Kota Sawahlunto Dapatkan Dividen Bank Nagari Rp17,257 Miliar dan Bantuan CSR Pendidikan Rp120 Juta
Dividen yang disalurkan Bank Nagari kepada Pemkot Sawahlunto pada tahun 2024 tercatat senilai Rp17,257 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,111 miliar.
Selain dividen, Bank Nagari juga menyerahkan dana CSR khusus bidang pendidikan sebesar Rp120 juta. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Kepala Cabang Bank Nagari Sawahlunto, Ulfardhi, kepada Wali Kota Riyanda.
Wali Kota Riyanda menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari atas kontribusi yang konsisten dalam mendukung pembangunan daerah.
"Sinergi dengan Bank Nagari terus terjalin dengan baik setiap tahunnya. Bank Nagari telah menjadi mitra strategis Pemkot dalam pengelolaan dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Ia menekankan bahwa dukungan BUMD seperti Bank Nagari selaras dengan arah Sawahlunto Maju, yang menempatkan tata kelola keuangan daerah sebagai instrumen penting untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Penguatan fiskal melalui dividen dan CSR ini sangat berarti untuk mendukung kebijakan Pemkot, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan," kata Wali Kota.
Melalui sinergi tersebut, Pemko Sawahlunto berharap terbangun kesinambungan dalam menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang sehat, inklusif, dan adaptif menghadapi tantangan ke depan.
Bank Nagari Solok Disorot
Sementara itu, di Kabupaten Solok, kinerja Bank Nagari Solok mendapat sorotan, khususnya dari kalangan insan pers. Dewan Pimpinan Daerah Media Online Indonesia (DPD MOI) Kabupaten Solok mendorong keterlibatan aktif Bank Nagari dalam program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dorongan ini disampaikan oleh Ketua DPD MOI Solok, Ega Yudistira, dalam pernyataannya kepada media, Senin (4/8/2025).
Menurut Ega, Bank Nagari sebagai mitra utama Pemerintah Kabupaten Solok dalam transaksi keuangan, baik di tingkat kabupaten hingga ke pemerintahan nagari, memiliki tanggung jawab sosial yang tidak bisa diabaikan. Ia menyebutkan bahwa perusahaan milik daerah tersebut harus lebih berkontribusi dalam pembangunan sosial masyarakat.
"Pengentasan kemiskinan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Bank Nagari yang selama ini diandalkan sebagai mitra pengelola keuangan pemerintah daerah, sudah seharusnya mengambil peran aktif dalam menjawab persoalan sosial melalui implementasi program CSR," tegas Ega.
Ega menegaskan bahwa ketentuan mengenai CSR diatur dalam perundang-undangan, di mana perusahaan wajib mengalokasikan minimal 3% dari keuntungan bersih untuk kegiatan sosial, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Solok Mengkhawatirkan
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok tercatat sebesar 7,13%, atau sekitar 27.330 jiwa dari total ±405.700 jiwa penduduk. Angka tersebut menempatkan Solok sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pesisir Selatan.
Sementara itu, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok mencapai 0,49%, atau setara dengan 1.890 jiwa, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 70,63, masih di bawah rata-rata IPM provinsi yang berkisar di atas 72.
"Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam keterbatasan. Inilah mengapa CSR dari Bank Nagari harus diarahkan untuk program-program strategis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ungkap Ega. (*/PN-001)
Post a Comment