Defisit dan Efisiensi, APBD Kabupaten Solok Sulit Menanggung Penangananan Pascabencana Banjir dan Longsor
"Musibah yang menghantam Kabupaten Solok sudah terjadi dan harus kita terima dengan penuh keikhlasan dan ketabahan. Sekarang, kita harusnya berfikir bagaimana untuk bangkit dan membangun kembali infrastruktur yang telah luluh lantak dihantam bencana. Jika melihat postur ABPD Kabupaten Solok tahun 2026 dan melihat defisit anggaran yang sangat tinggi, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran, maka jalan yang harus ditempuh adalah bagaimana menjemput dana pembangunan infrastruktur pascabencana dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Ismael Koto menegaskan, saat ini yang paling mendesak adalah perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan dan fasilitas air bersih. Menurutnya, perbaikan untuk fasilitas yang hancur akibat bencana tersebut membutuhkan waktu dan anggaran yang sangat besar.
"Karena itu, Pemkab Solok harus mampu menarik semua pihak, seperti Anggota DPRD Kabupaten Solok, Pemprov Sumbar, DPRD Provinsi, Anggota DPR RI dan koneksi yang dimiliki seluruh pihak di tingkt pusat untuk berperan aktif menarik dana pusat. Tentu saja dengan menyiapkan data dan proposal ke pemerintah pusat agar diketahui dan mendapatkan prioritas," ungkapnya.
Terkait dengan data dan proposal, Ismael Koto mengatakan dirinya sangat optimistis Pemkab Solok bisa melakukannya dengan maksimal. Apalagi, pada Jumat malam (28/11/2025), Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si telah mengambil alih "komando" Posko Penanggulangan bencana Kabupaten Solok yang dipusatkan di Eks Kantor Bupati Solok, Nagari Kotobaru, Kecamatan Kubung.
"Bardasarkan pengalaman dari Sekda Medison, tentunya kita berharap beliau bisa mengumpulkan data sesuai fakta yang ada dan melaporkannya ke pemerintah pusat, melalui Pemprov Sumbar. Sehingga, perbaikan infrastruktur yang terdampak segera diperbaiki. Terutama untuk perbaikan jalan, jembatan, perumahan dan fasilitas air bersih," tegasnya.
Ismael Koto juga mengatakan dirinya sangat optimistis dengan kedekatan Pemkab Solok, Pemprov Sumbar dan tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintah pusat, termasuk menteri-menteri terkait, Kabupaten Solok akan mendapatkan prioritas. Termasuk dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
"Mari kita bersatu padu untuk pengabdian ke masyarakat," tegasnya.
Sekda Medison Ambil Alih "Komando" Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok
Sebelumnya, penanganan bencana alam di Kabupaten Solok sempat tidak berjalan optimal akibat manajemen Posko Utama di Kotobaru yang dinilai tidak terkoordinasi. Akibatnya, data kondisi bencana beberapa hari terakhir tidak tercatat dan tidak tersampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sekda Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si akhirnya mengambil alih "komando" Penanggulangan Bencana Kabuapten Solok pada Jumat (28/11/2025) malam. Sekda bersama Wakil Bupati H. Candra, SH.I mengumpulkan seluruh OPD, camat, dan wali nagari untuk memberikan instruksi tegas agar penanganan dilakukan lebih cepat dan sistematis. Sekda juga memerintahkan agar seluruh data lapangan segera dilaporkan ke Posko Utama.
"Setelah berkoordinasi dengan Bapak Bupati Solok, malam ini, saya bersama Bapak Wakil Bupati menginstruksikan bahwa semua pihak harus turun membantu masyarakat dan mengumpulkan data secara benar," ujar Medison.
Pada Sabtu pagi (29/11/2025), seluruh jajaran terkait melakukan rapat bersama dan mulai bergerak bersama dan sistem manajemen Posko kembali dijalankan sesuai prosedur. Dengan berfungsinya Posko secara efektif, data bencana dapat dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan dapat diakses awak media untuk disampaikan kepada publik. (PN-001)
Post a Comment