Karhutla Tugas BPBD, Damkar Siap Back Up Bila Diminta
Solok, PATRONNEWS.co.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meningkat di wilayah Kabupaten Solok menjadi sorotan serius dari berbagai pihak. Kepala BPBD Kabupaten Solok, Irwan Efendi, menegaskan bahwa secara regulasi, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab utama BPBD di tingkat kabupaten, meski dalam praktiknya melibatkan kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Kehutanan, TNI/Polri, Satpol PP, dan Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR).
“Penanganan bencana, termasuk karhutla, merupakan tanggung jawab BPBD. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 18, yang menyebutkan bahwa BPBD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana, termasuk bencana non-alam dan bencana alam seperti karhutla,” jelas Irwan Efendi.
Namun, dalam kondisi darurat, masyarakat sering kali langsung melapor ke DAMKAR karena faktor kecepatan respons dan kedekatan lokasi. Menanggapi hal ini, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok, H. Elafki, M.M., menyatakan bahwa pihaknya memang pernah memberikan izin langsung kepada petugas Damkar untuk segera turun ke lokasi karhutla demi mencegah risiko lebih besar terhadap permukiman warga.
“Beberapa waktu ke belakang, saya izinkan petugas Damkar turun langsung ke lokasi karhutla dengan pertimbangan potensi merambatnya api ke daerah permukiman yang bisa mengancam keselamatan masyarakat,” ujar H. Elafki.
Namun, ia juga mengungkapkan keprihatinan atas frekuensi karhutla yang terus berulang dan bahkan cenderung terjadi di lokasi yang sama.
“Ini menimbulkan kecurigaan kami bahwa kebakaran ini bukan murni karena faktor alam. Ada dugaan kuat bahwa ada oknum yang sengaja membakar dengan tujuan membuka lahan perkebunan,” tambahnya.
Kondisi tersebut membuat intensitas kerja petugas Damkar semakin padat dan melelahkan.
“Beberapa insiden di lapangan yang menimpa rekan-rekan kami, baik karena kelelahan maupun medan yang sulit, membuat kami harus mulai mempertimbangkan kembali pola penanganan. Kami akan menunggu permintaan resmi dari BPBD sebagai leading sector sebelum mengerahkan personel ke lokasi karhutla,” tegasnya.
Sementara itu, Irwan Efendi juga menyampaikan kondisi yang memprihatinkan terkait minimnya dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan karhutla.
“Saat ini, BPBD Kabupaten Solok sama sekali belum memiliki peralatan khusus untuk penanggulangan karhutla. Tidak ada satu pun tangki punggung, selang, ataupun pompa portabel yang bisa kami operasikan di lapangan,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya ancaman karhutla dan keterbatasan sumber daya baik dari sisi peralatan maupun tenaga, sinergi antarinstansi menjadi semakin penting. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas BPBD dan DAMKAR, agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. (PN-001)
Post a Comment