Rico Alviano: Mari Kita Jaga Kedaulatan Negara di Laut

PATRONNEWS February 08, 2026 0

Jakarta, PATRONNEWS.co.id - Sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKB, Rico Alviano menegaskan bahwa saat ini terdapat banyak perlintasan Warga Negara Asing (WNA) yang teridentifikasi melakukan perjalanan ilegal melalui jalur laut.

"Lonjakan aktivitas ilegal ini dinilai sangat ekstrem dan mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan langkah pengawasan serta penindakan yang lebih tegas dari aparat terkait," ungkap Rico Alviano kepada wartawan Sabtu 7 Februari 2026.

Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 2019-2024 ini tidak ingin daerah kita diobok-obok oleh orang luar yang masuk secara ilegal. 

"Kedaulatan wilayah dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama," tegas Rico Alviano.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berdaulat melakukan penerapan hak dan kewajiban internasionalnya ke dalam hukum nasionalnya. Pengaturan atas hak dan kewajibannya dalam wilayah perairan. 

 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan (UU 6/1996), Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008), dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU 32/2014) mengatur terkait kedaulatan negara di Laut serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (PP 36/2002) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (PP No. 37/2002). (EKO/PN-001)