News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Bawaslu Kabupaten Solok Gelar Rakor Evaluasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Solok Gelar Rakor Evaluasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Padang, PATRONNEWS.co.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengawasan serta Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024 dengan seluruh stakeholder Bawaslu Kabupaten Solok, di ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis (23/1/2025). 

Rakor ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Titony Tanjung, anggota komisioner Ir. Gadis dan Haferizon, Ketua KPU Kabupaten Solok Hasbullah Alqomar, Anggota KPU Kabupaten Solok Novialdi Putra, unsur Forkompinda Kabupaten Solok, pimpinan partai politik, pimpinan Ormas, organisasi kepemudaan, Panwascam se-Kabupaten Solok, insan pers dan stakeholder terkait lainnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Titony Tanjung mengatakan, meski pelaksanaan Pilkada 2024 telah berjalan dengan baik, namun ada banyak hal yang mesti dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Menurut Titony, evaluasi itu menjadi sarana mengukur berbagai kelemahan untuk penguatan pelaksanaan Pemilu selanjutnya.

"Secara internal, Bawaslu Kabupaten Solok bersama jajaran sudah melakukan evaluasi. KPU Kabupaten Solok juga sudah menetapkan calon terpilih dan menunggu pelantikan. Kita juga perlu meminta masukan dari stakeholder terkait, sehingga bisa menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan di pemilihan mendatang," kata Titony.

Titony juga menyampaikan apresiasi terhadap Panitia Pengawas Kecamtan (Panwascam) hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang telah bekerja dengan maksimal dalam pengawasan pemilihan. Apresiasi yang sama juga disampaikan Bawaslu Kabupaten Solok terhadap Pemkab Solok, Forkompinda, organisasi kepemudaan, organisasi massa dan stakeholder lainnya yang berkontribusi menyukseskan Pilkada 2024.

Bawaslu Kabupaten Solok menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, Dr. Khairul Fahmi. Dalam paparannya, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas itu mengupas soal Evaluasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada 2024. Menurutnya, banyak hal selalu menyita perhatian publik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan, terutama menyangkut persyaratan pencalonan dan juga syarat calon yang cukup rawan menjadi sengketa. Selain itu, juga terkait dengan dugaan money politics (politik uang).

"Hampir selalu di setiap Pilkada selalu muncul persoalan terkait ijazah, maupun dugaan politik uang. Walau pun selalu menjadi isu seksi di setiap kontestasi, namun sangat sulit untuk dibuktikan. Ini perlu menjadi catatan ke depannya," paparnya. (PN-001)


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment