Bupati Solok Bahas RTRW di Hotel Mewah, Jenazah Seorang Guru Ditandu 14 Kilometer di Surian
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, dan turut dihadiri oleh para Kepala Daerah dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Rakor Lintas Sektor ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan penataan ruang wilayah daerah dengan kebijakan tata ruang nasional, agar dokumen perencanaan yang disusun bisa selaras guna mendukung arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Solok menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok telah menyusun RTRW Tahun 2025-2045, dan menyelaraskan RTRW tersebut dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam mendukung pengembangan wilayah berbasis potensi lokal dan perlindungan lingkungan hidup serta berbasis mitigasi bencana.
“Penataan ruang bukan hanya soal peta atau batas wilayah, tetapi bagaimana ruang itu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Bagaimana kita bisa memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki baik sektor pertanian, pariwsata dan maupun sektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Solok siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor terkait, agar arah pembangunan di daerah tetap sejalan dengan visi nasional,” ujar Bupati.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, mengatakan DPRD berkomitmen penuh dalam mendukung percepatan penyelesaian revisi RTRW.
“Perda RTRW yang lama, yakni tahun 2012–2031, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kami berharap revisi RTRW 2025–2045 ini segera ditetapkan agar menjadi dasar hukum dan acuan pembangunan wilayah Kabupaten Solok,” tegasnya.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penyusunan dan implementasi RTRW daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
Pembahasan juga mencatat sejumlah masukan teknis dari kementerian/lembaga (K/L), khususnya terkait data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari Kementerian Pertanian yang memerlukan desk lanjutan untuk klarifikasi dan validasi data. Beberapa K/L yang belum hadir akan dilibatkan dalam pembahasan berikutnya untuk penyelarasan lebih lanjut.
Melalui forum lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Solok optimis RTRW 2025–2045 akan menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian alam.
Rakor lintas sektor ini juga menjadi momentum penting bagi Kabupaten Solok untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam mempercepat penyusunan serta penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan dalam pengembangan wilayah dan investasi.
Jenazah Guru SD Ditandu 14 Kilometer
Sebelumnya, pemandangan tragis dan memilukan terjadi di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Senin (27/10/2025). Warga harus menandu jenazah seorang guru SD Negeri 20 Lubuk Rasam sejauh lebih dari 14 kilometer karena akses jalan utama ke kampung mereka tidak bisa dilalui kendaraan.
Dalam keterangan video yang diunggah akun Instagram @kabarranahminang.id, perjalanan panjang itu memakan waktu sekitar tiga setengah jam melewati jalur berlumpur dan berbatu. Warga yang ikut mengantar jenazah hanya bisa berharap pemerintah segera memperhatikan kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun rusak parah.
Jalur penghubung antara Lubuk Rasam dan pusat Nagari Surian selama ini menjadi satu-satunya akses warga menuju fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan Puskesmas.
Namun, jalan tersebut kini nyaris tak layak dilalui kendaraan roda empat, bahkan sepeda motor pun sering terjebak lumpur.
"Kalau musim hujan, jalan berubah jadi sungai lumpur. Banyak warga jatuh, kendaraan rusak, dan sekarang sampai jenazah pun tak bisa diangkut mobil. Ini harusnya jadi alarm bagi pemerintah," kata warga dengan nada kecewa.
Warga berharap Pemkab Solok maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera turun tangan memperbaiki akses jalan tersebut. Mereka menilai peristiwa ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, mengingat Lubuk Rasam merupakan wilayah yang masih termasuk dalam kawasan pendidikan dan pertanian produktif.
Kisah jenazah guru yang ditandu ini bukan sekadar tragedi, tapi tamparan moral bagi pemerintah daerah.
Dalam visi misi "Solok Sejuk dan Damai" akses dasar seperti jalan seharusnya menjadi prioritas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan.
Tanggung jawab pemerintahan tidak berhenti pada laporan serapan anggaran, tetapi diuji pada seberapa jauh kebijakan hadir di tengah penderitaan rakyat.
Lubuk Rasam bukan sekadar titik di peta, melainkan simbol dari ribuan suara rakyat yang menunggu perhatian.
Yang paling ironis, Kabupaten Solok disebut kaya potensi, tapi di pelosoknya, rakyat masih harus memikul beban yang seharusnya ditanggung oleh kebijakan publik. Sementara, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Sekda, OPD dan jajaran Pemkab Solok, dengan "bangga" seringkali mem-posting kunjungannya ke luar daerah. Bahkan dengan tagar di Medsos: "Menjemput Kue Pembangunan ke Pusat", sementara, kondisi di daerah begitu tragis dan memilukan.
"Kami bukan minta jalan tol, hanya minta jalan yang bisa dilewati," ucap seorang warga dengan nada getir. (*/PN-001)
Post a Comment