LBH GP Ansor Sumbar Desak Bupati Solok Jon Firman Pandu Segera Lantik Walinagari Kinari
Padang, PATRONNEWS.co.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pengurus Wilayah (PW) Sumbar mendesak Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, segera melantik Walinagari Kinari, Yandrifa, pascaputusan Perkara No.35 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Dalam putusan tersebut, SK pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi yang lama telah dibatalkan dan Mengembalikan kedudukan penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari. Namun, hingga kini penggugat (Yandrifa) yang memenangkan sengketa belum juga dilantik.
Dalam pemerintahan sebelumnya, kebijakan formalistik dinilai menjadi penghambat bagi Wali Nagari di wilayah Kabupaten Solok yang telah memenangkan sengketa perkara No.: 35/B/2021/PT.TUN.MDN di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, namun tak kunjung dilantik.
Ketidakadilan atas pemberhentian sejumlah Walinagari di Wilayah Kabupaten Solok, mengakibatkan terjadinya sejumlah sengketa yang berujung pada putusan PTUN Padang dan PTTUN Medan.
"Tentunya kita jadi prihatin persoalan ini sampai berlarut-larut. Artinya dibutuhkan kepekaan pemerintah daerah jika ingin mewujudkan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB). Nah disini belum terlihat," jelas Eko Kurniawan, Ketua LBH GP Ansor PW Sumatera Barat kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).
Hingga kini, Pemkab Solok hanya menunjuk penjabat (caretaker) untuk mengisi kekosongan jabatan di nagari kinari tersebut.
Dengan adanya kepemimpinan baru di Kabupaten Solok, masyarakat berharap Bupati dan Wakil Bupati segera mengambil keputusan yang tegas dan adil. Apakah dalam waktu dekat mereka akan melantik para wali nagari yang telah memenangkan sengketa di PTUN Padang dan PTTUN Medan, atau tetap mempertahankan kebijakan lama yang hanya menunjuk caretaker penunjukkan dari Pemerintah Kabupaten Solok, bukan hasil pemilihan masyarakat nagari.
"Masyarakat kini menantikan gebrakan pemerintahan baru yang berpihak pada keadilan dan kepastian hukum," ungkapnya.
Yandrifa Menangi Gugatan di PTUN Padang dan PTTUN Medan
Walinagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Yandrifa, memenangani gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, atas pencopotan dirinya sebagai Walinagari Kinari oleh Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo pada 19 Juni 2020. Atas gugatan yang dimenangi Yandrifa di PTUN Padang, Bupati Solok kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, yang kembali dimenangi Yandrifa. Namun, eksekusi PTUN Padang dan PT TUN Medan tersebut, tidak dieksekusi oleh Bupati Solok saat ini, Capt. Epyardi Asda, M.Mar. Bahkan, Epyardi Asda sudah dua kali mangkir atas panggilan PTUN.
Kuasa Hukum Yandrifa, Yosprimo Putra mengingatkan Bupati Solok, Capt. Epyardi Asda, M.Mar untuk patuh dan taat terhadap hukum, serta berlaku adil dengan mengembalikan jabatan Walinagari Kinari. Menurutnya, tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan terhadap kliennya tidak terbukti di pengadilan, dan saat ini pihaknya sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok atas kasus pencemaran nama baik kliennya.
"Bupati Solok kami harapkan patuh pada aturan hukum. Ia harus mengembalikan jabatan Wali Nagari Kinari kepada Yandrifa karena pemecatan Yandrifa dibatalkan oleh pengadilan. Di PTUN Padang Yandrifa menang, silakan dicek Perkara Nomor 11/G/PTUN. PDG. Kemudian Bupati mengajukan Banding ke PT TUN di Medan dengan Nomor Perkara 35/B/2021/PTTUN-MDN tertanggal 25 Maret 2021, kedua putusannya memenangkan Yandrifa, pengadilan menghukum Bupati agar mencabut SK Pemecatan Yandrifa dan mengembalikan jabatannya sebagai Wali Nagari Kinari," ungkapnya.
Yosprimo juga mengatakan, Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 tertanggal 19 Juni 2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari atas nama Yandrifa seharusnya sudah dicabut. Namun, karena tidak ada itikad Bupati Solok untuk mengembalikan jabatan Yandrifa, kliennya kemudian mengajukan Eksekusi dengan Nomor register : 11/Eks/2020/PTUN.PDG di PTUN PADANG, dan sudah dua kali pemanggilan Bupati Solok tidak datang ke pengadilan. Yosprimo Putra SH, pengacara Yandrifa sangat menyesalkan hal ini.
"Seharusnya ucapan Bupati Solok yang menjunjung tinggi putusan PTUN PADANG saat pelantikan kembali beberapa pejabat yang juga dipecat sebelumnya, harusnya Yandrifa dikembalikan juga jabatannya sesuai dengan amar putusan PTUN Padang, jangan pilih-pilih orang untuk dilantik kembali, karna Bupati Solok adalah milik masyarakat Solok," ujarnya.
Selain di PTUN Padan dan PT TUN Medan, Yosprimo juga menegaskan pihaknya juga mengajukan tuntutan berlapis terhadap sejumlah orang yang diduga mendalangi fitnah keji terhadap kliennya. Menurutnya, sejumlah laporan sudah dilayangkan ke Polres Solok, bahkan di Polda Sumbar. Saat ini, perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap kliennya, sedang berproses di Pengadilan Negeri Kotobaru Solok.
"Fitnah keji tersebut, setelah kami dalami, ternyata dilakukan oleh sejumlah tokoh masyarakat, bahkan tokoh politik. Kami sudah menyurati sejumlah orang, termasuk Ketua Partai dari orang yang ikut terlibat langsung dalam tuduhan tersebut. Jadi tunggu saja, perkara ini tidak akan berhenti di PTUN Padang dan PT TUN Medan, tapi juga akan bergulir di ranah hukum pidana," tegasnya.
Diduga Berselingkuh dengan Istri Orang
Sebelumnya, Bupati Solok Gusmal, SE, MM, Dt Rajo Lelo menerbitkan Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020, tentang Pemberhentian Walinagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi. Dalam surat tertanggal 19 Juni 2020 tersebut, Walinagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Yandrifa, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Walinagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi periode 2017-2023.
Dalam keputusan tersebut, disimpulkan bahwa Yandrifa berselingkuh dengan RN, staf di Kantor Walinagari Kinari, yang merupakan istri dari TM. Kesimpulan ini, berdasarkan laporan hasil Audit Inspektorat daerah Kabupaten Solok Nomor 786/21/INSP-D/LHA/ATT/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Perselingkuhan antara Walinagari Kinari, Yandrifa dengan RN, istri dari TM.
Laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Solok ini, diperkuat dengan Surat Ketua BPN Kinari Nomor 17/BPN-KN/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, perihal Permohonan Penerbitan SK Pemberhentian Walinagari Kinari. Serta, Surat Camat Bukit Sundi Nomor 412.1/266/CBS-2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Usulan Pemberhentian Walinagari Kinari.
Yandrifa disimpulkan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf d Permendagri Nomor 66 tahun 2017, tentang perubahan Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Bupati Epyardi Asda Digugat Rp150 Miliar
Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar digugat oleh Walinagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, periode 2017-2023, Yandrifa, ke Pengadilan Negeri Kotobaru Solok, Kamis (8/8/2024). Walinagari Yandrifa menggugat Epyardi Asda sebesar Rp150 miliar karena tidak mengeksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan. Gugatan perdata di PN Kotobaru itu teregister dengan Nomor Perkara: 9/Pdt.G/2024/PN Kbr, dengan sidang perdana pada Kamis (8/8/2024). (EKO/PN-001)
Post a Comment