Dua Massa Berseberangan Gelar Demonstrasi ke DPRD Kabupaten Solok

PATRONNEWS December 28, 2023 0

Dua Massa Berseberangan Gelar Demonstrasi ke DPRD Kabupaten Solok

Tuntut Anggota Dewan dan Bupati Solok Diproses Secara Hukum dan Aturan

SOLOK, PATRONNEWS.CO.ID - Pusat pemerintahan Kabupaten Solok mencekam! Dua kelompok massa dengan tuntutan berbeda serentak berunjuk rasa di depan kompleks Perkantoran Pemkab Solok, Kamis (28/12/2023). Aksi dua kubu ini, membuat jalan di depan Kantor Bupati Solok ditutup dan dialihkan ke Jalan By Pass Pintu Angin-Guguak. 

Massa yang berasal dari Solidaritas Lintas Nagari (Solina) di bawah komando Koordintor Umum (Kordum) Arisvan Bachtiar Agandha Armen, Riki Rizo Namzah dan sejumlah orator lainnya, berniat untuk masuk ke Kantor DPRD Kabupaten Solok. Namun, aksi mereka tertahan di pintu gerbang masuk Komplek Kantor Bupati Solok dan Gedung DPRD Kabupaten Solok. Akibatnya, mereka melakukan orasi di Jalan Lintas Sumatera Solok-Padang di bawah pengawalan pihak Kepolisian Resor (Polres) Solok dibantu Personel Brimob Polda Sumbar. 

Solina: APH harus Usut Tuntas Temuan BPK RI

Dalam orasinya, massa Solina aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sumbar terhadap Anggota DPRD Kabupaten Solok sebesar Rp5,7 miliar. Kordum Aksi, Arisvan Bachtiar, menilai temuan BPK RI Perwakilan Sumbar atas penggunaan dana APBD oleh anggota DPRD Kabupaten Solok telah merugikan daerah.

"Kita meminta APH mengusut tuntas temuan LHP BPK ini. Bisa dibayangkan berapa banyaknya jalan, irigasi, penguatan ekonomi yang bisa dilakukan dengan dana Rp5,7 miliar ini. Sementara, kinerja Anggota DPRD Kabupaten Solok sangat patut dipertanyakan, karena selama ini hanya mampu melahirkan 5 Perda inisiatif. Uang APBD habis untuk perjalanan ke luar daerah," ujarnya. 

Sementara itu, massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Nagari (AMPN) dan Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi yang datang beberapa waktu kemudian, tertahan di depan Tugu Ayam, yang hanya beberapa puluh meter dari Massa Solina. Dalam orasinya, massa menuntut agar persoalan pemberhentian walinagari, persoalan Alahan Panjang Resort dan Cambai Hills, segera dituntaskan. Massa yang datang dari berbagai nagari di Kabupaten Solok itu meneriakan agar keresahan yang timbul di tengah tengah masyarakat yang dipicu oleh kebijakan Bupati Solok itu segera dihentikan.

Massa juga menuntut DPRD Kabupaten Solok agar menggunakan hak-hak DPRD untuk memakzulkan Bupati Solok, Epyardi Asda karena dinilai tidak pantas memimpin Kabupaten Solok karena tindakan-tindakannya yang melukai hati dan merusak tatanan masyarakat Kabupaten Solok. Seperti pemberhentian sejumlah Walinagari yang dinilai cacat prosedur, perkataan-perkataan Epyardi Asda yang tidak senonoh layaknya pemimpin yang patut menjadi panutan, mengadu domba masyarakat dan merusak tatanan adat. Massa juga menilai, selama kepemimpinan Epyardi Asda, Kabupaten Solok tidak lagi menjadi daerah yang nyaman dan harmonis seperti masa-masa bupati sebelumnya. Intervensi dan intimidasi Bupati Solok kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat nagari, Tenaga Harian Lepas (THL), tokoh masyarakat, masyarakat penerima manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diminta untuk segera dihentikan. 

"Tidak hanya kepada DPRD Kabupaten Solok, kami juga meminta Gubernur Sumbar, Mendagri, hingga Presiden untuk menghentikan kezaliman dan kesewenang-wenangan Epyardi Asda di Kabupaten Solok ini. Masyarakat Kabupaten Solok telah terpecah-belah. Kenyamanan masyarakat Kabupaten Solok dalam beraktivitas tidak lagi dirasakan akibat tekanan-tekanan untuk mematuhi kemauan Bupati Solok dan kelompoknya," ungkap para orator demo. 

Arif Rahman dari Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok dalam orasinya menegaskan masyarakat saat ini butuh ketenangan. Arif Rahman meminta agar berbagai persoalan yang telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat segera diselesaikan.

Untuk menghindari bentrokan saat berdialog dengan anggota dewan yang akan menerima mereka, sejumlah anggota dewan tampak berkali-kali melakukan koordinasi dengan pihak keamanan. Akhirnya disepakati DPRD akan menerima perwakilan dari masing-masing masa aksi secara bergantian di ruang sidang DPRD Kabupaten Solok.

Dalam pertemuan perwakilan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok dengan angggota dewan, perwakilan masa kembali menyampaikan tuntutan mereka. Dalam pertemuan itu tampak Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz, Ketua Fraksi PPP Dendi dan Ketua Fraksi Demokrat Efdizal menerima langsung perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok.

Atas tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok, perwakilan dewan menyikapi dan meminta Bupati Solok agar persoalan walinagari Gantung Ciri segera dituntaskan dan mengembalikan jabatan walinagari kepada Hendri Yudha. Terkait tuntutan masyarakat atas persoalan kawasan Alahan Panjang Resort Ketua DPRD dan Ketua Fraksi yang hadir meminta agar Pansus dilanjutkan kembali. Sedangkan tuntutan masyarakat atas persoalan kawasan Bukit Cambai Hills, persoalan ini akan dibahas di tingkat dewan.

Sementara itu masa yang tergabung dalam Solidaritas Lintas Nagari yang menuntut anggota dewan atas temuan BPK RI perwakilan Sumbar itu justru membubarkan diri dan urung bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Solok yang telah menunggu mereka.

Dodi Hendra: Kita Akan Laporkan Kordum Solina ke Polda Sumbar

Terkait tudingan masa aksi yang menyebut anggota DPRD Kabupaten Solok maling uang rakyat, Ketua DPRD Dodi Hendra menegaskan dirinya atas nama lembaga DPRD Kabupaten Solok akan menempuh jalur hukum. Karena tuduhan itu tidak berdasar dan telah mencemari nama baik lembaga DPRD Kabupaten Solok.

"Kita akan menempuh jalur hukum dan segera melaporkan kasus ini ke Polda Sumbar. Ini pencemaran nama baik lembaga DPRD Kabupaten Solok," tegasnya. 

Adrizal Inyiak: Tirani Sudah Tercipta di Kabupaten Solok

Sementara itu, menyikapi aksi demonstrasi dua kubu yang saling berseberangan tersebut, tokoh pemuda yang juga wartawan Kabupaten Solok, Adrizal, atau yang akrab disapa "Inyiak", mengaku sangat miris melihat kejadian ini. Menurut Inyiak, sebuah tirani telah tercipta di Kabupaten Solok. 

"Saya berada disini (lokasi demonstrasi). Ada dua kelompok masyarakat pro-kontra yang saling melakukan orasi. Miris saya melihatnya, terkesan adanya kekuatan tirani, yang diduga memprovokasi antar rakyatnya sendiri. Jangan begitulah, rakyat bukan komoditi politik, yang seenaknya saja diakomodir untuk memuaskan syahwat politik sekelompok orang dan atau seseorang, untuk mencapai tujuannya. Atau mungkin saja karena takut dengan people power yang saat ini mulai terkonsolidasi," ungkap Inyiak.

Lebih lanjut, Inyiak mengapresiasi, bahwa 7 Fraksi DPRD Kabupaten Solok saat ini dianggap sudah mulai terbuka pikirannya, karena sudah sadar akan pentingnya berdiri tegak bersama kebenaran, demi tegaknya keadilan di Kabupaten Solok.

"Saya apresiasi 7 fraksi (minus Fraksi PAN) di DPRD Solok. Saya tidak menyangka pula 7 fraksi itu bisa sesolid ini dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Pertahankan soliditas itu, kami pemuda dan rakyat Kabupaten Solok, yang sadar dengan kebenaran ada di belakang kalian (Anggota DPRD Solok dari 7 fraksi)," ungkap Inyiak. (PN-001)