APBD Kabupaten Solok 2026 Defisit Rp6 Miliar, Konten dan "Keliling Jakarta" jadi Solusi?

PATRONNEWS September 22, 2025 0

Solok, PATRONNEWS.co.id - Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, disebut-sebut sebagai kepala daerah di Sumbar yang "bebas berkeliaran" di seluruh kementerian dan badan-badan pemerintahan di tingkat pusat. Dalam setiap kegiatan "Keliling Jakarta", Jon Firman Pandu, SH, senantiasa "melaporkan" ke publik dalam bentuk "konten" di media sosial. "Halo Gaes.... Kita lagi di....", menjadi "brand" bagi Jon Pandu di setiap postingan media sosial (Medsos) miliknya.

Bagi masyarakat Kabupaten Solok, aktivitas Jon Firman Pandu bersama istrinya, Kurniati JFP, yang lebih banyak "keliling Jakarta" daripada di Kabupaten Solok, tentu diharapkan bisa membawa "kue-kue pembangunan" dari tingkat pusat ke Kabupaten Solok. Masyarakat maupun politisi serta tokoh masyarakat, hingga 9 bulan JFP-Candra dilantik, seperti "rela" JFP-Kurniati lebih banyak "Keliling Jakarta", demi pembangunan Kabupaten Solok. Meskipun belum terdengar adanya "kue-kue pembangunan" dari tingkat pusat ke Kabupaten Solok, masyarakat ternyata tetap "sabar". Meskipun, tentu saja kesabaran masyarakat akan ada batasnya.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, SH.I, yang dinilai "khatam" dengan birokrasi dan anggaran pemerintahan, ternyata belum terlihat "lakek tangan"-nya. "Singa Lapangan" saat menjadi mahasiswa dan menjadi tenaga ahli DPRD Sumbar, Tenaga Ahli DPD RI, Sespri Walikota Payakumbuh dan Sespri Gubernur Sumbar itu, ternyata tak mampu berbuat banyak. Apalagi, sebagai Wakil Bupati, kekuasaannya tidaklah penuh, selayaknya Bupati.

Setelah sembilan bulan pemerintahan JFP-Candra, Pemkab Solok mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok 2026 pada September 2025. Dalam RAPBD 2026 itu, Pendapatan Daerah di APBD Kabupaten Solok 2026 sebesar Rp1.275.674.866.955 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah. Sementara, Belanja Daerah diproyeksi sebesar Rp1.281.674.866.955 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Sehingga, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). 

Kondisi ini, tentu menjadi pertanyaan besar, karena untuk menutupi defisit tersebut, Pemkab Solok "hanya" mengharapkan penerimaan pembiayaan dari sumber-sumber pembiayaan "kuno", seperti pinjaman daerah, hibah, atau penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. 

Lalu, apa hasil dari sering dan massifnya JFP-Kurniati "Keliling Jakarta?"

DPRD Kabupaten Solok yang diketuai oleh Ivoni Munir, S.Farm, Apt (PAN) bersama dua Wakil Ketua Armen Plani (NasDem) dan Mukhlis, SH (Partai Golkar), juga jarang terdengar melakukan kritik ke Bupati-Wakil Bupati dan Aparatur Pemkab Solok. 

Dari sebanyak 35 Anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2024-2029, baru Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ismael Koto, SH, yang melontarkan kritik dan mengajukan sejumlah saran ke Jon Firman Pandu dan Candra. Terutama terkait keseriusan JFP-Candra untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu, terungkap dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap RAPBD Kabupaten Solok 2026, pertengahan September lalu. 

Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa Kabupaten Solok merupakan daerah kita kaya dengan sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Namun, Fraksi Demokrat menilai, Pemkab Solok dinilai belum serius untuk penataan potensi untuk peningkatan PAD. 

"Fraksi Partai Demokrat menyarankan sejumlah upaya, seperti optimalisasi pengelolaan aset, pengelolaan aset produktif, pengembangan sektor pertambangan, penerapan teknologi, pengembangan sektor pariwisata, serta pengawasan dan evaluasi ketat untuk transparansi dan akuntabilitas," ungkapnya.

Terkait PAD, Kabupaten Solok di masa kepemimpinan Capt. Epyardi Asda, M.Mar, terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Padahal, saat itu, seluruh daerah di Indonesia, bahkan dunia, sedang dalam masa pemulihan akibat wabah Covid-19. 

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, PAD Kabupaten Solok pada 2020 sebanyak Rp70,57 miliar. Pada 2021, atau di tahun pertama Capt. Epyardi Asda, M.Mar menjadi bupati, PAD merangkak naik menjadi Rp75,85 miliar. Lalu naik lagi pada 2022 menjadi Rp86,83 miliar. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi Rp91,98 miliar. Sementara, pada 2024 kembali meningkat lebih dari Rp111,30 miliar.

Sektor terbesar penyumbang PAD Kabupaten Solok pada 2024 ialah retribusi daerah (Rp52,25 miliar), kemudian pajak daerah (Rp39,95 miliar), lalu lain-lain PAD yang sah (Rp10,68 miliar), dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp8,4 miliar).

Berdasarkan data dari institusi yang sama, DAK Kabupaten Solok pada 2020 sebesar Rp190,93 miliar. DAK 2021 naik menjadi Rp231,83 miliar, lalu naik pada 2022 menjadi Rp267,76 miliar, terus naik pada 2023 menjadi Rp293,88 miliar, dan pada 2024 Rp330,27 miliar.

Kenaikan signifikan terjadi pada DAK fisik (untuk pembangunan fisik), yaitu Rp45,93 miliar pada 2020 menjadi Rp84,87 miliar pada 2021, naik menjadi Rp97,89 miliar pada 2022, kemudian pada 2023 angkanya sebesar Rp79,48 miliar Pada 2024 Kabupaten Solok mendapatkan Rp107,59 miliar, yang merupakan PAD terbesar di Sumbar pada 2024. 

Pertanyaannya, mampukan JFP-Candra, "melanjutkan" peningkatan drastis PAD di masa Epyardi Asda, dengan "konten" dan "Keliling Jakarta?". Ataukah, gaya kepemimpinan JFP-Candra, hanya akan membuat masyarakat "nyaman" di fikiran, namun tak berdampak ke peningkatan ekonomi? Waktu lah yang akan menjawabnya. (rijal islamy)