JKA-Nita Azis, Kepemimpinan Empati dan Kolaboratif

PATRONNEWS June 18, 2026 0

Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan, Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH, bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat, SE, MM, memperlihatkan pola kepemimpinan yang stabil, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik. Praktik pemerintahan dijalankan melalui kombinasi agenda formal dan interaksi sosial yang intens dengan masyarakat. Pola ini sejalan dengan kerangka good governance yang menekankan akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi publik sebagaimana dirumuskan oleh World Bank (2020).

Berdasarkan perspektif kepemimpinan transformasional, Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio dalam Transformational Leadership (2006), efektivitas pemimpin ditentukan oleh kemampuan membangun visi bersama, kepercayaan, dan inspirasi kolektif. Relasi kerja antara John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat mencerminkan harmoni tersebut. Stabilitas politik lokal yang minim konflik terbuka menjadi modal penting dalam keberlanjutan pembangunan, sebagaimana ditegaskan oleh Francis Fukuyama dalam What Is Governance? (2013), kapasitas sebuah pemerintahan sangat ditentukan oleh stabilitas institusional dan kualitas koordinasi aktor pemerintahan.

Dimensi kepemimpinan ini semakin kuat dengan kehadiran Hajjah Christanti Azis, SH (Nita Azis), yang mengemban peran sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda Literasi. Robert K. Greenleaf dalam Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness (1977) menjelaskan,  kepemimpinan yang efektif bertumpu pada pelayanan, empati, dan pemberdayaan. Nita Azis merepresentasikan prinsip tersebut melalui kedekatan langsung dengan masyarakat dan keterlibatan aktif dalam berbagai persoalan sosial.

Respons cepat terhadap bencana banjir bandang di penghujung 2025 memperlihatkan praktik kepemimpinan adaptif. Rumah dinas bupati dialihfungsikan menjadi dapur umum, dan bantuan makanan didistribusikan secara cepat kepada masyarakat terdampak. Carl Folke bersama kolega dalam artikel Adaptive Governance of Social-Ecological Systems (2005) menggambarkan, tata kelola adaptif menuntut fleksibilitas institusi dan respons cepat berbasis kebutuhan lapangan. Praktik tersebut menyelesaikan masalah logistik sekaligus juga memperkuat legitimasi moral kepemimpinan.

Pada ranah pemberdayaan sosial, pendekatan yang dilakukan Nita Azis sejalan dengan gagasan Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999), yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan melalui penguatan kapabilitas. Interaksi langsung dengan kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan pekerja informal, memperlihatkan orientasi pembangunan berbasis manusia, bukan sekadar angka statistik.

Pada sektor budaya dan ekonomi kreatif, inisiatif “100 Festival Padang Pariaman” mencerminkan strategi pembangunan berbasis identitas lokal. John Howkins dalam The Creative Economy: How People Make Money from Ideas (2001) serta laporan UNCTAD Creative Economy Outlook (2022) menegaskan, budaya dan kreativitas dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Festival tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi budaya, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan promosi daerah.

Kolaborasi antara kepemimpinan formal dan sosial ini dapat dibaca melalui kerangka collaborative governance. Christopher Ansell dan Alison Gash dalam artikel Collaborative Governance in Theory and Practice (2008) menjelaskan, tata kelola kolaboratif melibatkan interaksi antara pemerintah dan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan berbasis konsensus. Model ini menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, serta komitmen bersama sebagai fondasi keberhasilan kolaborasi.

Sinergi antara John Kenedy Azis dan Nita Azis membuktikan integrasi antara kekuatan struktural dan kultural. Pengalaman politik dan jejaring nasional berpadu dengan pendekatan sosial berbasis komunitas. Menurut perspektif pembangunan wilayah, Andrés Rodríguez-Pose dalam The Revenge of the Places That Don’t Matter (2018), daerah membutuhkan pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan pusat dan lokal secara simultan. Dengan demikian, kepemimpinan JKA–Nita Azis telah bekerja dalam level administratif dan membangun legitimasi sosial melalui empati, responsivitas, dan inovasi. Pendekatan “memimpin dan melayani dengan hati” memperoleh makna konkret ketika diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, kebijakan adaptif, dan pemberdayaan masyarakat. Pada konteks pembangunan daerah, kombinasi antara stabilitas politik, kapasitas institusional, dan kedekatan sosial menjadi fondasi yang menentukan arah kemajuan Padang Pariaman.***