PUSAKO Unand Undang Deddy Corbuzier Bahas Konten Digital
Padang, PATRONNEWS.co.id - Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) mengadakan talk show "kreator digital dan tanggung jawab publik untuk demokrasi yang lebih baik," pada rabu 11 februari 2026 bertempat di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum Unand Limau Manis Padang.
Para pemateri pun tokoh nasional ada Feri Amsari,Deddy Corbuzier dipandu oleh Charles Simabura Direktur PUSaKO FHUA.
"Hari ini kita melihat fenomena banyaknya warga masyarakat jadi familiar dengan kreator digital.Maka ada hal yang penting diketahui publik agar melakukan penyampaian pendapat dan informasi menuju demokrasi lebih baik.Tentunya kolaborasi negara, masyarakat sipil, akademisi, dan platform digital. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kebijakan literasi digital yang berkelanjutan, sementara masyarakat sipil dan komunitas lokal berperan sebagai ruang pembelajaran demokrasi yang kontekstual," beber Charles Simabura kepala wartawan Selasa, 11 Februari 2026.
Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia itu juga menilai demokrasi digital inklusif tidak dapat dilepaskan dari kualitas aktor-aktor yang berperan di dalamnya.
Pada kesempatan yang sama wacana pemilihan oleh DPRD juga jadi sorotan PuSaKo FHUA. PUSAKO menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sikap ini disampaikan langsung oleh Direktur PUSAKO, Charles Simabura, di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Januari lalu.
Penolakan tersebut didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.
PUSAKO menilai sistem pemilihan langsung merupakan implementasi konkret dari kedaulatan rakyat yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Penolakan terhadap wacana Pilkada lewat DPRD juga mencakup penolakan terhadap argumen efisiensi anggaran.
"Sejarah telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD cenderung melahirkan praktik korupsi sistemik.
Selain itu, mekanisme ini juga kerap memicu politik transaksional dan melemahkan akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat yang seharusnya mereka layani,"ungkap aktivis yang ikut melahirkan lembaga UKM PHP Unand ini. (EKO/PN-001)
Post a Comment