraan kejuaraan, pengadaan fasilitas, hingga peningkatan kapasitas pelatih membutuhkan perencanaan finansial yang matang.
Melalui Perda Olahraga, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengeksekusi program pembinaan dan kompetisi.
"Dengan kepastian regulasi, kebutuhan olahraga dapat diperhitungkan sejak awal dalam penyusunan APBD, disesuaikan dengan kemampuan keuangan, prioritas pembangunan, dan peraturan perundang-undangan," papar Mario.
Ia turut menyoroti usulan Ketua KONI Sumbar terkait alokasi anggaran olahraga sebesar dua persen dari APBD. Menurut Mario, dengan anggaran proporsional—berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar di tingkat daerah—penyelenggaraan event dua tahunan bukanlah hal yang memberatkan postur APBD.
Kepastian pendanaan ini akan memutus mata rantai pembinaan sporadis yang hanya muncul menjelang event atau terhenti di tengah jalan karena defisit anggaran.
Dengan kompetisi dan anggaran yang terjamin, atlet juga memiliki kesempatan menjalani pemusatan latihan (Training Center/TC) di luar daerah. "TC luar daerah ini krusial agar atlet mendapatkan pembaruan ilmu, teknik, pengalaman bertanding, serta penguatan mental yang lebih maksimal," tambahnya.
Mario juga mendorong program latihan silang antardaerah, di mana atlet PON dilibatkan dalam sesi latihan bersama atlet amatir. "Ini akan memicu efek domino yang positif, memotivasi atlet-atlet baru untuk mengejar prestasi yang lebih tinggi," tuturnya.
Olahraga: Dari Meja Biliar hingga Ring Tinju sebagai Jalan Perubahan
Lebih jauh dari sekadar mengejar medali, Mario membawa perspektif humaniora ke dalam forum legislasi. Berdasarkan pengalamannya, olahraga adalah instrumen rekayasa sosial yang efektif untuk menyelamatkan generasi muda dari perilaku berisiko.
Saat menakhodai KONI Solok Selatan, ia sukses merangkul pemuda-pemuda yang kerap terjerumus dalam kegiatan negatif dan mengubahnya menjadi atlet berprestasi. Salah satunya adalah Yoga, seorang pemuda yang mahir bermain biliar namun kerap memanfaatkan kemampuannya di meja taruhan.
Melalui pendekatan humanis, Mario dan jajaran KONI menggelar kejuaraan rutin biliar—mengubah arena yang identik dengan perjudian menjadi gelanggang olahraga prestasi. Hasilnya, Yoga sukses merengkuh juara pertama di Solok Selatan dan melenggang ke kejuaraan tingkat provinsi.
"Hadiah pembinaan yang didapat Yoga mencapai Rp10 juta. Jauh lebih besar, lebih halal, dan lebih membanggakan ketimbang taruhan receh puluhan ribu rupiah. Statusnya pun berubah menjadi atlet berprestasi," kisah Mario.
Kisah lain datang dari anak-anak muda yang kerap terlibat perkelahian jalanan. Oleh Mario, energi agresif tersebut disalurkan secara positif ke sasana Wushu, Kempo, dan Muay Thai.
Dengan kedisiplinan dan pembinaan pelatih, anak-anak jalanan itu bertransformasi menjadi atlet berprestasi. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil menata masa depan yang lebih baik, seperti Robi, atlet Muay Thai yang sukses berkarier sebagai prajurit TNI/Polri.
"Olahraga tidak hanya membentuk otot, tetapi membentuk karakter. Di sini mereka belajar disiplin, menghormati aturan, mengelola emosi, serta berjiwa besar menerima kekalahan dan menghargai kemenangan orang lain," tegasnya.
Perda Harus Mengedepankan Substansi, Bukan Sekadar Kuantitas
Di penghujung pemaparannya, Mario mengingatkan kolega dan eksekutif agar pembahasan Ranperda Olahraga tidak sekadar menjadi rutinitas legislasi untuk mengejar target penyelesaian (Prolegda).
"Saya ingin Perda Olahraga ini memberi kemanfaatan maksimal, bukan sekadar mengejar tenggat waktu atau kebanggaan atas kuantitas perda yang dihasilkan dewan. Perda ini harus hidup, implementatif, dan berdampak langsung pada kemajuan masyarakat Sumbar," pungkas Mario.
Bagi atlet muda, regulasi ini adalah secercah harapan akan kepastian karier dan masa depan. Bagi daerah, ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun SDM yang disiplin dan tangguh. Pada akhirnya, tantangan sesungguhnya dari Ranperda ini bukanlah pada ketukan palu pengesahan, melainkan pada pembuktian di lapangan: memastikan kompetisi bergulir, anggaran mengalir, dan prestasi Sumbar kembali terukir. (PN-001)
Post a Comment