Bawa Polisi dan Tentara, hingga Nama Presiden Prabowo, Bupati Solok Segera Ambil Langkah Tegas Terkait Geothermal di Batu Bajanjang
Meski menegaskan dirinya sebagai "Anak Nagari" Lembang Jaya, Jon Firman Pandu ternyata juga ikut membawa polisi, tentara dan pegawai Pemkab Solok. Tak tanggung-tanggung, Bupati Solok didampingi oleh Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya dan Dandim 0309/Solok Letkol Sapta Raharja, Anggota DPRD Kabupaten Solok Mulyadi, Asisten II Setda Jefrizal, Direktur Perusahaan Geothermal, para Kepala OPD, Kabag lingkup Setda, Camat Lembang Jaya Agung Satria, Forkopimcam, Walinagari Batu Bajanjang Ulil Amri, serta tokoh-tokoh masyarakat Nagari Batu Bajanjang.
"Kita akan mulai mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani proyek pengembangan energi panas bumi di kawasan Batu Bajanjang," tegasnya.
"Kami memahami setiap pandangan, baik yang mendukung maupun yang khawatir, lahir dari cinta terhadap tanah Solok. Insyaallah, dengan hati yang tenang dan niat yang tulus, kita akan mencari jalan terbaik untuk membawa keberkahan, menjaga alam, dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat," ungkapnya.
Bupati Jon Firman Pandu dalam dialog dengan msyarakat juga menegaskan bahwa proyek geothermal ini merupakan "titah" dari Presiden Prabowo Subianto terkait energi hijau (green energy). Jon Firman Pandu juga mengingatkan bahwa PT Hitay Daya Energy, merupakan pemilik konsesi lahan eksplorasi geothermal di Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Bahkan, untuk "melunakkan" hati masyarakat, PT Hitay Daya Energy, yang belum beroperasi sama sekali, sudah memberikan Dana CSR untuk pembangunan masjid Nurul Islam Batu Bajanajang sebesar Rp25 juta.
"Proyek ini adalah Dengan pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang terbuka, diharapkan proyek panas bumi ini dapat menjadi sumber energi berkelanjutan yang mendukung kemajuan Kabupaten Solok serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Meski begitu, ratusan masyarakat yang hadir, menegaskan bahwa mereka tetap menolak eksplorasi geothermal di wilayah mereka. Hal itu, dikatakan langsung oleh masyarakat kepada Bupati, Kapolres dan Dandim. Masyarakat juga membentangkan spanduk penolakan terhadap eksplorasi geothermal di Batu Bajanjang.
"Bapak Bupati, kami harap bapak juga menolak proyek geothermal di daerah kami," ungkap sejumlah "Emak-Emak" di dalam konten Jon Firman Pandu yang disebarkan di sejumlah platform media sosial.
"Banyak CSR yang diusulkan dan disanggupi perusahaan (PT Hitay Daya Energy). Seperti beasiswa untuk anak nagari, pengembangan rumah ibadah, peningkatan kegiatan kepemudaan dan pembangunan gedung pemuda, program-program Bundo Kanduang, serta pengembangan sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat lainnya," ungkapnya.
Dinas Kominfo Kabupaten Solok juga merilis bahwa dalam sesi sosialisasi teknis oleh Tenaga Ahli Gubernur Sumatera Barat, Yulnofrins Napilus, terjadi kericuhan, karena masyarakat menolak.
"Pada pelaksanaannya terjadi kericuhan akibat penolakan dari sebagian masyarakat terhadap rencana pendirian pabrik geothermal. Kondisi tersebut membuat kegiatan sosialisasi harus dihentikan lebih awal," tulis Dinas Kominfo Kabupaten Solok dalam release-nya.
Masyarakat tetap Menolak
Sebelumnya, ratusan masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Selingkar Gunung Talang menggelar aksi damai di kawasan Tugu Ayam, depan Kompleks Perkantoran Bupati Solok, Selasa (23/9/2025). Aksi ini diikuti sekitar 150 orang peserta yang mayoritas merupakan petani dari Nagari Batubajanjang Bukit Sileh.
Dalam aksinya, massa menyampaikan orasi memperingati Hari Tani Dunia yang jatuh pada 24 September sekaligus menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal (PLTG) di kawasan mereka.
Koordinator Aksi, Ayu Dasril, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan gerakan dari masyarakat Selingkar Gunung Talang yang resah dengan rencana pembangunan proyek geothermal.
“Kami datang menyuarakan keresahan atas informasi bahwa pemerintah akan kembali melakukan proses pendirian PLTG di Nagari kami, Batubajanjang Bukik Sileh. Kami meyakini proyek ini akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian,” ujar Ayu Dasril.
Ia menambahkan, aksi ini juga merupakan bagian dari peringatan Hari Tani Dunia.
Dalam penyampaiannya, Ayu Dasril juga menekankan bahwa aksi mereka didampingi oleh konsultan hukum independen sebagai bentuk pengawalan hak-hak masyarakat agar tetap berjalan sesuai aturan hukum.
Pandangan Pemerintah Nagari
Wali Nagari Batu Bajanjang, Ulil Amri, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, membenarkan bahwa warganya memang mengikuti aksi di Arosuka.
“Namun, saya tidak pernah diberi tahu sebelumnya bahwa mereka akan menggelar aksi. Meski demikian, saya berharap dan berdoa kegiatan berjalan aman terkendali sehingga masyarakat bisa kembali pulang dengan selamat,” ujarnya.
Aksi Berjalan Tertib
Selama kurang lebih dua jam berorasi, aksi berlangsung aman, tertib, dan tanpa insiden. Massa yang sebagian besar adalah petani sayuran bahkan menyerahkan hasil pertanian mereka kepada petugas yang berjaga di lokasi sebagai simbol perjuangan dan keberlangsungan hidup petani.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi damai ini menjadi catatan penting bahwa suara petani Batubajanjang Bukit Sileh tetap konsisten memperjuangkan keberlanjutan lahan pertanian dan kesejahteraan mereka di tengah gempuran proyek-proyek besar. (*/PN-001)
Post a Comment