BEM KM Unand: Presiden (Prabowo) Pakak!, Legislator Gerindra Meradang

PATRONNEWS April 07, 2026 0

Solok, PATRONNEWS.co.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meradang dengan unggahan Ba­dan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) yang mem-posting "Presiden Pakak" dengan foto Prabowo Subianto memakai headphone di akun media sosialnya. Andre menegaskan kritik terhadap pemerintah sah-sah saja, namun kritik yang disampaikan BEM KM Unand harusnya disampaikan secara obyektif, fair dan beradab. Bahkan, Andre Rosiade menyebut bahwa BEM KM Unand adalah kader dari Gubernur Sumbar periode 2010-2020 Prof. Irwan Prayitno dan Gubernur Sumbar periode 2021-2030 H. Mahyeldi Ansharullah.

Pernyataan itu di­sam­paikan Andre saat me­resmikan BTS Telkomsel di Desa Kajai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Minggu (5/4/2026).

Andre menilai penggunaan istilah bernada makian terhadap kepala negara tidak men­cerminkan tradisi kritik yang sehat di kalangan akademisi.

"Silakan mengkritik, tapi harus secara objektif, fair dan tapi beradab. Kritik itu vitamin bagi pemerintah, tapi jangan sampai menyebut Presiden dengan kata-kata seperti itu," kata Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Istilah "pakak" dalam bahasa Minang secara harfiah berarti tuli atau kurang pendengaran. Namun dalam praktik sehari-hari, kata tersebut juga ke­rap digunakan sebagai umpatan yang bermakna bodoh atau tidak memahami persoalan.

Andre menilai unggahan akun Instagram @bemkmunand beberapa hari lalu yang menyebut "Presiden Pakak" perlu disikapi secara bijak oleh kalangan mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa Presiden sebagai kepala negara tetap harus dihormati, terlepas dari perbedaan pandangan politik.

"Mudah-mudahan adik-adik BEM Unand memahami bahwa Presiden Prabowo berkomitmen membangun Sumatera Barat. Kita siapkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan Sumbar pascabencana," ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre juga menyebut bahwa BEM KM Unand mungkin adalah kader dari Gubernur Sumbar selama 20 tahun ini. Yakni Gubernur Sumbar periode 2010-2020 Prof. Irwan Prayitno yang dilanjutkan oleh Gubernur Sumbar periode 2021-2030 H. Mahyeldi Ansharullah. Meskipun di empat periode itu, baik Irwan Prayitno maupun Mahyeldi tetap menggandeng kader dari Partai Gerindra. Yakni Alm. Nasrul Abit yang mendampingi Prof. Irwan Prayitno di periode 2015-2020 dan Vasko Ruseimy yang mendampingi H. Mahyeldi saat ini, periode 2025-2030. Andre menyebut, antara BEM KM Unand dan Irwan Prayitno serta Mahyeldi ada hubungan murabbi dan muratabbi, yakni hubungan guru dan kader.

"Semestinya mereka mengkritik Gubernur Sumbar selama 20 tahun ini. Atau mungkin karena mereka adalah murabbi dan muratabbi. Tapi, jangan sampai semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kritiklah secara fair, termasuk melihat bagaimana kondisi pembangunan di Sumatera Barat selama ini,” tegas Andre yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar.

Secara harfiah, murabbi adalah guru dan muratabbi adalah murid atau kader dalam proses pengembangan diri dan peningkatan kapasitas. Murabbi (guru) memiliki peran penting dalam membimbing dan mendidik muratabbi (kader) untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, berpengetahuan, dan berkemampuan. Murabbi membantu muratabbi mengembangkan potensi diri, meningkatkan kapasitas, dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Andre juga mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya fokus mengkritik pemerintah pusat, tetapi turut melihat kondisi pembangunan di daerah. Ia menyebut kritik seharus­nya disampaikan secara berimbang terhadap seluruh level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah di Sumatera Barat. Menurut Andre, pertumbuhan ekonomi Suma­tera Barat masih sekitar 3 persen dengan inflasi mencapai 6 persen. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan tekanan terhadap ekonomi masyarakat. Andre juga menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan provinsi di Sumatera Barat yang me­ngalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius.

"Infrastruktur hancur, ekonomi susah," tegasnya.

Andre mencontohkan banyak proyek pemba­ngunan infrastruktur yang didukung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Di an­taranya perbaikan ruas Payakumbuh–Sitangkai senilai Rp75 miliar, rencana lanjutan Sitangkai–Batusangkar sekitar Rp200 mi­liar, serta penanganan ruas Malalak yang dialokasikan Rp670 miliar secara bertahap hingga 2027. Selain itu, program Inpres Jalan Daerah tahun 2025 juga telah mengalokasikan sekitar Rp600 miliar untuk Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat mempercepat pemba­ngunan infrastruktur.

"Kalau pembangunan infrastruktur ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar, maka Insyaallah tak akan terwujud. Siapa yang berbuat untuk pembangunan Sumatera Barat? Jawabnya adalah Partai Gerindra! Terserah, suka atau tidak suka! Tapi, itulah faktanya," ungkapnya. (*/PN-001)