News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Asisten II Pemkab Solok, Medison, Dilaporkan ke Kejati Sumbar Terkait Dugaan Pembelian Lahan Sawit di Sijunjung

Asisten II Pemkab Solok, Medison, Dilaporkan ke Kejati Sumbar Terkait Dugaan Pembelian Lahan Sawit di Sijunjung

PADANG - Asisten II Pemkab Solok, Medison, S.Sos, M.Si, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar terkait kasus tindak pidana korupsi pembelian lahan sawit di Kabupaten Sijunjung pada 2006 lalu. Medison yang saat itu menjabat sebagai Camat Kamang Baru, Sijunjung, diduga melakukan pembelian lahan sawit seluas 500 hektare bersama tiga terlapor lainnya. Yakni Yuswir Arifin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Sijunjung, Adi Putra selaku Kepala Dinas Perkebunan, dan Ramli Khotik Naro selaku penjual tanah. Medison dilaporkan oleh Sabirin Dt Monti Penghulu ke Kejati Sumbar pada Kamis (4/6/2020). Sabirin Dt Monti Penghulu datang ke Kejati Sumbar, didampingi oleh pengacaranya Didi Cahyadiningrat, SH.

Dugaan adanya aroma korupsi dalam proses pembelian lahan sawit yang berlokasi di daerah Aie Amo dan Tanjung Kaliang Kecamatan Kamang Baru pada tahun 2006 tersebut, kini kembali menghangat. Pelaporan ke Kejati Sumbar ini dilakukan Sabirin berdasarkan putusan perkara nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Mrj.tanggal 28 Mei 2020.

"Dalam persidangan pada perkara perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung sampai pada putusannya beberapa waktu yang lalu, terungkap dalam fakta persidangan tersebut adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan untuk kebun sawit pemda kabupaten Sijunjung seluas 500 Ha yang berlokasi di daerah Aie Amo dan Tanjung Kaliang pada tahun 2006 tersebut," ungkapnya.

Didi Cahyadiningrat, SH, juga menambahkan, dengan terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terkait pada persidangan tersebut, maka klien kita merasa ada bukti dan fakta yang cukup untuk melaporkan orang-orang ini ke Kejati Sumbar.

"Sesuai dengan Protap penerimaan laporan tindak pidana di Kejati Sumbar maka laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terkait tersebut dimasukan melalui PTSP dan kemudian disesuaikan dengan jenis laporannya. Setelah berkas itu diteliti oleh pihak Kejati Sumbar maka baru diberikan tanda terima surat atau laporan tersebut," sebut Didi Cahyadiningrat.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Solok, Medison yang dikonfirmasi terkait pelaporan dugaan korupsi, yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6/2020) tidak mau berkomentar banyak dan langsung lari dari wartawan.

"Oh…kalau soal itu saya no comment," katanya singkat sambil berlalu. (*/PN-001)

Sumber: mediacerdas.co.id, kongkrit.com


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment