Penguatan Ormas di Era Digital, Kesbangpol Sumbar Gandeng DPRD dan Akademisi
Itu sebabnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan ormas untuk pembangunan daerah pada 10–11 Februari 2026 di Istana Crown Coffee Solok.
Kegiatan ini mencakup penguatan kelembagaan ormas, pengawasan aktivitas ormas, hingga pembahasan tentang keberadaan ormas asing di daerah. Program tersebut didukung melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Agus Syahdeman (ASD).
Dalam kesempatan itu, Agus Syahdeman menegaskan bahwa ormas tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi. Perwakilan ormas, kata dia, punya tanggung jawab moral untuk ikut menjaga masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi.
“Teknologi itu tidak bisa kita hindari. Tapi dampaknya harus kita kendalikan. Di sinilah peran ormas untuk ikut menyosialisasikan pengaruh negatif teknologi, terutama kepada generasi muda,” ujar ASD.
Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata soal infrastruktur fisik. Pembangunan nonfisik seperti penguatan wawasan kebangsaan, literasi digital, dan kesadaran sosial justru menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia juga menyebut kegiatan ini sekaligus menjadi ruang penyerapan aspirasi masyarakat melalui perwakilan ormas yang hadir. “Kalau pembangunan hanya beton dan jalan, itu belum cukup. Yang kita bangun juga harus manusianya,” katanya.
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, A.P., M.Si., dalam materinya menekankan pentingnya wawasan kebangsaan sebagai benteng di tengah derasnya pengaruh global.
Menurutnya, tantangan saat ini bukan lagi konflik fisik semata, melainkan pergeseran nilai, polarisasi informasi, dan penetrasi ideologi melalui media digital.
“Ormas punya posisi strategis sebagai penyambung antara pemerintah dan masyarakat. Kalau ormas kuat, maka daya tahan sosial juga kuat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembinaan ormas bukan sekadar formalitas administratif, tetapi upaya menjaga harmoni sosial dan keutuhan NKRI.
Sesi berikutnya menghadirkan kolaborasi antara Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas PPKBP3A Kabupaten Solok, Lili Guswanti, S.H., dan Kabid Kesatuan Bangsa dan Ormas Kesbangpol Sumbar, Muzahar, S.Sos., M.Si.
Keduanya membedah dampak media digital terhadap generasi muda.
Mereka menyoroti maraknya konten negatif, perundungan siber, eksploitasi anak di ruang digital, hingga penyebaran hoaks yang memicu konflik sosial.
Peserta diminta tidak berhenti pada forum ini saja, tetapi menyampaikan kembali edukasi tersebut ke lingkungan masing-masing.
“Ormas harus menjadi agen literasi digital. Jangan sampai generasi muda kita tumbuh tanpa filter,” kata Lili Guswanti.
Sementara itu, pakar IT sekaligus akademisi, Yendi Putra, mengupas sisi teknis keamanan digital. Ia mengingatkan bahwa serangan siber kini menyasar semua lapisan, termasuk masyarakat umum.
Menurutnya, kebocoran data pribadi, phishing, hingga penipuan online semakin canggih dan sulit dideteksi jika masyarakat tidak memiliki literasi keamanan digital yang memadai.
“Kesadaran keamanan data itu bukan hanya urusan perusahaan besar. Individu juga harus paham bagaimana melindungi identitas dan akun mereka,” jelasnya.
Ia mengajak peserta memahami langkah-langkah dasar proteksi data, termasuk penggunaan autentikasi ganda dan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan.
Kegiatan dua hari ini tidak hanya diisi paparan materi, tetapi juga diskusi interaktif. Para peserta menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari konflik informasi hingga keresahan orang tua terhadap penggunaan gawai oleh anak-anak.
Bagi penyelenggara, forum ini menjadi titik awal memperkuat peran ormas sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat nilai kebangsaan, dan membangun masyarakat yang cakap digital.
Di era ketika satu unggahan bisa memicu kegaduhan, penguatan kapasitas ormas dinilai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. (PN-001)
Post a Comment