Politik Kabupaten Solok, "Panas" di Level Elit, "Taman Surga" di Akar Rumput
Politik Kabupaten Solok, "Panas" di Level Elit, "Taman Surga" di Akar RumputBupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, membawa sebuah fenomena dan budaya baru di pemerintahan dan politik Kabupaten Solok. Meski selalu viral dan "panas" di tingkat elit politik, namun ternyata, di level akar rumput (masyarakat), "kucuran" pembangunan membuat kondisi sosial kemasyarakatan berada di zona yang sangat nyaman. Bagaimana ceritanya?
Laporan RIJAL ISLAMY, Solok
Tensi politik di Kabupaten Solok senantiasa memanas dan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda meredup. "Pertarungan" para politikus elit, tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di Kabupaten Solok, tapi juga di tingkat Sumbar, nasional, bahkan hingga internasional. Kabar viral dengan mudah tersebar lewat kemajuan teknologi informasi yang tak berbatas.
Bibit-bibit "panas" sudah meletup sejak Epyardi Asda memantapkan diri maju di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020. Anggota DPR RI tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018) tersebut langsung menjadi magnet berkat ketokohan, pengalaman politik di level nasional, kekuatan finansial, serta beragam kelebihan lainnya.
Ibarat dua sisi mata uang, dan sebagai manusia biasa, Epyardi juga lekat dengan sisi-sisi yang dianggap negatif oleh calon-calon rival politik, dan mempengaruhi perspektif masyarakat. Epyardi dengan latar belakang kehidupan yang perih di usia muda dan berhasil survive hingga menjadi pengusaha pelabuhan, membentuk karakter kerasnya. Sehingga, dirinya dianggap arogan, sombong, pemarah dan tidak memiliki etika sopan santun.
Waktu kampanye Pilkada yang sangat singkat, membuat Epyardi dan Tim Pemenangan tidak mudah menjelaskan ke publik bahwa karakter keras tersebut menjadi kunci suksesnya untuk survive (berjuang) dalam hidupnya. Hal yang seharusnya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Kabupaten Solok. Apalagi, Epyardi berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah karakter dan kepribadiannya."Saya hanya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Saya tidak bisa dan tidak akan pernah mau bermanis-manis untuk menyenangkan hati orang lain. Yang baik akan saya apresiasi, yang tidak baik harus saya dikoreksi. Niat saya hanya untuk berbakti dan mengabdi ke kampung halaman saya, Kabupaten Solok. Saya memiliki niat membangun daerah berbekal pengalaman pribadi, pengusaha dan politik. Tapi, tentu saya minim pengalaman di sisi birokrasi pemerintahan, karena itu, mari kita bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih baik, dengan kemampuan dan peran kita masing-masing," ungkapnya.
Tanggal 9 Desember 2022, atau tepat dua tahun lalu, Paslon nomor urut 02, Epyardi Asda-Jon Firman Pandu, memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan meraih 59.625 suara. Asda-Pandu unggul 814 suara atau 0,48 persen dari Paslon 01, Nofi Candra-Yulfadri Nurdin yang meraih 58.811 suara. Paslon nomor urut 03, Desra Ediwan Anantanur-Adli memperoleh 28.490 suara. Sementara, Paslon nomor urut 04, Iriadi-Agus Syahdeman meraih 22.048 suara. Selisih 0,48 persen ini, kemudian berujung di Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memutuskan bahwa Asda-Pandu memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dengan putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021.
Setelah dilantik pada 26 April 2021, Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu langsung dihadapkan pada "dunia berbeda". Niatnya mengabdi ke daerah dan masyarakat, "terbentur" oleh "tembok" regulasi birokrasi. Karakter dan latar belakangnya sebagai pengusaha, sungguh jauh berbeda dengan kenyataan di pemerintahan. Apalagi, Epyardi Asda tidak memiliki "pasukan birokrat" yang memadai, karena sebelum dilantik, sejumlah pejabat eselon Pemkab Solok sudah pindah ke daerah lain. Demikian juga dengan Jon Firman Pandu, yang juga merupakan politikus dan pengusaha muda.
Friksi (gesekan) antara Epyardi dengan para elit politik di Kabupaten Solok, bahkan dengan Gubernur Sumbar kemudian berkobar dan menjadi berita viral di jagat maya, serta masyarakat. Friksi tersebut melibatkan hampir semua pihak dan elemen masyarakat. Seperti perseteruan dengan Wabup Jon Firman Pandu, friksi dengan Ketua DPRD Dodi Hendra dan Ketua Fraksi PPP Dendi, inspeksi mendadak (Sidak) ke Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, penarikan 9 ambulans nagari, pemberhentian Walinagari Koto Gadang Guguak Carles Camra, heboh di Paripurna DPRD yang viral dengan aksi lempar asbak, hingga pelaporan terhadap Epyardi ke Polda Sumbar hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski "aroma panas" di level elit politik tak kunjung reda, ternyata secara perlahan Epyardi Asda mulai membuktikan kerjanya di birokrasi pemerintahan dan masyarakat akar rumput di tingkat nagari. Sehingga, panasnya suasa di level elit, berbanding terbalik di level akar rumput. Jika "gelegak" perseteruan terus memanas di level elit, masyarakat di level bawah seakan "menikmati" taman surga, berkat "guyuran" program pembangunan yang merata di seluruh nagari.
Komitmen Epyardi Asda dalam membenahi pemerintahan ditandai secara fundamental dengan menunjuk Medison, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok. Penunjukan Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1994 tersebut, menjadi pembuktian bagi Epyardi Asda bahwa Pilkada 9 Desember 2020 sudah selesai dan penegasan komitmen bahwa akan memakai orang-orang profesional dan fokus bekerja di Kabupaten Solok, apapun latar belakangnya. Sekadar diketahui, Medison merupakan ipar dari mantan Wabup Yulfadri Nurdin yang menjadi pasangan Nofi Candra di Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020.Di tingkat pemerintahan terendah, yakni tingkat nagari, keberadaan pemerintah kabupaten (Pemkab) Solok dinilai sangat terasa. Kebijakan pembangunan Kabupaten Solok yang berbasis di tingkat nagari, membuat 74 nagari di Kabupaten Solok akhirnya bisa menikmati pembangunan yang merata. Hal ini semakin terasa oleh nagari-nagari yang berada di kawasan "pinggiran", apalagi, nagari-nagari yang tidak memiliki Anggota DPRD maupun DPR RI, baik DPRD Kabupaten Solok yang berjumlah 35 orang dan 7 Anggota DPRD Sumbar asal Dapil VII Solok Raya (Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan), serta 8 Anggota DPR RI Dapil 1 Sumbar (Padang, Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Tanah Datar, Padang Panjang).
Walinagari Indudur, Zofra Wandi, mengaku sejak dirinya menjadi walinagari pada 2007, baru kali ini wilayahnya mendapatkan pembangunan. Menurut Zofra Wandi, sebagai daerah yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Solok ditambah tidak adanya Anggota Dewan (DPRD Kabupaten Solok, DPRD Sumbar, DPR RI) dari wilayah tersebut, membuat "kue pembangunan" menjadi sekadar mimpi. Sekadar diketahui, Nagari Indudur berada di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang tergabung di Dapil 1 DPRD Kabupaten Solok bersama Gunung Talang, Kubung. Dari 11 Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Dapil 1, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi tak memiliki satu wakil pun!
"Saya jadi walinagari sejak 2007, sekarang sudah periode ketiga. Baru kali ini, kami menikmati pembangunan. Biasanya tak pernah dapat pembangunan, karena kami juga sadar bahwa kami tidak punya anggota dewan. Bahkan, kecamatan kami (IX Koto Sungai Lasi) menjadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Solok yang tak punya anggota dewan. Tapi, dengan adanya kebijakan dari Pemkab Solok yang saat ini memprioritaskan pembangunan di nagari, Alhamdulillah kami sudah bisa merasakan menjadi masyarakat Kabupaten Solok," ujarnya.
Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok tersebut menyatakan dirinya juga mengapresiasi Pemkab Solok melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) dan OPD terkait lainnya, yang sangat memperhatikan seluruh nagari. Menurut Zofra Wandi, sebelumnya anggaran Pemkab Solok untuk nagari "hanya" sekira Rp9 miliar yang dibagi 74 nagari, tapi sekarang sekira Rp150 miliar bisa dinikmati merata seluruh nagari.
"Musrenbang tingkat kabupaten Solok, dihadiri langsung Bupati Solok bersama jajarannya. Pada dua Musrenbang terakhir, yakni 2021 dan 2022 beliau bahkan hadir dari awal sampai akhir. Jujur saja, awalnya kami (para walinagari di Kabupaten Solok) agak ragu apakah hasil Musrenbang Nagari ini apakah ada tindak lanjutnya. Karena biasanya, jarang yang usulan dari tingkat nagari itu ada tindak lanjutnya. Apalagi bagi nagari-nagari yang ada di pinggiran, ataupun nagari-nagari yang tak punya anggota dewan," ujarnya.
Zofra Wandi juga menyatakan, pada 2022 ini, Nagari Indudur mendapatkan 6 program pembangunan dari APBD Kabupaten Solok. Terdiri dari 2 program irigasi dan 4 program pembangunan jalan dengan total sekira Rp1,4 miliar. Jumlah ini, hampir setara dengan akumulasi Dana Desa (DD) Rp800 juta dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp750 juta. Selain itu, Nagari Indudur juga mendapatkan alokasi bedah rumah sebanyak 20 rumah di 2021 dan 20 rumah di 2022.
"Pembangunan tersebut, membuat masyarakat sangat bersyukur, karena dengan adanya pembangunan jalan dan irigasi itu, membuat pengangkutan hasil pertanian dan ladang tidak lagi berat di ongkos angkut. Serta masyarakat bisa kembali 'bergairah' menggarap area pertanian dan perkebunan. Bahkan, dalam pelaksanaan program-program pembangunan, telah ditegaskan oleh dinas terkait bahwa harus dilaksanakan oleh masyarakat di nagari itu. Sehingga, tidak hasilnya saja yang dinikmati masyarakat, dalam pelaksanaan proyek itu, masyarakat setempat yang mengerjakan. Sehingga, hasilnya lebih maksimal dan tidak asal-asalan, karena hasil dari proyek itu, mereka dan keluarga mereka juga yang akan memakainya," ungkapnya.
Sementara itu, Walinagari Kotobaru, Kecamatan Kubung, Afrizal Khaidir Malin Batuah, mengatakan selain berbagai program pembangunan yang dinikmati dari APBD Kabupaten Solok, secara khusus mengapresiasi program-program yang dibawa oleh Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Nagari Kotobaru. https://www.patronnews.co.id/2022/04/kejujuran-dan-keadilan-politik-untuk.html Menurut Afrizal, Nagari Kotobaru mendapatkan program Bedah Rumah, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Program Pemberdayaan Petani Pemakai Air Irigasi (P3AI) dan Program Normalisasi Batang Lembang yang melewati Nagari Kotobaru.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Solok atas pembangunan di nagari kami. Terkhusus kepada Anggota DPR RI, Athari Gauthi Ardi yang telah membawa program APBN ke Nagari Kotobaru," ujar Walinagari dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Solok tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Walinagari Kotogaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Mardi Handerson. Menurut Mardi, ada berbagai pembaharuan yang dibawa pemerintahan di Kabupaten Solok saat ini. Menurut Walinagari Ibukota Kabupaten Solok tersebut, para walinagari dan masyarakat di level bawah, kini bagai merasakan angin surga, karena banyaknya program pembangunan di nagari. Sehingga, mantan Anggota BMN Kotogaek Guguak tersebut mengatakan masyarakat di level terbawah tidak lagi begitu mempedulikan dinamika dan pertengkaran di level elit politik."Meskipun suasana politik dan dinamika senantiasa panas di level elit, tapi masyarakat di level bawah, merasakan suasana yang nyaman. Apalagi, saat ini kami merasakan sudah menjadi subyek dari pembangunan, bukan lagi obyek. Kami sudah jenuh dengan pertengkaran para elit politik, yang manfaatnya bagi kami tidak ada. Bahkan justru membuat fikiran kami susah. Padahal, setiap hari, kami tetap saja harus mengerjakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kami," ujarnya. (***)
Post a Comment