Dukung Penuh JFP-Candra, Fraksi Demokrat Minta Pemkab Solok Maksimal Genjot PAD
Solok, PATRONNEWS.co.id - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok, Ismael Koto, SH, menegaskan komitmen seluruh elemen Partai Demokrat Kabupaten Solok untuk mendukung penuh program-program pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH dan H. Candra, SH.I. Meski begitu, Ismael Koto juga menekankan agar duet JFP-Candra untuk terus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), dengan cara membuka diri terhadap investasi dari pihak swasta. Terutama dari sektor pariwisata.
Hal itu ditegaskan Ismael Koto, di saat banyaknya isu liar yang berkembang saat ini. Terutama terkait berbagai kebijakan Pemkab Solok di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurut politikus sekaligus pengusaha yang juga mantan birokrat senior tersebut, mengelola Kabupaten Solok harus melibatkan semua pihak, dan Pemkab harus mampu membuktikan pengelolaan berjalan dengan baik.
"Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program-program yang pro-rakyat dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dibahas bersama pemerintah daerah dan DPRD. Dukungan penuh tentu kami berikan untuk kelancaran pemerintahan daerah ke depan, tetapi tetap dalam koridor pengawasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD," ujar Ismael Koto.
Ismael Koto juga menegaskan bahwa harapan besar dari masyarakat Kabupaten sudah berada di pundak JFP-Candra. Kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, menurutnya sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Solok dalam lima tahun ke depan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Solok sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Solok tersebut, mengharapkan Pemkab Solok untuk membuka diri terhadap investasi dari pihak swasta. Terutama dalam pengelolaan aset dan titik-titik wisata, seperti Taman Hutan Kota Wisata (THKW) Arosuka, Gelanggang Olahraga (GOR) Batu Batupang Kotobaru, Alahan Panjang Resort, dan titik-titik lainnya.
"Kabupaten Solok memiliki potensi besar untuk PAD. Namun, hal itu harus diiringi kemampuan menarik investasi dari sektor swasta. Terutama dari sektor-sektor aset milik Pemkab Solok dari titik-titik lokasi wisata. Seperti dalam pengelolaan THKW, GOR Batubatupang, Alahan Panjang Resort dan lainnya. Sehingga, ekonomi daerah bisa bergerak. Selain itu, juga terkait dengan upaya mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Pemkab Solok harus bisa memastikan bahwa program-program penting dan prioritas tetap dapat dilaksanakan dengan efektif," tegasnya.
Ismael Koto juga mengungkapkan, dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dinyatakan bahwa tahun 2027 nanti belanja pegawai setelah dikurangi tunjangan guru hanya boleh maksimal 30 persen. Sedangkan posisi Kabupaten Solok belanja pegawainya masih sekitar 40 persen. Sejalan dengan itu belanja infrastruktur minimal harus 40 persen, sedangkan posisi kabupaten Solok belanja infrastrukturnya baru sekitar 33 persen. Sementara dalam ranperda APBD tahun 2026 anggaran untuk infrastruktur kabupaten Solok turun dibandingkan tahun 2025.
"Apakah Pemkab Solok sudah memiliki langkah-langkah untuk menghadapi tahun 2027 tersebut? Terutama terkait alokasi belanja pegawai dan belanja infrastruktur yang tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. APBD Kabupaten Solok tahun 2027 berisiko terkena sanksi pengurangan anggaran transfer dari pemerintah pusat. Sehingga, harus ada langkah-langkah antisipatif," tegasnya.
Untuk gambaran dan rancangan APBD Kabupaten Solok tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.275.674.866.955 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah. Belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1.281.674.866.955 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Sehingga, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
"Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah daerah mengharapkan penerimaan pembiayaan dari sumber-sumber pembiayaan, seperti pinjaman daerah, hibah, atau penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya," ungkapnya.
Ismael Koto juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Solok merupakan daerah kita kaya dengan sember daya alam seperti pertanian, pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Namun sampai saat ini Pemkab Solok dinilai belum serius untuk penataan terhadap potensi yang tentu akan berdampak terhadap peningkatan PAD. Fraksi Partai Demokrat menyarankan sejumlah upaya, seperti optimalisasi pengelolaan aset, pengelolaan aset produktif, pengembangan sektor pertambangan, penerapan teknologi, pengembangan sektor pariwisata, serta pengawasan dan evaluasi ketat untuk transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, PAD Kabupaten Solok pada 2020 sebanyak Rp70,57 miliar. Pada 2021, atau di tahun pertama Capt. Epyardi Asda, M.Mar menjadi bupati, PAD merangkak naik menjadi Rp75,85 miliar. Lalu naik lagi pada 2022 menjadi Rp86,83 miliar. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi Rp91,98 miliar. Sementara, pada 2024 kembali meningkat lebih dari Rp111,30 miliar.
Sektor terbesar penyumbang PAD Kabupaten Solok pada 2024 ialah retribusi daerah (Rp52,25 miliar), kemudian pajak daerah (Rp39,95 miliar), lalu lain-lain PAD yang sah (Rp10,68 miliar), dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp8,4 miliar).
Berdasarkan data dari institusi yang sama, DAK Kabupaten Solok pada 2020 sebesar Rp190,93 miliar. DAK 2021 naik menjadi Rp231,83 miliar, lalu naik pada 2022 menjadi Rp267,76 miliar, terus naik pada 2023 menjadi Rp293,88 miliar, dan pada 2024 Rp330,27 miliar.
Kenaikan signifikan terjadi pada DAK fisik (untuk pembangunan fisik), yaitu Rp45,93 miliar pada 2020 menjadi Rp84,87 miliar pada 2021, naik menjadi Rp97,89 miliar pada 2022, kemudian pada 2023 angkanya sebesar Rp79,48 miliar Pada 2024 Kabupaten Solok mendapatkan Rp107,59 miliar, yang merupakan PAD terbesar di Sumbar pada 2024.
Sekilas Ismael Koto, dari Birokrasi ke Dunia Politik
Ismael Koto menggebrak dunia perpolitikan di Solok Raya (Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan) pada medio 2014. Setelah didaulat menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solok, Ismael Koto kemudian tampil di kontestasi Pilkada Kota Solok 2015. Saat itu, Ismael menantang dua petahana (incumbent) sekaligus. Yakni Walikota Irzal Ilyas dan Wakil Walikota Zul Elfian. Sebagai pendatang baru di Pilkada, Ismael Koto yang saat itu berpasangan dengan Jon Hendra, secara spektakuler meraih suara terbanyak kedua di bawah Zul Elfian dan Reinier. Namun, mampu mengalahkan Irzal Ilyas dan Alfauzi Bote.
Magnet Ismael Koto saat itu, adalah sebagai figur yang sukses di bidang bisnis dan birokrasi. Meski, di gambaran masyarakat Kota Solok saat itu, dirinya lebih diasumsikan sebagai pengusaha yang menggeluti beragam bisnis, seperti agen pelumas dan pemilik sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau sering disebut Pom Bensin. Padahal, di bidang birokrasi, sebagai PNS di Pemkab Solok Selatan, Ismael merupakan birokrat senior yang cerdas dan problem solver (pemberi solusi beragam masalah). Hal itu dibuktikannya, dengan jabatan tetakhir sebagai Asisten 1, Bidang Pemerintahan. Padahal, dirinya hanya sekitar 15 tahun menjadi PNS, sejak diangkat tahun 2000.
Pada Pilkada Kota Solok 2020, Ismael Koto tampil dengan pola baru, yakni kampanye cerdas (smart campaign), Ismael Koto memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Solok terkait figur yang dibutuhkan untuk membangun Kota Solok menjadi lebih. Namun, Ismael Koto yang berpasangan dengan Edi Candra, belum mampu tampil sebagai pemenang. Hasil Pilkada menempatkan Zul Elfian-Ramadhani Kirana Putra sebagai pemenang kontestasi. Disusul pasangn Yutris Can-Irman Yefri Adang, Ismael Koto-Edi Candra dan Reinier-Andri Marant.
Setelah terjadi suksesi kepemimpinan di Partai Gerindra Kota Solok, Ismael Koto ternyata menyeberang ke Kabupaten Solok setelah didaulat menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok. Dalam perjalanannya, Ismael Koto awalnya tercatat maju di kontestasi Pileg DPR RI, kemudian ke kontestasi DPRD Sumbar Dapil Solok Raya, dan akhirnya dengan berbagai pertimbangan, maju di kontestasi Pileg DPRD Kabupaten Solok Dapil 2 (X Koto Singkarak, X Koto Diateh, Junjung Sirih) dan akhirnya terpilih. (PN-001)
Post a Comment